ROSCOE POUND & FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY MEMPENGARUHI POLITIK HUKUM DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.      Latar Belakang

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Dunia politik tidak terlepas dari kekuasaan dan wewenang penguasa.

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi[2] :

          Partai politik;

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.[3]

          Golongan kepentingan;

Golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat umum.[4]

          Golongan penekan;

Golongan penekan adalah sekelompok manusia yang bergabung menjadi satu anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak ke luar sebagai golongan yang sering mempunyai keinginan untuk memaksakan kepada pihak penguasa.[5]

          Alat komunikasi politik; dan

Alat komunikasi politik adalah media komunikasi, komunikasi kontak langsung, jaringan-jaringan infrastruktur.[6]

          Tokoh politik.

Tokoh politik adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia politik itu sendiri, lebih kepada yang terlibat kepada suatu negara dalam hal penyelenggaraannya.

Menurut Mahfud, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi[7] :

          Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; dan

          Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.[8]

Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.[9] Hukum dalam arti peraturan merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.[10]

Berbicara tentang politik hukum, jika dilihat apa yang dikatakan Roscoe Pound hukum itu berasal dari pemerintah selanjutnya dijalankan oleh masyarakat. Berbeda dengan Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (volksgeist).[11]

 

2.      Perumusan Masalah

Dalam suatu penulisan makalah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok pada penulisan tersebut. Berdasarkan uraian yang singkat di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana hubungan antara hukum dan politik?
  2. Bagaimana hukum itu menurut Roscoe Pound & Carl von Savigny jika berbicara mengenai pembuatan hukum dan fungsi hukum dalam konteks politik hukum?
  3. Bagaimana perbandingan teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny?
  4. Teori apakah yang digunakan dalam pembentukan hukum di Indonesia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM

 

Hukum merupakan variabel terpengaruh sedangkan politik merupakan variabel berpengaruh.[12] Hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan negara.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik, melalui alat-alat politik lain seperti polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Harus diingat bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya.[13] 

Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, seperti yang dikatakan John Austin.[14]

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control[15], dispute settlement[16], dan social engineering[17], atau inovation. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication, interestarticulation, dan aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif, dan responsif).[18]

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.[19]

A.     Aliran Positivisme

Ajaran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu.

Menurut Auguste Comte salah seorang peletak dasar filsafat positivisme memunculkan doktrin bahwa pengalamanlah yang dianggap benar, karena dapat dipastikan (diselidiki) dalam kenyataan melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa sesuatu itu adalah sesuai kenyataan (kebenaran).

Pada zaman orde baru hukum digunakan untuk menjaga kepentingan pribadi kekuasaan presiden dan golongan tidak peduli apakah itu benar atau salahnya moral di dalam undang-undangnya.

Tetapi secara idealnya menurut teori ini, hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena hukum itu mengandung anasir-anasir dan terbentuknya hukum harus berdasarkan logika-logika hukum untuk membuat kaedah-kaedah (closed logical system). Hukum terbentuk hanya berdasarkan logika hukum yang terlepas dari tekanan-tekanan. Tetapi jika hukum tersebut tidak bekerja dengan baik maka tidak akan jadi masalah. Contoh : Dalam RUU tentang produk nasional. Harus menggunakan produk dalam negeri walaupun lebih mahal. Itu tidak masuk logika maka tidak boleh seperti itu karena yang logika orang akan membeli barang murah dengan kualitas baik, bukannya barang mahal dengan kualitas jelek. Ada kepentingan yaitu kepentingan nasional.

Sebab Lahirnya Positivisme Hukum

Doktrin tentang hukum alam, kalau kita mencuri maka harus dihukum. Tapi hukumannya apa, tidak ada pada hukum alam jadi yang mengatur adalah positivisme hukum tersebut.

Dikarenakan Raja berbuat sewenang-wenang maka rakyat bosan dan menginginkan suatu hukum yang membatasi Raja tersebut, muncullah apa yang dinamakan Magna Carta.[20]

Dua Aliran Utama Positivisme Hukum

John Austin (1790-1859)

Law is a command of the law giver (teori perintah – bevelstheory). Hukum adalah perintah dari penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Aturan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat adalah aturan yang tertulis sebagai pengejawantahan kehendak dan keinginan penguasa. Hukum sebagai perintah yang memaksa dalam keberlakuannya dapat saja adil atau sebaliknya. Adil atau tidak adil tidak penting dalam penerapan hukum, karena hal tersebut merupakan kajian ilmu politik dan sosiologi.[21]

Hukum dari segi sifatnya dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang bersifat logis, tetap dan tertutup (closed logical system). Konsep ini secara tegas memisahkan hukum dan moral (yang berkaitan dengan keadilan). Implementasi aturan hukum dalam masyarakat tidak harus mempertimbangkan dan menilai mengenai baik dan buruk, karena hal tersebut berada di luar kajian hukum.

Hukum yang baik sesungguhnya adalah hukum yang memuat kaidah perintah, larangan, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tanpa kaidah tersebut sebuah aturan tidak dapat disebut hukum tetapi hanya bisa dikatakan sebagai aturan moral.

Hans Kelsen (1881-1973)

Konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normative-yuridis yang bersih dari anasir non yuris seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu merupakan hukum positif (tertulis).[22]

Konsepsi hukum positif (tertulis) adalah hukum dalam kenyataan (sollen kategories) dan bukan hukum yang seharusnya atau yang dicita-citakan (sein kategories). Seorang ahli hukum tidak bisa bekerja dalam bidang sollen dengan konstruksi pemikiran dan dunia sein.[23]

Konsepsi hukum dalam ajaran “Stuffentheory”. Norma dasar suatu tata hukum adalah peraturan yang lebih dari tata hukum sebagai peraturan fundamental dari berbagai norma tata hukum positif. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Adolf Merkl yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu susunan norma-norma yang berbentuk piramida.[24]

 

 

 

H. L. A. Hart (1907-1992)

Menurut Hart ciri-ciri positivisme yang terdapat dalam hukum dewasa ini, antara lain[25] :

1.      Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat;

2.      Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dengan kesusilaan atau hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya/ dicita-citakan;

3.      Hukum sebagai sistem logika tertutup dan tidak memperhatikan tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moralitas; dan

4.      Unsur diluar hukum dikesampingkan karena tidak bisa dibuktikan berdasarkan argumentasi logika (rasio).

B.    Aliran Sejarah

Menurut Lili Rasjidi, seseorang tidak bisa melihat hukum itu tanpa melihat sejarahnya/ latar belakangnya. Dalam berbagai literatur sejarah itu berulang dan memiliki siklus.[26]

Pada aliran sejarah ini, tidak terlepas dari mazhab historikal yurisprudensi yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny yang dianggap sebagai bapak sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan.[27]

Aliran yurisprudensi sebenarnya timbul dan tumbuh sebagai suatu reaksi terhadap[28] :

          Rasionalisme pada abad XVIII yang menjadi dasar hukum alam dimana kekuatan cikal bakal atau rasio dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum dengan terutama mengandalkan pada jalan pikiran deduktif. Tanpa memperhatikan fakta sejarah kekhususan-kekhususan nasional ataupun kondisi-kondisi sosial; dan

          Semangat Revolusi Prancis yang menentang kesewenang-wenangan dan tradisi dengan misi kosmopolitan.

Masalah konkrit yang menimbulkan pikiran dasar dari aliran historikal yurisprudensi adalah masalah kodefikasi hukum Jerman setelah masa Napoleon Bonaparte, seorang guru besar pada Universitas Heideburg, yang bernama Tribaut sangat berpengaruh oleh kodefikasi hukum Prancis dimana ia menganjurkan pula agar diadakan kodefikasi hukum Jerman dibelakang masalah ini sebenarnya terjadi pertentangan nilai-nilai yaitu antara nilai tradisi atau akal dan rasio sejarah dengan renovasi, dan seterusnya.[29]

Kesimpulan dari ajaran Savigny[30] :

          Hukum ditemukan dan tidak diperbuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah merupakan perkembangan organis yang tidak disengaja oleh karena itu peraturan perundang-undangan lebih rendah dari pada kebiasaan atau adat istiadat;

          Oleh karena hukum adalah berkembang dari taraf yang sederhana ke taraf yang kompleks atau rumit sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka kesadaran hukum terungkapkan melalui ahli-ahli hukum yang membuat formulasi prinsip-prinsip hukum pada masyarakat sarana dari kesadaran hukum masyarakat; dan

          Tidak ada hukum yang bersifat universal oleh karena hukum timbul dari masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang khas. Dalam hal ini Savigny berpegang teguh pada analogi hukum dan bahasa.

Selanjutnya, dikatakan bahwa pembuktian volkgeist adalah sebab pentingnya perkembangan secara evolusi dari volkgeist tersebut melalui penelitian sejarah yang sah. Savignya sangat berpengaruh pada studi hukum Romawi yang berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan baru dikodefikasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan demikian jelas bahwa dalam hal ini Savigny mengembangkan sejarah hukum baik secara metode maupun ilmu pengetahuan.[31]

Jika bicara mengenai keterkaitan hukum dengan politik, maka tidak terlepas dari 2 (dua) orang ahli hukum, yaitu Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny. Bab berikut adalah penjabaran mengenai politik hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh ahli-ahli hukum tersebut.

 

 

 

 

 

 


Gambar I : KEMAJEMUKAN HUKUM DI INDONESIA SEBELUM ABAD VII – 2008

 

Abad VII

Abad XIV

Abad XVII

1819

1848

1854

1855

1870

1890

1900

1940

1945

1949

1990

1998

2008

HK. ADAT ASLI

HK. ADAT ASLI + HK. HINDU

HK. ADAT ASLI + HK.. HINDU + HK. ISLAM

HK. ADAT ASLI + HK. HINDU + HK. ISLAM  + HK. KRISTEN + HK. KATOLIK + HK. EROPA

    Dalam periode sekitar 130 tahun (1819 – 1949), pemerintah Belanda memberlakukan ± 7.000 peraturan di wilayah Hindia Belanda;

    Menurut penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada sekitar tahun 1992 masih tersisa sekitar 400 peraturan kolonial yang masih berlaku; dan

    Pada saat ini jumlah tersebut semakin berkurang.

1840

Masa Liberalisme (1840 – 1890)

Terjadi revolusi Eropa dan Belanda memberlakukan Grundwet baru

Pemberlakuan RR

Pemberlakuan IS

Pemberlakuan Agrarische Wet

Masa Politik Etis

(1890 – 1840)

Pasca 1900

Pra 1900

Masa Kekuasaan Kelompok Universalis

Ms. Kekuasaan Klp. Liberal Partikuler

Masa Dekolonisasi & Orde Baru

Masa Reformasi – Pasca Reformasi

(1998 – …)

Proklamasi : Pemberlakuan UUD ’45

Pasal II Aturan Peralihan UUD ’45 (sebelum perubahan) :

    Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini;

    Untuk mengisi kekurangan hukum.

 


Penerapan hukum di Indonesia dari sebelum abad ke VII sampai tahun 2008.[32] Sebelum abad VII di Indonesia masih memakai hukum adat aslinya, yaitu hukum kebiasaan di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Savigny tentang hukum. Penyelesaian sengketa pada abad ini melalui proses adat yang diketuai oleh Ketua Adat.[33] Sistem pemerintahan masih kerajaan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Apa yang dikatakan oleh raja adalah benar karena raja adalah keturunan Tuhan.[34] Hal ini terjadi sampai memasuki abad ke XVIII dikarenakan masuknya Belanda di Indonesia.

Setelah masuk Belanda pada abad ke XVII barulah hal tersebut berkurang karena sudah diberlakukannya hukum Eropa dan hukum Katolik di Indonesia. Dalam periode ini sekitar 130 tahun (1819-1949), pemerintah Belanda memberlakukan ± 7.000 peraturan di wilayah Hindia Belanda. Menurut penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada sekitar tahun 1992 masih tersisa sekitar 400 peraturan kolonial yang masih berlaku; dan pada saat ini jumlah tersebut semakin berkuran.[35]

Seluruh keinginan Belanda harus dipenuhi terbukti dengan adanya kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda kepada masyarakat pribumi Indonesia, yang disebut dengan rodi.[36]  

Kontinuitas perkembangan hukum dari hukum kolonial ke hukum kolonial yang dinasionalisasikan adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang di kalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amerika), para ahli hukum yang berpraktek mempelajari hukum Eropa (Belanda). Dalam hal ini, Mochtar Kusumaatmadja berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnorm Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Dimana hukum kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan ke arah pola-pola hukum Eropa (Belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amerika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/ pola sistematik dari Eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (handels rechts van koophandel) membedakan hukum sebagai perekayasa sosial atau hukum ekonomi.[37]

Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional, dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhkan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam wujud kodefikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis, serta selalu berubah secara kekal. Ide kodefikasi dan unifikasi diprakarsai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi ke dalam hukum nasional.[38]

Pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah dikontrol secara sentral,  mengingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap paham hukum sebagai perekayasa di tangan Pemerintah yang lebih efektif.[39]

Sangat jelas terlihat bahwa pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-besaran di bidang hukum dan politik, yang meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dimana UUD 1945 dijadikan landasan idiil/ konstitusional terhadap segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan anti kolonialisme dan anti imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti strategi nasional yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi untuk dipecahkan yang berkaitan dengan pendapatan rakya, buta huruf, kesehatan, dan pertambahan penduduk. Dengan sikap low profile dalam politik internasional, dengan di bawah kontrol Pemerintah Orde Baru terdapat suatu indikator keberhasilan perjuangan bangsa yang kemudian dialihkan keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi.[40]

Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967 dan pada tahun 1968, dibentuknya kabinet baru dengana sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh (dari kebijakan politik revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan pembangunan ekonomi sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada berikutnya adalah sebagai tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dimana perkembangan hukum nasional pada era Orde Baru adalah upaya memulihkan kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-undangan. Yang kemudian pada tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX : telah menetapkan sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan maksud Ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi, dan SUPERSEMAR 1966. [41]

Dan pada masa awal Pemerintahan Orde Baru, telah dilakukan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif, karena pada Pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif menundukkan diri kepada Pimpinan Besar Revolusi, yaitu dengan mengesahkan jabatannya sebagai Presiden Seumur Hidup (Sangat eksesif dengan dekrit-dekrit Presiden sebagai kekuatan hukum yang melebihi kekuatan undang-undang dan Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 19 Tahun 1964 yang telah memberi wewenanag kepada Presiden untuk melakukan intervensi pada perkara-perkara di Pengadilan). Atas dasar tersebutlah Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan kewibawaan hukum dan menegakkan the rule of law untuk terciptanya serta terlaksananya kegiatan perekonomian, dengan bantuan luar negeri dan investasi asing oleh karenanya harus tetap terjaminnya kepastian berdasarkan hukum.[42]

Pada masa era Orde Baru, telah menjadikan hukum pembangunan, buhkan hukum revolusi dengan tidak memberlakukan hukum kolonial (Barat seperti desakan Sahardjo dan Wirjono). Sebagaimana telah terjadi pertentangan antara Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu dijabat oleh Soebekti (pada tahun 1963), yang menentang logika hukum Sahardjo dan Wirjono, dimana dalam pelaksanaan dan operasionalisasi kegiatannya banyak yang memaksakan penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan persitiwa yang disebut legal gaps (para yuris menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama). Dimana pada Masa Orde Baru atau Orde Pembangunan, hukum diperlakukan sebagai sarana dan baru yang bertujuan pembangunan, dan bukan bertujuan untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah (kebijakan eksekutif).[43]

Proses pembangunan melakukan pendekatan baru, yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normatif dan ligitatif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja : yang mengajak para sosiologik dalam ilmu hukum untuk merelevansikan hukum dengan permasalahan pembangunan sosial-ekonomi. Dimana paham aliran sociological jurisprudence (legal realisme), yaitu konsep Roscoe Pound adalah perlunya memfungsikan law as a tool of social engineering, dan dengan dasar argumen Mochtar yaitu mengenai pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut kepada skenario kebijakan Pemerintah/ eksekutif, yang sangat diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang.[44]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM ROSCOE POUND & FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM

 

A.     Aliran Sociological Jurisprudence

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.[45]

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.[46]

 

POSITIVISME HUKUM

Ajaran Sejarah

(Anti Tesis)

Sociological Jurisprudence (Sintesis)

 

Gambar II : Perspektif Dialektika Hegel

Pembentukan dan Perkembangan Hukum

Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.[47]

Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial.[48]

Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.[49]

Penerapan Hukum

Penerapan hukum harus memperhatikan perkembangan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Hakim menegakkan hukum dengan menilai kepentingan mana yang lebih kuat dan kepentingan mana yang lebih lemah.[50]

Nilai dari suatu kepentingan tidak bersifat tetap tetapi berubah-ubah sesuai dengan perubahan sistem-sistem politik dan sistem sosial. Kepentingan sangat dipengaruhi oleh waktu dan pengalaman kemasyarakatan (Adam Podgorecki & Christoper Whelan).[51]

Oleh karena itu dalam penerapan hukum yang baik sangat dibutuhkan kesadaran para hakim mengenai nilai-nilai kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat. Hakim harus menggunakan cara yang dipergunakan pembuat undang-undang, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat. Hanya dengan memahami perkembangan kepentingan di masyarakat hakim dapat menerapkan hukum secara benar dan adil (Hakim Cardozo). Contoh : Bismar Siregar menerapkan hukuman 15 tahun penjara bagi seorang pemerkosa, dikarenakan ia melakukan penistaan terhadap gadis tersebut dan membuat kilatan yang tidak terlupakan bagi si gadis.[52]

Fungsi Utama Hukum

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound : ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu : public interest; individual interest; dan interest of personality.[53]

Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Daftar kepentingan tersebut selalu berubah dan ditambah karena tidak bersifat mutlak menurut Rudolf Jering & Jeremy Bentham.[54]

Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).[55]

Tugas Utama Hukum

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as a tool of social engineering, Roscoe Pound). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.[56]

Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat, istiadat, pedoman prilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan.[57]

Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan.[58]

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Pada perkembangan abad ke 19 dan 20 hukum yang semula sangat berpengaruh oleh kepentingan masyarakat kemudian berlanjut dipengaruhi secara kuat oleh kepentingan ekonomi.[59]

Pada tahun 1990-an pendekatan hukum sebagai social engineering dilengkapi dengan memperhatikan perkembangan kepentingan ekonomi internasional.[60]

Peran Strategis Hakim dalam Perspektif Sociological Jurisprudence

Kehidupan hukum sebagai kontrol sosial terletak pada praktek pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut. Tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendisain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering.[61]

Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.[62]

Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).[63]

 

B.    Teori Hukum Menurut Roscoe Pound

“Law is a tool of social engineering”[64]

Adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.[65]

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai social control hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdi pada 3 (tiga) sektor, yaitu[66] :

  1. Hukum sebagai alat penertib (ordering);

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.

  1. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing); dan

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

  1. Hukum sebagai katalisator.

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.

Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1.      Pembuatan Hukum

Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu[67] :

  1. Public Interest;

          Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara; dan

          Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasyarakatan.

  1. Individual interest; dan

          Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in domestic relations); dan

          Kepentingan mengenai harta benda (interests of substance).

  1. Interest of personality.

          Kepentingan perlindungan integritas badaniah (physical integrity);

          Kehendak bebas (freedom of will);

          Reputasi (reputation);

          Keadaan pribadi perorangan (privacy); dan

          Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (freedom of believe and opinion). 

Jadi, apa yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan pemerintah. Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/ atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivisme hukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.[68]

Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.[69]

Hukum berasal dari pemerintah dalam hal ini menurut Bismar Nasution apa yang disebutnya dengan top down.[70] Pemerintah disini dalam konteks badan eksekutif. Hasilnya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keppres, Perpres, Inpres, Penpres, Kepmen/ Permen, dan sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks pemerintah daerah, hasilnya yaitu Perda Propinsi, Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Perda Kabupaten/ Kota, Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Peraturan Desa.[71]

Hukum itu berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti apa yang diinginkan hukum tersebut. Hukum dapat melakukan perubahan secara paksa. Agar mencapak kondisi yang diinginkan oleh hukum. Hukum dipaksakan kebawah. Contoh : Peraturan Larangan Merokok, berhenti merokok adalah kepentingan masyarakat. Jika negara memaksa kita untuk merubah/ melarang ke arah yang lebih baik. Karena merokok dapat merugikan kesehatan. Inilah yang disebut social control.[72]

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

 

GAMBAR III : Ilustrasi Hukum Berasal dari Atas (Top Down)

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk itu.[73]

2.      Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.[74]

Pada saat ini, perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling menuduh, dan lain-lain.[75]

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat.[76]

Apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik[77]).

 

C.    Politik Hukum Menurut Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis-religius (kosmis)”.[78]

Berdasarkan inti teori Von Savigny : “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyararakat mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas[79].

Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu : 

1.      Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.[80]

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.[81]

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut[82] :

          Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan;

          Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang; dan

          Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

 

GAMBAR IV : Ilustrasi Hukum Berasal dari Bawah (Bottom Up)

Jadi, hukum itu berasal dari bawah ke atas. Dalam konteks bawah ini dapat dilihat bahwa hukum berasal dari masyarakat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat akan diaspirasikan oleh DPR yang selanjutnya dibuat undang-undangnya dengan atau tidak persetujuan dari Presiden, karena DPR mempunyai hak inisiatif dalam pembuatan undang-undang yang dapat disebut bottom up.[83]

Namun, inisiatif DPR dalam pembuatan undang-undang tidak mementingkan kepentingan rakyat, karena tidak ada yang bottom up. “Tidak berimbangnya perumusan undang-undang antara Pemerintah dan DPR”, seperti yang dikatakan oleh Bismar Nasution.[84]

2.      Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.[85]

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND DAN FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY

 

A.     Persamaan

Persamaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny adalah terletak pada cara pandang kedua para ahli tersebut mengenai hukum yaitu sama-sama melalui kaca mata sosial yang tidak terlepas dari masyarakat.

B.    Perbedaan

Perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny, dapat dilihat dari[86] :

  1.  
    1. Asal hukum, jika Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berasal dari atas ke bawah (atas disebut dengan penguasa, sedangkan bawah disebut dengan masyarakat) sedangkan Savigny berpendapat bahwa hukum itu berasal dari bawah ke atas (bawah disebut dengan masyarakat, sedangkan atas disebut dengan penguasa);
    2. Fungsi hukum, jika Roscoe Pound mengatakan bahwa fungsi hukum untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, sedangkan Savigny tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana persyaratan dari suatu jiwa masyarakat itu sehingga menyebabkan tidak dapat  mengemukakan fungsi hukum tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

TEORI YANG DIPAKAI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

 

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.[87]

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances[88], seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.[89]

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).[90] Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.[91]

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.[92] Namun, dikarenakan Pemerintah juga mempunyai kehendak yang sama dalam pengajuan RUU tersebut maka UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut memakai teori kedua para ahli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Dalam penulisan makalah ini, dapat ditarik kesimpulan adalah menurut Roscoe Pound, hukum berasal dari atas ke bawah (top down). Atas sama dengan Pemerintah lalu bawah sama dengan masyarakat; sedangkan menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum berasal dari bawah ke atas (bottom up). Bawah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kata lain sebagai perwakilan rakyat lalu atas sama dengan Pemerintah yang melegitimasi kemauan masyarakat tersebut.

Hukum yang diterapkan di Indonesia kebanyakan berasal dari badan eksekutif tidak dari legislatif, sehingga hukum lebih cenderung kepada kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Keberadaan hukum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari percaturan politik dalam membangun hukum nasional, hal terlihat dari terwujudnya ke dalam hukum nasional yaitu dengan mengangkat hukum rakyat/ hukum adat menjadi hukum nasional terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhkan pluralisme hukum dan tidak berpihak kepada hukum nasional yang diunifikasikan (dalam wujud kodefikasi) dan ide kodefikasi dan unifikasi diprakarsai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis, dengan mengingat bahwa hukum kolonial dianggap sangat bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dan kodefikasi ke dalam hukum nasional tersebut.

Law as a tool of social engineering, baru siap dengan rambu-rambu pembatas dan belum siap dengan alternatif positif yang harus diwujudkan, dimana hukum nasional harus berdasarkan hukum adat, dan juga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ide law as a tool of social engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara.

Hukum kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan ke arah pola-pola hukum Eropa (Belanda).

Terjadi pertentangan antara hukum kolonial dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dan kodefikasi ke dalam hukum nasiona, dimana badan kehakiman diidealkan menjadi hakim yang bebas serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adalah harapan sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum lewat mengartikulasian hukum dan moral rakyat, telah melakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitik serta mudah dikontrol secara sentral, megingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap paham hukum sebagai perekayasa di tangan Pemerintah yang lebih efektif.

 

B.    Saran

Adapun yang ingin penulis sampaikan disini adalah seharusnya badan legislatif sebagai pembuat undang-undang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat (kemauan masyarakat) dari pada kepentingan pribadi atau golongan, terbukti dengan banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abduh, Muhammad. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008. 

 

Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

 

Arifin, Muhammad. Peradilan di Indonesia. Pradnya Paramita. Cet. III. Jakarta Pusat. 1978.

 

Arinanto, Satya. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.  

 

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.

 

Darmodiharjo, Darji. Pokok-Pokok Filsafat : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

 

Friedman, Walter. Teori  & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Friedmann, Walter. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994.

 

Handoyo, R. Hestu Cipto., dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.  

 

Handoyo, R. Hestu Cipto., dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20penekan%20/%20pressure%20group_&ident=1920. 2008.  

 

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik. http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka.html. 2008.

 

Manan, Bagir. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.

 

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

 

Sanwani. Catatan Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatara Utara. Medan. 2008.

 

Sembiring, JJ. Amstrong. Hubungan Antara Hukum dan Politik. http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.

 

Sofa. Kontrol Sosial. www.massofa.wordpress.com. 2008.

 

Sunarmi. Modul Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf. 2008.   

 

Timoer. Perkembangan Hukum di Indonesia Sepanjang Masa Pemerintahan Orde Baru. http://www.blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entry/perkembangan-hukum-di-indonesia-sepanjang-masa-pemerintahan-orde-baru. 2008.

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

 

Utama, I Made Arye. Hukum Lingkungan. http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008.

 

Wikipedia. Magna Carta. www.wikipedia.org/wiki/magna_carta. 2008.

 

Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.  

 

Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008.

 

Zoelva, Hamdan. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.  

 

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

 

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

 

Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008.


1.       Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008.

2.       Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1.

3.       Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.  

4.       R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.  

5.       R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. Ibid.

6.       Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.

7.       Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

8.       Satya Arinanto. Op. cit. h. 16.

9.       Satya Arinanto. Op. cit. h. 4.

10.   Satya Arinanto. Op. cit. h. 5.

11.   Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

12.   Satya Arinanto. Op. cit. h. 5.

13.   JJ. Amstrong Sembiring. Hubungan Antara Hukum dan Politik. http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008.

14.   Hamdan Zoelva. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.  

15.   Social Control adalah sistem pengendalian sosial dalam percakapan sehari-hari diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Sofa. Kontrol Sosial. www.massofa.wordpress.com. 2008.

16.   Dispute Settlement adalah penyelesaian sengketa.

17.   Social Engineering adalah rekayasa sosial. Pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound tentang kegunaan hukum.  

18.   Oka Mahendra. Hukum dan Politik. http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka.html. 2008.

19.   Hamdan Zoelva. Loc. cit.

20.   Magna Carta adalah piagam Inggris tahun 1215 yang membatasi kekuasaan Monarki Inggris, terutama Raja John, dari kekuasaan absolut. Hasil dari ketidaksetujuan antara Paus dan Raja John dan baronnya atas hak raja : Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Wikipedia. Magna Carta. www.wikipedia.org/wiki/magna_carta. 2008.

21.   Darji Darmodiharjo. Pokok-Pokok Filsafat : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 1995. h. 114.

22.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

23.   Ibid.

24.   Ibid.

25.   Ibid.

26.   Sanwani. Catatan Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatara Utara. Medan. 2008.

27.   Ibid.

28.   Mahmul Siregar. Loc. cit.  

29.   Sanwani. Loc. cit.

30.   Sanwani. Loc. cit.

31.   Sanwani. Loc. cit.

32.   Satya Arinanto. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.  

33.   Sunarmi. Modul Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

34.   Muhammad Arifin. Peradilan di Indonesia. Pradnya Paramita. Cet. III. Jakarta Pusat. 1978.

35.   Satya Arinanto. Op. cit.

36.   Pasal 673 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada; ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang ini. Pemerintah berhak mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu. Seperti yang dicantumkan di dalam,. Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf. 2008.   

38.   Ibid.

39.   Ibid.

40.   Ibid.

41.   Ibid.

42.   Ibid.

43.   Ibid.

44.   Ibid.

45.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

46.   Ibid.

47.   Ibid.

48.   Ibid.

49.   Ibid.

 

50.   Ibid.

51.   Ibid.

52.   Ibid.

53.   Ibid.

54.   Ibid.

55.   Ibid.

56.   Ibid.

 

57.   Ibid.

58.   Ibid.

59.   Ibid.

60.   Ibid.

61.   Ibid.

 

62.   Ibid.

63.   Ibid.

64.   Law is a  tool of social engineering adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mahmul Siregar. Ibid.

65.   Bismar Nasution. Op. cit. .

66.   Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. Op. cit.

67.   Mahmul Siregar. Loc. cit.

68.   Mahmul Siregar. Loc cit.

69.   Mahmul Siregar. Loc cit.

70.   Bismar Siregar. Op cit.

71.   Satya Arinanto. Op cit.

72.   Mahmul Siregar. Op cit.

73.   Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

74.   Bagir Manan. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.

75.   Ibid.

76.   Mahmul Siregar. Op cit.

77.   Manifesto politik adalah pernyataan politik para penguasa. 

79.   Walter Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.

80.   Muhammad Abduh. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008. 

81.   Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.

82.   Walter Friedman. Teori  & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

83.   Bismar Nasution. Op cit.

84.   Bismar Nasution. Op cit.

85.   Zulkarnain. Op cit. h. 8.

86.   Bismar Nasution. Op cit.

87.   Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

88.   Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

89.   Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Op cit.

90.   Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

91.   Bismar Nasution. Op. cit.

92.   Bismar Nasution. Op. cit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: