PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Oleh :

Agung Yuriandi

087005039

Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Sumatera Utara

Medan

2008

Pendahuluan

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara.[1] Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.[2]

Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering atau inovation.[3]

Teori Roscoe Pound

“Law is a tool of a social engineering”.

Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tentang hukum. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat.[4]

Dalam perspektif politik hukum, jika menurut Roscoe Pound hukum itu berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.[5]

Teori Friedrich Karl von Savigny

“Law is and expression of the common consciousness or spirit of people”.

            Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke).[6] Kalau sudah begitu menurut von Savigny (volkgeist), hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.[7]

Jadi, disini undang-undang itu berasal dari masyarakat dan sebagai perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan undang-undang tersebut. Disebut juga bottom up atau dari bawah ke atas. Bagian bawah rakyat dengan DPR sebagai perwakilannya ke Pemerintah sebagai penyelenggara negara.[8]

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dari pokok pembicaraan ini, yaitu : Teori yang dipakai oleh Indonesia dalam konteks pembentukan hukumnya; dan contoh perundang-undangan yang menggunakan top down dan bottom up.

Teori yang Dipakai dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.[9]

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances[10], seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.[11]

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).[12] Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.[13]

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.[14]

Kesimpulan 

Pada tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan per-undang-undangan di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound, dikarenakan kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

 

Damordiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

 

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

 

Nasution, Bismar. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

 

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

 

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

 



1.       Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

2.       Bismar Nasution. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

3.       Oka Mahendra. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

4.       Bismar Nasution. Loc. cit.  

5.       Bismar Nasution. Loc. cit.

6.       Darji Damordiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

7.       Bismar Nasution. Op. cit.

8.       Bismar Nasution. Op. cit.

9.       Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

10.    Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

11.    Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

12.    Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

13.    Bismar Nasution. Op. cit.

14.    Bismar Nasution. Op. cit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: