UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF TEORI

26 Januari 2009

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF TEORI

Oleh :

Agung Yuriandi*)

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

 

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.[1]

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[2]

Monopoli dan praktek monopoli diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat[3] :

  1. Perbuatan yang dilarang;
  2. Perjanjian yang dilarang; dan
  3. Posisi dominan.

Praktek monopoli hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis besar yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol pasar. Apabila terjadi hal tersebut maka harga akan meningkat dikarenakan kelangkaan barang.[4]

Akibat dari monopoli adalah dapat menguntungkan satu pihak saja dan dapat mematikan usaha-usaha kecil yang bergerak dalam bidang yang sama. Praktek monopoli dapat juga dikatakan teknik pengisapan darah masyarakat yang dilakukan penjajah VOC dulu.[5]

Praktek monopoli merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hal tersebut tetap dilakukan oleh para pelaku usaha demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan moral merupakan salah satu penyebab hal itu terjadi dalam konteks ini.

B.    Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan pada pembahasan makalah ini, antara lain :

  1. Teori apa saja yang dapat digunakan untuk melihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
  2. Bagaimana latar belakang terbentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.     Teori Yang Dipakai

 

Jeremy Bentham (1748-1832)

“The Greatest Hapiness of The Greatest Number”

Menurut Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai ”rangkaian perintah dan larangan yang disampaikan oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum yang disertai sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut”.[6]

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rangkaian perintah dan larangannya, badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum adalah badan Eksekutif = Pemerintah dan badan Legislatif = DPR, sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut jelas terdapat di dalam undang-undang tersebut, dan badan Pengawal Undang-Undang tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Setelah semua unsur terpenuhi, selanjutnya muncul pertanyaan apa yang menjadi kegunaannya karena teori Jeremy Bentham lebih kepada utility-nya, yaitu :

  1. Agar masyarakat dapat bersaing dengan para pelaku usaha dengan adil dan luas;

Contoh Kasus : Temasek, yang memiliki kedua provider besar di Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat.[7]

  1. Semakin banyak masyarakat yang diberikan kebahagiaan maka akan terbebas dari kesusahan;

Contoh Kasus : Pada saat sekarang sudah banyak provider yang menjadi pilihan masyarakat dalam hal telekomunikasi. Bermunculan perusahaan-perusahaan raksasa yang mengimbangi Telkomsel dan Indosat.

  1. Lebih mengenyampingkan kepentingan minoritas daripada mayoritas.

Contoh Kasus : Dibukanya pasar untuk bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia, dengan sudah dibenarkannya seluruh perusahaan perminyakan dan pertambangan untuk membuka kantor perwakilan dan Pom Bensin Petronas maupun Pom Bensin Shell.[8] 

Lawrence Friedman (The Legal System, 1975)

Sistem hukum harus meliputi hal-hal sebagai berikut[9] :

  1. Struktur;
  2. Substansi; dan
  3. Budaya hukum.

Struktur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adanya suatu badan yang mengawal suatu undang-undang dikarenakan untuk law enforcement-nya undang-undang tersebut, jika tidak ada badan yang mengawasi maka undang-undang itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Substansi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah undang-undang itu sendiri yang lebih kepada isi dan ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Budaya hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disinilah merupakan hal yang paling penting dalam law enforcement suatu undang-undang. Lebih kepada law from inside[10] (hukum yang berasal dari dalam) diri seseorang atau disebut dengan hukum dan moral, karena sebaik apapun undang-undang dan badan hukum sebagai penyelenggaranya/ pengawal yang dibuat jika tidak ada moral untuk menegakkannya maka seperti mobil yang tidak ada kunci kontaknya tidak bisa hidup begitu juga hukumnya tidak bisa tegak. Artinya, Friedman ingin mengingatkan betapa pentingnya peranan kultur hukum/ budaya hukum, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum juga bisa berupa persepsi masyarakat tentang hukum, harapan-harapan masyarakat terhadap hukum dan pandangan mereka mengenai peranan hukum dalam masyarakat untuk berjalannya suatu sistem hukum.[11]

Roscoe Pound (1870-1964)

“Law as a tool of social engineering”

Seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai rekayasa sosial. Yaitu penguasalah yang mempunyai wewenang untuk menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang. Jadi, harus memiliki kekuasaan agar dapat menentukan suatu hukum. Bicara mengenai kekuasaan tidak terlepas dari politik suatu negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[12] Itulah keinginan dari undang-undang tersebut.

Teori social engineering, jika ditinjau melalui pembuatannya lebih kepada dari atas ke bawah (top down) yaitu atas disebut pemerintah sedangkan bawah disebut masyarakat.[13] Berarti pemerintah yang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) lalu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan fungsi legislasinya sebagai salah satu tugas dan wewenang DPR.[14]

 

B.    Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada pemerintahan Habibi, DPR pernah mengajukan suatu RUU mengenai hal ini namun pemerintah juga mengajukan hal yang sama maka dari itu nama dari undang-undang tersebut adalah Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[15]

Mengenai cara terbentuknya dapat ditinjau dari perspektif Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny. Jika bicara mengenai Roscoe Pound tidak terlepas dari social engineering-nya sedangkan Savigny tidak terlepas dari volkgeist-nya.[16]

Roscoe Pound menganut pembentukan dari atas ke bawah (top down) yaitu pemerintah yang mengajukan untuk dibentuk suatu perundang-undangan.[17]

Savigny menganut pembentukan dari bawah ke atas (bottom up) yaitu dari masyarakat yang diajukan ke pemerintah untuk membentuk suatu perundang-undangan, biasanya lebih kepada hukum adat istiadat yang diundangkan.[18]

Seluruh undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertolak belakang dengan rechtzekerheid beginsel (akar dari hukum itu)/ root of law, dalam konteks ini bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.[19]

Pertama sekali ditarik dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menginstruksikan bahwa perekonomian Indonesia disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.[20] Perekonomian Indonesia tidak menginginkan adanya sistem free fight liberalism yang mengeksploitasi manusia atau dominasi perekonomian oleh negara serta persaingan curang dalam berusaha dengan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Praktek ini muncul dalam berbagai bentuk monopoli ataupun monopsoni[21] yang merugikan serta bertentangan dengan instruksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.[22]

Untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, maka pada bulan Januari 1998 Indonesia menandatangani Letter of Intent sebagai bagian dari program bantuan International Monetary Fund (IMF). Walaupun ditentang oleh sebagian pihak, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa peran IMF sebagai bagian dari Letter of Intent cukup signifikan dalam menentukan beberapa perubahan yang terjadi terutama dalam kebijakan perekonomian dan hukum.[23]

IMF adalah salah satu badan organisasi yang dibentuk oleh United Nations (UN)/ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mendorong kerjasama moneter global, menstabilkan keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Dengan konsekuensi harus melakukan pederegulasian berdasarkan memorandum yang ditandatangani bersama.[24]

IMF adalah salah satu bentuk pengontrolan/ penjajahan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara sedang berkembang di dunia. Karena undang-undang antimonopoli pertama sekali dipelopori oleh Amerika dengan Antitrust Law-nya. Maka secara tidak langsung Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah salah satu keinginan dari Amerika di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Adapun beberapa benang merah yang dapat ditarik dari penulisan makalah ini, antara lain :

          Suatu undang-undang memiliki tujuan apakah itu menguntungkan bagi penguasa dan/ atau bagi masyarakat;

          Cara pandang teori hukum berbeda-beda terhadap suatu undang-undang; dan

          Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan hasil jiplakan dari Antitrust Law Amerika.

 

B.    Saran

Pada bagian ini penulis menyarankan agar kiranya hukum yang berlaku bagi masyarakat itu diambil dari masyarakat itu sendiri bukan dari negara lain. Karena setiap hukum yang berlaku bagi satu masyarakat belum tentu dapat berfungsi baik bagi masyarakat lain daerah/ tempat. Sebagai bangsa yang berdaulat kita harus bisa berdiri di kaki sendiri dalam berbagai bidang apapun itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abduh, Muhammad. Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Arinanto, Satya. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Wewenang DPR. http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang&PHPSESSID=n1j9euv05vrkrsv3r7nec4kdl3. 2008. 

 

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Raharja, Miko. Menggugat Temasek. http://mikoraharja.wordpress.com/tag/monopoli/. 1999.

 

Silalahi, Darwin. Terjadi Perubahan Bisnis Global Industri Migas. Kompas Online. 2000.

 

Sirait, Ningrum Natasya. Pengantar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Workshop For Young Journalist. Sukabumi. 2006. h. 4.

 

Sirait, Ningrum Natasya. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004. h. 1.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Politik Hukum : Hukum dan Moral. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sumaryono, E., et. al. Etika dan Hukum. Kanisius. 2002. h. 221.

 

Taba, Abdul Salam. Menelisik Kasus Temasek. Republika Online. 2008.

 

Wikipedia. Supply and Demands. www.wikipedia.org. 2009.

 

Wikipedia. Monopsoni. http://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni. 2008.



*)       Penulis adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2008.

1.       Pasal 1 ayat 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.       Pasal 1 ayat 2. Ibid.

3.       Ningrum Natasya Sirait. Pengantar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Workshop For Young Journalist. Sukabumi. 2006. h. 4.

4.       Wikipedia. Supply and Demands. www.wikipedia.org. 2009.

5.       Miko Raharja. Menggugat Temasek. http://mikoraharja.wordpress.com/tag/monopoli/. 1999.

6.       E. Sumaryono, et. al. Etika dan Hukum. Kanisius. 2002. h. 221.

7.       Abdul Salam Taba. Menelisik Kasus Temasek. Republika Online. 2008.

8.       Darwin Silalahi. Terjadi Perubahan Bisnis Global Industri Migas. Kompas Online. 2000.

9.       Satya Arinanto. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

10.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Politik Hukum : Hukum dan Moral. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

11.   Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

12.   Pasal 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

13.   Bismar Nasution. Loc. cit.

14.   Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Wewenang DPR. http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang&PHPSESSID=n1j9euv05vrkrsv3r7nec4kdl3. 2008.

15.   Bismar Nasution. Op. cit.

16.   Bismar Nasution. Op. cit.

17.   Bismar Nasution. Op. cit.

 

18.   Bismar Nasution. Op. cit.

19.   Muhammad Abduh. Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

20.   Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa : ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaz kekeluargaan; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

21.   Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/ atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Wikipedia. Monopsoni. http://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni. 2008.

22.   Ningrum Natasya Sirait. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004. h. 1.

23.   Ibid. h. 7.

24.   Ibid. h. 7-8.

KEKELIRUAN YANG TERJADI DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

11 April 2009

KEKELIRUAN YANG TERJADI DALAM

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Oleh :

Agung Yuriandi (087005039)

Pendahuluan

Agar dapat menguasai masalah Metode Penelitian Hukum (dan bukan sekedar mengadopsi Metode Penelitian ilmu-ilmu nonhukum untuk di ”hukum” kan), harus diawali dengan penguasaan Teori Hukum (yang salah satu materinya adalah Filsafat Hukum) secara mendalam.[1]

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari kata bahasa Inggris research yang diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah “menyelidiki secara tuntas”.[2]

Pada pembahasan ini, bukan membicarakan masalah penelitian yang umum tetapi hal tersebut hanya mengantarkan dalam sebuah definisi penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[3]

Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Maka, penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (norma-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.[4]

Belakangan ini selalu terjadi perdebatan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang bagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang sarjana hukum adalah pertanyaan yang timbul ke permukaan. Selanjutnya dibahas mengenai kekeliruan yang terjadi dalam penelitian hukum normatif.

Tipologi Penelitian Hukum

Sebelum membahas mengenai kekeliruan yang terjadi dalam penelitian hukum normatif, hendaknya mengetahui masalah tipologi penelitian hukum.

Di dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum dikenal berbagai jenis/ macam dan tipe penelitian. Perbedaan ini didapat melalui dari sudut mana seorang peneliti memandang atau meninjaunya. Penentuan penelitian hukum yang ingin dilakukan adalah suatu hal penting karena memiliki kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.[5]

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis/ empiris.

Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan azas-azas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.[6]

Dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[7]

Data sekunder mencakup[8] :

  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : 1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; 2. Peraturan Dasar : mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Bahan hukum yang tidak dikodefikasikan, seperti hukum adat; 5. Yurisprudensi; 6. Traktat; 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
  2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya; dan
  3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada[9] :

  1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

  1. Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/ dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

  1. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

  1. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.

  1. Penelitian terhadap sejarah hukum

Merupakan penelitian yang lebih dititik beratkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Biasanya dalam perkembangan demikian, pada setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

Penelitian Hukum Sosiologis/ Empiris

Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Empirical law research, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[10]

Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.[11]

Kekeliruan yang Terjadi dalam Penelitian Hukum Normatif

Adapun kekeliruan yang terjadi dalam penelitian hukum normatif, antara lain :

  1. Para peneliti biasanya hanya membaca sejumlah buku-buku terjemahan, seharusnya membaca langsung dari karya-karya aslinya (yang membutuhkan minimal penguasaan bahasa aslinya, dalam hal ini bahasa Inggris) dari para pemikir hukum terkemuka yang dikenal dalam khazanah hukum;[12]
  2. Peneliti-peneliti hukum tidak mendalami teori hukum (yang salah satu subjeknya adalah Filsafat Hukum), karena di dalamnya itulah dapat dipahami masalah ontologis (hakikat, eksistensi, sifat, watak keilmuan) ilmu yang mau diteliti;[13]
  3. Sejak akhir abad ke-20, di negara-negara maju berlangsung penolakan keras terhadap penelitian hukum normatif, dan hanya mengakui penelitian hukum empiris sebagai penelitian ilmiah. Salah satunya simposium yang diselenggarakan 1992 di Nijmegen yang membahas : ”de wetenschappelijkheid van de juridische opleiding” (watak keilmuan dari pendidikan hukum);[14]
  4. Format penelitian, adanya kedangkalan terhadap pengetahuan hukum yang menyatakan bahwa peneliti sekarang bicara ilmu hukum itu bukan ilmu. Jika, bukan ahli hukum maka akan sulit untuk menemukan issue hukum;[15]
  5. Penggunaan istilah dan hipotesis. Sumber data seharusnya dalam penelitian hukum disebut dengan sumber bahan hukum; teknik pengumpulan data seharusnya dalam penelitian hukum disebut teknik pengumpulan bahan hukum; analisis data seharusnya dalam penelitian hukum disebut dengan analisis bahan hukum; dan perumusan masalah seharusnya dalam penelitian hukum disebut dengan menemukan issue hukumnya;[16]
  6. Penggunaan content analysis[17]. Hal ini haruslah digunakan pada penelitian hukum empiris dikarenakan berbicara mengenai keefektifan dan legitimasi hukum;[18]
  7. Seringkali penelitian hukum mengkaji masalah perilaku masyarakat seharusnya bicara masalah efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat.[19]

Penelitian Ilmiah Hukum adalah EMPIRIS

Ilmu hukum diakui sebagai suatu ilmu, maka objeknya seyogjanya adalah hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Hukum yang benar-benar ada, faktual, dan bukan dalam wujud norma ideal, yang merupakan objek filsafat.

Akhirnya sebagian besar ilmuwan kontemporer di Eropa dan Amerika Serikat terakhir ini mencanangkan abad ke-21 sebagai : The Death of Traditional Jurisprudence, era senjakala kajian hukum tradisional (normatif), dan munculnya ilmu hukum yang sebenarnya (empiris).[20]

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. Penelitian Ilmiah Hukum adalah Empiris. www.fajaronline.com. Diakses 08 April 2009.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. Pengantar ke Filsafat Hukum. Ed. 1. Cet. 1. Kencana. Jakarta. 2007.

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan : Filsafat Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009.

Nur, Muliadi. Tipologi Penelitian Hukum. Pojok Hukum Online Media Belajar Hukum dan Ilmu Hukum. Diakses 08 April 2009.

Santoso, Topo. Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif. Disampaikan dalam ”Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia” pada tanggal 25 April 2005 di Depok.

Syahrin, Alvi. Catatan Perkuliahan : Metode Penelitian Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009.

Wikipedia. Riset. http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian. Diakses 8 April 2009.

Wikipedia. Konten Analisis. www.wikipedia.com. Diakses 08 April 2009.


1. Alvi Syahrin. Catatan Perkuliahan : Metode Penelitian Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009.

3. Topo Santoso. Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif. Disampaikan dalam ”Pelatihan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia” pada tanggal 25 April 2005 di Depok. h. 2.

4. Ibid. h. 3.

5. Muliadi Nur. Tipologi Penelitian Hukum. Pojok Hukum Online Media Belajar Hukum dan Ilmu Hukum. Diakses 08 April 2009.

6. Topo Santoso. Loc.cit. h. 3.

7. Muliadi Nur. Loc.cit.

8. Muliadi Nur. Loc.cit.

9. Muliadi Nur. Loc.cit.

10. Lihat dalam http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=120. Diakses 08 April 2009.

11. Muliadi Nur. Op.cit.

12. Alvi Syahrin. Op.cit.

13. Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan : Filsafat Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009. Mengatakan bahwa : ”Filsafat hukum diperlukan untuk mendobrak pemikiran awal mengenai logika peraturan dalam hal ini aliran hukum positifis”.

14. Achmad Ali. Penelitian Ilmiah Hukum adalah Empiris. www.fajaronline.com. Diakses 08 April 2009.

15. Alvi Syahrin. Op.cit.

16. Alvi Syahrin. Op.cit.

17. Content Analysis adalah metodologi dalam ilmu sosial untuk mempelajari isi dari komunikasi. Wikipedia. Konten Analisis. www.wikipedia.com. Diakses 08 April 2009.

18. Alvi Syahrin. Op.cit.

19. Alvi Syahrin. Op.cit.

20. Achmad Ali. Op.cit.

ROSCOE POUND & FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY MEMPENGARUHI POLITIK HUKUM DI INDONESIA

2 Februari 2009

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.      Latar Belakang

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Dunia politik tidak terlepas dari kekuasaan dan wewenang penguasa.

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi[2] :

          Partai politik;

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.[3]

          Golongan kepentingan;

Golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat umum.[4]

          Golongan penekan;

Golongan penekan adalah sekelompok manusia yang bergabung menjadi satu anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak ke luar sebagai golongan yang sering mempunyai keinginan untuk memaksakan kepada pihak penguasa.[5]

          Alat komunikasi politik; dan

Alat komunikasi politik adalah media komunikasi, komunikasi kontak langsung, jaringan-jaringan infrastruktur.[6]

          Tokoh politik.

Tokoh politik adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia politik itu sendiri, lebih kepada yang terlibat kepada suatu negara dalam hal penyelenggaraannya.

Menurut Mahfud, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi[7] :

          Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; dan

          Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.[8]

Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.[9] Hukum dalam arti peraturan merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.[10]

Berbicara tentang politik hukum, jika dilihat apa yang dikatakan Roscoe Pound hukum itu berasal dari pemerintah selanjutnya dijalankan oleh masyarakat. Berbeda dengan Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (volksgeist).[11]

 

2.      Perumusan Masalah

Dalam suatu penulisan makalah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok pada penulisan tersebut. Berdasarkan uraian yang singkat di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana hubungan antara hukum dan politik?
  2. Bagaimana hukum itu menurut Roscoe Pound & Carl von Savigny jika berbicara mengenai pembuatan hukum dan fungsi hukum dalam konteks politik hukum?
  3. Bagaimana perbandingan teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny?
  4. Teori apakah yang digunakan dalam pembentukan hukum di Indonesia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM

 

Hukum merupakan variabel terpengaruh sedangkan politik merupakan variabel berpengaruh.[12] Hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan negara.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik, melalui alat-alat politik lain seperti polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Harus diingat bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya.[13] 

Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, seperti yang dikatakan John Austin.[14]

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control[15], dispute settlement[16], dan social engineering[17], atau inovation. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication, interestarticulation, dan aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif, dan responsif).[18]

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.[19]

A.     Aliran Positivisme

Ajaran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu.

Menurut Auguste Comte salah seorang peletak dasar filsafat positivisme memunculkan doktrin bahwa pengalamanlah yang dianggap benar, karena dapat dipastikan (diselidiki) dalam kenyataan melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa sesuatu itu adalah sesuai kenyataan (kebenaran).

Pada zaman orde baru hukum digunakan untuk menjaga kepentingan pribadi kekuasaan presiden dan golongan tidak peduli apakah itu benar atau salahnya moral di dalam undang-undangnya.

Tetapi secara idealnya menurut teori ini, hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena hukum itu mengandung anasir-anasir dan terbentuknya hukum harus berdasarkan logika-logika hukum untuk membuat kaedah-kaedah (closed logical system). Hukum terbentuk hanya berdasarkan logika hukum yang terlepas dari tekanan-tekanan. Tetapi jika hukum tersebut tidak bekerja dengan baik maka tidak akan jadi masalah. Contoh : Dalam RUU tentang produk nasional. Harus menggunakan produk dalam negeri walaupun lebih mahal. Itu tidak masuk logika maka tidak boleh seperti itu karena yang logika orang akan membeli barang murah dengan kualitas baik, bukannya barang mahal dengan kualitas jelek. Ada kepentingan yaitu kepentingan nasional.

Sebab Lahirnya Positivisme Hukum

Doktrin tentang hukum alam, kalau kita mencuri maka harus dihukum. Tapi hukumannya apa, tidak ada pada hukum alam jadi yang mengatur adalah positivisme hukum tersebut.

Dikarenakan Raja berbuat sewenang-wenang maka rakyat bosan dan menginginkan suatu hukum yang membatasi Raja tersebut, muncullah apa yang dinamakan Magna Carta.[20]

Dua Aliran Utama Positivisme Hukum

John Austin (1790-1859)

Law is a command of the law giver (teori perintah – bevelstheory). Hukum adalah perintah dari penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Aturan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat adalah aturan yang tertulis sebagai pengejawantahan kehendak dan keinginan penguasa. Hukum sebagai perintah yang memaksa dalam keberlakuannya dapat saja adil atau sebaliknya. Adil atau tidak adil tidak penting dalam penerapan hukum, karena hal tersebut merupakan kajian ilmu politik dan sosiologi.[21]

Hukum dari segi sifatnya dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang bersifat logis, tetap dan tertutup (closed logical system). Konsep ini secara tegas memisahkan hukum dan moral (yang berkaitan dengan keadilan). Implementasi aturan hukum dalam masyarakat tidak harus mempertimbangkan dan menilai mengenai baik dan buruk, karena hal tersebut berada di luar kajian hukum.

Hukum yang baik sesungguhnya adalah hukum yang memuat kaidah perintah, larangan, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tanpa kaidah tersebut sebuah aturan tidak dapat disebut hukum tetapi hanya bisa dikatakan sebagai aturan moral.

Hans Kelsen (1881-1973)

Konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normative-yuridis yang bersih dari anasir non yuris seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu merupakan hukum positif (tertulis).[22]

Konsepsi hukum positif (tertulis) adalah hukum dalam kenyataan (sollen kategories) dan bukan hukum yang seharusnya atau yang dicita-citakan (sein kategories). Seorang ahli hukum tidak bisa bekerja dalam bidang sollen dengan konstruksi pemikiran dan dunia sein.[23]

Konsepsi hukum dalam ajaran “Stuffentheory”. Norma dasar suatu tata hukum adalah peraturan yang lebih dari tata hukum sebagai peraturan fundamental dari berbagai norma tata hukum positif. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Adolf Merkl yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu susunan norma-norma yang berbentuk piramida.[24]

 

 

 

H. L. A. Hart (1907-1992)

Menurut Hart ciri-ciri positivisme yang terdapat dalam hukum dewasa ini, antara lain[25] :

1.      Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat;

2.      Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dengan kesusilaan atau hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya/ dicita-citakan;

3.      Hukum sebagai sistem logika tertutup dan tidak memperhatikan tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moralitas; dan

4.      Unsur diluar hukum dikesampingkan karena tidak bisa dibuktikan berdasarkan argumentasi logika (rasio).

B.    Aliran Sejarah

Menurut Lili Rasjidi, seseorang tidak bisa melihat hukum itu tanpa melihat sejarahnya/ latar belakangnya. Dalam berbagai literatur sejarah itu berulang dan memiliki siklus.[26]

Pada aliran sejarah ini, tidak terlepas dari mazhab historikal yurisprudensi yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny yang dianggap sebagai bapak sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan.[27]

Aliran yurisprudensi sebenarnya timbul dan tumbuh sebagai suatu reaksi terhadap[28] :

          Rasionalisme pada abad XVIII yang menjadi dasar hukum alam dimana kekuatan cikal bakal atau rasio dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum dengan terutama mengandalkan pada jalan pikiran deduktif. Tanpa memperhatikan fakta sejarah kekhususan-kekhususan nasional ataupun kondisi-kondisi sosial; dan

          Semangat Revolusi Prancis yang menentang kesewenang-wenangan dan tradisi dengan misi kosmopolitan.

Masalah konkrit yang menimbulkan pikiran dasar dari aliran historikal yurisprudensi adalah masalah kodefikasi hukum Jerman setelah masa Napoleon Bonaparte, seorang guru besar pada Universitas Heideburg, yang bernama Tribaut sangat berpengaruh oleh kodefikasi hukum Prancis dimana ia menganjurkan pula agar diadakan kodefikasi hukum Jerman dibelakang masalah ini sebenarnya terjadi pertentangan nilai-nilai yaitu antara nilai tradisi atau akal dan rasio sejarah dengan renovasi, dan seterusnya.[29]

Kesimpulan dari ajaran Savigny[30] :

          Hukum ditemukan dan tidak diperbuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah merupakan perkembangan organis yang tidak disengaja oleh karena itu peraturan perundang-undangan lebih rendah dari pada kebiasaan atau adat istiadat;

          Oleh karena hukum adalah berkembang dari taraf yang sederhana ke taraf yang kompleks atau rumit sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka kesadaran hukum terungkapkan melalui ahli-ahli hukum yang membuat formulasi prinsip-prinsip hukum pada masyarakat sarana dari kesadaran hukum masyarakat; dan

          Tidak ada hukum yang bersifat universal oleh karena hukum timbul dari masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang khas. Dalam hal ini Savigny berpegang teguh pada analogi hukum dan bahasa.

Selanjutnya, dikatakan bahwa pembuktian volkgeist adalah sebab pentingnya perkembangan secara evolusi dari volkgeist tersebut melalui penelitian sejarah yang sah. Savignya sangat berpengaruh pada studi hukum Romawi yang berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan baru dikodefikasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan demikian jelas bahwa dalam hal ini Savigny mengembangkan sejarah hukum baik secara metode maupun ilmu pengetahuan.[31]

Jika bicara mengenai keterkaitan hukum dengan politik, maka tidak terlepas dari 2 (dua) orang ahli hukum, yaitu Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny. Bab berikut adalah penjabaran mengenai politik hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh ahli-ahli hukum tersebut.

 

 

 

 

 

 


Gambar I : KEMAJEMUKAN HUKUM DI INDONESIA SEBELUM ABAD VII – 2008

 

Abad VII

Abad XIV

Abad XVII

1819

1848

1854

1855

1870

1890

1900

1940

1945

1949

1990

1998

2008

HK. ADAT ASLI

HK. ADAT ASLI + HK. HINDU

HK. ADAT ASLI + HK.. HINDU + HK. ISLAM

HK. ADAT ASLI + HK. HINDU + HK. ISLAM  + HK. KRISTEN + HK. KATOLIK + HK. EROPA

    Dalam periode sekitar 130 tahun (1819 – 1949), pemerintah Belanda memberlakukan ± 7.000 peraturan di wilayah Hindia Belanda;

    Menurut penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada sekitar tahun 1992 masih tersisa sekitar 400 peraturan kolonial yang masih berlaku; dan

    Pada saat ini jumlah tersebut semakin berkurang.

1840

Masa Liberalisme (1840 – 1890)

Terjadi revolusi Eropa dan Belanda memberlakukan Grundwet baru

Pemberlakuan RR

Pemberlakuan IS

Pemberlakuan Agrarische Wet

Masa Politik Etis

(1890 – 1840)

Pasca 1900

Pra 1900

Masa Kekuasaan Kelompok Universalis

Ms. Kekuasaan Klp. Liberal Partikuler

Masa Dekolonisasi & Orde Baru

Masa Reformasi – Pasca Reformasi

(1998 – …)

Proklamasi : Pemberlakuan UUD ’45

Pasal II Aturan Peralihan UUD ’45 (sebelum perubahan) :

    Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini;

    Untuk mengisi kekurangan hukum.

 


Penerapan hukum di Indonesia dari sebelum abad ke VII sampai tahun 2008.[32] Sebelum abad VII di Indonesia masih memakai hukum adat aslinya, yaitu hukum kebiasaan di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Savigny tentang hukum. Penyelesaian sengketa pada abad ini melalui proses adat yang diketuai oleh Ketua Adat.[33] Sistem pemerintahan masih kerajaan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Apa yang dikatakan oleh raja adalah benar karena raja adalah keturunan Tuhan.[34] Hal ini terjadi sampai memasuki abad ke XVIII dikarenakan masuknya Belanda di Indonesia.

Setelah masuk Belanda pada abad ke XVII barulah hal tersebut berkurang karena sudah diberlakukannya hukum Eropa dan hukum Katolik di Indonesia. Dalam periode ini sekitar 130 tahun (1819-1949), pemerintah Belanda memberlakukan ± 7.000 peraturan di wilayah Hindia Belanda. Menurut penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada sekitar tahun 1992 masih tersisa sekitar 400 peraturan kolonial yang masih berlaku; dan pada saat ini jumlah tersebut semakin berkuran.[35]

Seluruh keinginan Belanda harus dipenuhi terbukti dengan adanya kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda kepada masyarakat pribumi Indonesia, yang disebut dengan rodi.[36]  

Kontinuitas perkembangan hukum dari hukum kolonial ke hukum kolonial yang dinasionalisasikan adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang di kalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amerika), para ahli hukum yang berpraktek mempelajari hukum Eropa (Belanda). Dalam hal ini, Mochtar Kusumaatmadja berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnorm Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Dimana hukum kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan ke arah pola-pola hukum Eropa (Belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amerika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/ pola sistematik dari Eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (handels rechts van koophandel) membedakan hukum sebagai perekayasa sosial atau hukum ekonomi.[37]

Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional, dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhkan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam wujud kodefikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis, serta selalu berubah secara kekal. Ide kodefikasi dan unifikasi diprakarsai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi ke dalam hukum nasional.[38]

Pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah dikontrol secara sentral,  mengingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap paham hukum sebagai perekayasa di tangan Pemerintah yang lebih efektif.[39]

Sangat jelas terlihat bahwa pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-besaran di bidang hukum dan politik, yang meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dimana UUD 1945 dijadikan landasan idiil/ konstitusional terhadap segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan anti kolonialisme dan anti imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti strategi nasional yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi untuk dipecahkan yang berkaitan dengan pendapatan rakya, buta huruf, kesehatan, dan pertambahan penduduk. Dengan sikap low profile dalam politik internasional, dengan di bawah kontrol Pemerintah Orde Baru terdapat suatu indikator keberhasilan perjuangan bangsa yang kemudian dialihkan keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi.[40]

Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967 dan pada tahun 1968, dibentuknya kabinet baru dengana sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh (dari kebijakan politik revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan pembangunan ekonomi sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada berikutnya adalah sebagai tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dimana perkembangan hukum nasional pada era Orde Baru adalah upaya memulihkan kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-undangan. Yang kemudian pada tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX : telah menetapkan sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan maksud Ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi, dan SUPERSEMAR 1966. [41]

Dan pada masa awal Pemerintahan Orde Baru, telah dilakukan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif, karena pada Pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif menundukkan diri kepada Pimpinan Besar Revolusi, yaitu dengan mengesahkan jabatannya sebagai Presiden Seumur Hidup (Sangat eksesif dengan dekrit-dekrit Presiden sebagai kekuatan hukum yang melebihi kekuatan undang-undang dan Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 19 Tahun 1964 yang telah memberi wewenanag kepada Presiden untuk melakukan intervensi pada perkara-perkara di Pengadilan). Atas dasar tersebutlah Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan kewibawaan hukum dan menegakkan the rule of law untuk terciptanya serta terlaksananya kegiatan perekonomian, dengan bantuan luar negeri dan investasi asing oleh karenanya harus tetap terjaminnya kepastian berdasarkan hukum.[42]

Pada masa era Orde Baru, telah menjadikan hukum pembangunan, buhkan hukum revolusi dengan tidak memberlakukan hukum kolonial (Barat seperti desakan Sahardjo dan Wirjono). Sebagaimana telah terjadi pertentangan antara Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu dijabat oleh Soebekti (pada tahun 1963), yang menentang logika hukum Sahardjo dan Wirjono, dimana dalam pelaksanaan dan operasionalisasi kegiatannya banyak yang memaksakan penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan persitiwa yang disebut legal gaps (para yuris menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama). Dimana pada Masa Orde Baru atau Orde Pembangunan, hukum diperlakukan sebagai sarana dan baru yang bertujuan pembangunan, dan bukan bertujuan untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah (kebijakan eksekutif).[43]

Proses pembangunan melakukan pendekatan baru, yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normatif dan ligitatif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja : yang mengajak para sosiologik dalam ilmu hukum untuk merelevansikan hukum dengan permasalahan pembangunan sosial-ekonomi. Dimana paham aliran sociological jurisprudence (legal realisme), yaitu konsep Roscoe Pound adalah perlunya memfungsikan law as a tool of social engineering, dan dengan dasar argumen Mochtar yaitu mengenai pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut kepada skenario kebijakan Pemerintah/ eksekutif, yang sangat diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang.[44]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM ROSCOE POUND & FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM

 

A.     Aliran Sociological Jurisprudence

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.[45]

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.[46]

 

POSITIVISME HUKUM

Ajaran Sejarah

(Anti Tesis)

Sociological Jurisprudence (Sintesis)

 

Gambar II : Perspektif Dialektika Hegel

Pembentukan dan Perkembangan Hukum

Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.[47]

Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial.[48]

Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.[49]

Penerapan Hukum

Penerapan hukum harus memperhatikan perkembangan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Hakim menegakkan hukum dengan menilai kepentingan mana yang lebih kuat dan kepentingan mana yang lebih lemah.[50]

Nilai dari suatu kepentingan tidak bersifat tetap tetapi berubah-ubah sesuai dengan perubahan sistem-sistem politik dan sistem sosial. Kepentingan sangat dipengaruhi oleh waktu dan pengalaman kemasyarakatan (Adam Podgorecki & Christoper Whelan).[51]

Oleh karena itu dalam penerapan hukum yang baik sangat dibutuhkan kesadaran para hakim mengenai nilai-nilai kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat. Hakim harus menggunakan cara yang dipergunakan pembuat undang-undang, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat. Hanya dengan memahami perkembangan kepentingan di masyarakat hakim dapat menerapkan hukum secara benar dan adil (Hakim Cardozo). Contoh : Bismar Siregar menerapkan hukuman 15 tahun penjara bagi seorang pemerkosa, dikarenakan ia melakukan penistaan terhadap gadis tersebut dan membuat kilatan yang tidak terlupakan bagi si gadis.[52]

Fungsi Utama Hukum

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound : ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu : public interest; individual interest; dan interest of personality.[53]

Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Daftar kepentingan tersebut selalu berubah dan ditambah karena tidak bersifat mutlak menurut Rudolf Jering & Jeremy Bentham.[54]

Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).[55]

Tugas Utama Hukum

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as a tool of social engineering, Roscoe Pound). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.[56]

Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat, istiadat, pedoman prilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan.[57]

Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan.[58]

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Pada perkembangan abad ke 19 dan 20 hukum yang semula sangat berpengaruh oleh kepentingan masyarakat kemudian berlanjut dipengaruhi secara kuat oleh kepentingan ekonomi.[59]

Pada tahun 1990-an pendekatan hukum sebagai social engineering dilengkapi dengan memperhatikan perkembangan kepentingan ekonomi internasional.[60]

Peran Strategis Hakim dalam Perspektif Sociological Jurisprudence

Kehidupan hukum sebagai kontrol sosial terletak pada praktek pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut. Tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendisain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering.[61]

Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.[62]

Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).[63]

 

B.    Teori Hukum Menurut Roscoe Pound

“Law is a tool of social engineering”[64]

Adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.[65]

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai social control hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdi pada 3 (tiga) sektor, yaitu[66] :

  1. Hukum sebagai alat penertib (ordering);

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.

  1. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing); dan

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

  1. Hukum sebagai katalisator.

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.

Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1.      Pembuatan Hukum

Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu[67] :

  1. Public Interest;

          Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara; dan

          Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasyarakatan.

  1. Individual interest; dan

          Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in domestic relations); dan

          Kepentingan mengenai harta benda (interests of substance).

  1. Interest of personality.

          Kepentingan perlindungan integritas badaniah (physical integrity);

          Kehendak bebas (freedom of will);

          Reputasi (reputation);

          Keadaan pribadi perorangan (privacy); dan

          Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (freedom of believe and opinion). 

Jadi, apa yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan pemerintah. Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/ atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivisme hukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.[68]

Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.[69]

Hukum berasal dari pemerintah dalam hal ini menurut Bismar Nasution apa yang disebutnya dengan top down.[70] Pemerintah disini dalam konteks badan eksekutif. Hasilnya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keppres, Perpres, Inpres, Penpres, Kepmen/ Permen, dan sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks pemerintah daerah, hasilnya yaitu Perda Propinsi, Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Perda Kabupaten/ Kota, Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Peraturan Desa.[71]

Hukum itu berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti apa yang diinginkan hukum tersebut. Hukum dapat melakukan perubahan secara paksa. Agar mencapak kondisi yang diinginkan oleh hukum. Hukum dipaksakan kebawah. Contoh : Peraturan Larangan Merokok, berhenti merokok adalah kepentingan masyarakat. Jika negara memaksa kita untuk merubah/ melarang ke arah yang lebih baik. Karena merokok dapat merugikan kesehatan. Inilah yang disebut social control.[72]

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

 

GAMBAR III : Ilustrasi Hukum Berasal dari Atas (Top Down)

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk itu.[73]

2.      Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.[74]

Pada saat ini, perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling menuduh, dan lain-lain.[75]

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat.[76]

Apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik[77]).

 

C.    Politik Hukum Menurut Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis-religius (kosmis)”.[78]

Berdasarkan inti teori Von Savigny : “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyararakat mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas[79].

Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu : 

1.      Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.[80]

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.[81]

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut[82] :

          Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan;

          Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang; dan

          Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

 

GAMBAR IV : Ilustrasi Hukum Berasal dari Bawah (Bottom Up)

Jadi, hukum itu berasal dari bawah ke atas. Dalam konteks bawah ini dapat dilihat bahwa hukum berasal dari masyarakat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat akan diaspirasikan oleh DPR yang selanjutnya dibuat undang-undangnya dengan atau tidak persetujuan dari Presiden, karena DPR mempunyai hak inisiatif dalam pembuatan undang-undang yang dapat disebut bottom up.[83]

Namun, inisiatif DPR dalam pembuatan undang-undang tidak mementingkan kepentingan rakyat, karena tidak ada yang bottom up. “Tidak berimbangnya perumusan undang-undang antara Pemerintah dan DPR”, seperti yang dikatakan oleh Bismar Nasution.[84]

2.      Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.[85]

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND DAN FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY

 

A.     Persamaan

Persamaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny adalah terletak pada cara pandang kedua para ahli tersebut mengenai hukum yaitu sama-sama melalui kaca mata sosial yang tidak terlepas dari masyarakat.

B.    Perbedaan

Perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny, dapat dilihat dari[86] :

  1.  
    1. Asal hukum, jika Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berasal dari atas ke bawah (atas disebut dengan penguasa, sedangkan bawah disebut dengan masyarakat) sedangkan Savigny berpendapat bahwa hukum itu berasal dari bawah ke atas (bawah disebut dengan masyarakat, sedangkan atas disebut dengan penguasa);
    2. Fungsi hukum, jika Roscoe Pound mengatakan bahwa fungsi hukum untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, sedangkan Savigny tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana persyaratan dari suatu jiwa masyarakat itu sehingga menyebabkan tidak dapat  mengemukakan fungsi hukum tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

TEORI YANG DIPAKAI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

 

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.[87]

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances[88], seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.[89]

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).[90] Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.[91]

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.[92] Namun, dikarenakan Pemerintah juga mempunyai kehendak yang sama dalam pengajuan RUU tersebut maka UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut memakai teori kedua para ahli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Dalam penulisan makalah ini, dapat ditarik kesimpulan adalah menurut Roscoe Pound, hukum berasal dari atas ke bawah (top down). Atas sama dengan Pemerintah lalu bawah sama dengan masyarakat; sedangkan menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum berasal dari bawah ke atas (bottom up). Bawah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kata lain sebagai perwakilan rakyat lalu atas sama dengan Pemerintah yang melegitimasi kemauan masyarakat tersebut.

Hukum yang diterapkan di Indonesia kebanyakan berasal dari badan eksekutif tidak dari legislatif, sehingga hukum lebih cenderung kepada kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Keberadaan hukum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari percaturan politik dalam membangun hukum nasional, hal terlihat dari terwujudnya ke dalam hukum nasional yaitu dengan mengangkat hukum rakyat/ hukum adat menjadi hukum nasional terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhkan pluralisme hukum dan tidak berpihak kepada hukum nasional yang diunifikasikan (dalam wujud kodefikasi) dan ide kodefikasi dan unifikasi diprakarsai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis, dengan mengingat bahwa hukum kolonial dianggap sangat bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dan kodefikasi ke dalam hukum nasional tersebut.

Law as a tool of social engineering, baru siap dengan rambu-rambu pembatas dan belum siap dengan alternatif positif yang harus diwujudkan, dimana hukum nasional harus berdasarkan hukum adat, dan juga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ide law as a tool of social engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara.

Hukum kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan ke arah pola-pola hukum Eropa (Belanda).

Terjadi pertentangan antara hukum kolonial dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah untuk melakukan unifikasi dan kodefikasi ke dalam hukum nasiona, dimana badan kehakiman diidealkan menjadi hakim yang bebas serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adalah harapan sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum lewat mengartikulasian hukum dan moral rakyat, telah melakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitik serta mudah dikontrol secara sentral, megingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap paham hukum sebagai perekayasa di tangan Pemerintah yang lebih efektif.

 

B.    Saran

Adapun yang ingin penulis sampaikan disini adalah seharusnya badan legislatif sebagai pembuat undang-undang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat (kemauan masyarakat) dari pada kepentingan pribadi atau golongan, terbukti dengan banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abduh, Muhammad. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008. 

 

Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

 

Arifin, Muhammad. Peradilan di Indonesia. Pradnya Paramita. Cet. III. Jakarta Pusat. 1978.

 

Arinanto, Satya. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.  

 

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.

 

Darmodiharjo, Darji. Pokok-Pokok Filsafat : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

 

Friedman, Walter. Teori  & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Friedmann, Walter. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994.

 

Handoyo, R. Hestu Cipto., dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.  

 

Handoyo, R. Hestu Cipto., dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20penekan%20/%20pressure%20group_&ident=1920. 2008.  

 

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik. http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka.html. 2008.

 

Manan, Bagir. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.

 

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

 

Sanwani. Catatan Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatara Utara. Medan. 2008.

 

Sembiring, JJ. Amstrong. Hubungan Antara Hukum dan Politik. http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.

 

Sofa. Kontrol Sosial. www.massofa.wordpress.com. 2008.

 

Sunarmi. Modul Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf. 2008.   

 

Timoer. Perkembangan Hukum di Indonesia Sepanjang Masa Pemerintahan Orde Baru. http://www.blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entry/perkembangan-hukum-di-indonesia-sepanjang-masa-pemerintahan-orde-baru. 2008.

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

 

Utama, I Made Arye. Hukum Lingkungan. http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008.

 

Wikipedia. Magna Carta. www.wikipedia.org/wiki/magna_carta. 2008.

 

Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.  

 

Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008.

 

Zoelva, Hamdan. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.  

 

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

 

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

 

Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008.


1.       Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008.

2.       Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1.

3.       Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.  

4.       R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.  

5.       R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. Ibid.

6.       Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.

7.       Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

8.       Satya Arinanto. Op. cit. h. 16.

9.       Satya Arinanto. Op. cit. h. 4.

10.   Satya Arinanto. Op. cit. h. 5.

11.   Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

12.   Satya Arinanto. Op. cit. h. 5.

13.   JJ. Amstrong Sembiring. Hubungan Antara Hukum dan Politik. http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008.

14.   Hamdan Zoelva. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.  

15.   Social Control adalah sistem pengendalian sosial dalam percakapan sehari-hari diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Sofa. Kontrol Sosial. www.massofa.wordpress.com. 2008.

16.   Dispute Settlement adalah penyelesaian sengketa.

17.   Social Engineering adalah rekayasa sosial. Pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound tentang kegunaan hukum.  

18.   Oka Mahendra. Hukum dan Politik. http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka.html. 2008.

19.   Hamdan Zoelva. Loc. cit.

20.   Magna Carta adalah piagam Inggris tahun 1215 yang membatasi kekuasaan Monarki Inggris, terutama Raja John, dari kekuasaan absolut. Hasil dari ketidaksetujuan antara Paus dan Raja John dan baronnya atas hak raja : Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Wikipedia. Magna Carta. www.wikipedia.org/wiki/magna_carta. 2008.

21.   Darji Darmodiharjo. Pokok-Pokok Filsafat : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 1995. h. 114.

22.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

23.   Ibid.

24.   Ibid.

25.   Ibid.

26.   Sanwani. Catatan Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatara Utara. Medan. 2008.

27.   Ibid.

28.   Mahmul Siregar. Loc. cit.  

29.   Sanwani. Loc. cit.

30.   Sanwani. Loc. cit.

31.   Sanwani. Loc. cit.

32.   Satya Arinanto. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.  

33.   Sunarmi. Modul Perkuliahan Sejarah Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

34.   Muhammad Arifin. Peradilan di Indonesia. Pradnya Paramita. Cet. III. Jakarta Pusat. 1978.

35.   Satya Arinanto. Op. cit.

36.   Pasal 673 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada; ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang ini. Pemerintah berhak mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu. Seperti yang dicantumkan di dalam,. Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf. 2008.   

38.   Ibid.

39.   Ibid.

40.   Ibid.

41.   Ibid.

42.   Ibid.

43.   Ibid.

44.   Ibid.

45.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

46.   Ibid.

47.   Ibid.

48.   Ibid.

49.   Ibid.

 

50.   Ibid.

51.   Ibid.

52.   Ibid.

53.   Ibid.

54.   Ibid.

55.   Ibid.

56.   Ibid.

 

57.   Ibid.

58.   Ibid.

59.   Ibid.

60.   Ibid.

61.   Ibid.

 

62.   Ibid.

63.   Ibid.

64.   Law is a  tool of social engineering adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mahmul Siregar. Ibid.

65.   Bismar Nasution. Op. cit. .

66.   Sunarmi. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. Op. cit.

67.   Mahmul Siregar. Loc. cit.

68.   Mahmul Siregar. Loc cit.

69.   Mahmul Siregar. Loc cit.

70.   Bismar Siregar. Op cit.

71.   Satya Arinanto. Op cit.

72.   Mahmul Siregar. Op cit.

73.   Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

74.   Bagir Manan. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.

75.   Ibid.

76.   Mahmul Siregar. Op cit.

77.   Manifesto politik adalah pernyataan politik para penguasa. 

79.   Walter Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.

80.   Muhammad Abduh. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008. 

81.   Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.

82.   Walter Friedman. Teori  & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

83.   Bismar Nasution. Op cit.

84.   Bismar Nasution. Op cit.

85.   Zulkarnain. Op cit. h. 8.

86.   Bismar Nasution. Op cit.

87.   Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

88.   Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

89.   Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Op cit.

90.   Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

91.   Bismar Nasution. Op. cit.

92.   Bismar Nasution. Op. cit.

PERAN KPPU DALAM MENGAWASI TENDER BUMD DI SUMATERA UTARA

26 November 2008

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENGAWASI TENDER BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DI SUMATERA UTARA

 

 

SKRIPSI

 

 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

 

 

Oleh :

 

AGUNG YURIANDI

NIM. 030200058

 

 

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

Sejarah membuktikan, ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Dan persainganlah yang bertindak sebagai tangan-tangan tidak terlihat (invisible hands) yang “mengkoordinasi” rencana masing-masing.[1]

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif.

Praktek KKN yang diungkapkan masyarakat sebagaimana diberitakan dalam media massa adalah dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita bisa lihat dalam kasus proyek listrik swasta di PT. PLN (Persero), kerja sama perusahaan swasta dengan PT. PERTAMINA (Persero), proyek-proyek jalan tol di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dan sebagainya.[2]

Praktek KKN dalam proyek pemerintah telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam usaha memenangkan tender proyek tersebut. Persaingan yang tidak sehat ini membuka peluang terjadinya monopoli orang atau perusahaan tertentu dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan pada gilirannya merugikan masyarakat umum. Proyek listrik swasta dari PLN, misalnya, telah menyebabkan PLN menderita kerugian yang tidak sedikit.

Prosedur mengenai pelaksanaan tender untuk proyek-proyek pemerintah, baik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam beberapa produk hukum. Pertama, Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan APBN yang kemudian melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN, dan diperbaharui lagi melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1995. Kedua, Keputusan Menteri Negara Perencanan Pembangungan Nasional/ Ketua BAPPENAS No. KEP-122/ KET/ 7/ 1994 tentang Tata Cara Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultasi.[3]

Produk hukum pertama dan kedua di atas berlaku untuk departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Ketentuan ini dibuat agar pengelolaan uang atau kekayaan negara, baik yang dituangkan melalui APBN/ APBD maupun pengembangan BUMN/ BUMD, bisa berjalan lebih efisien dan efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.[4]

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menerbitkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

Tidak dapat disangkal bahwa agar suatu aturan hukum dapat ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapapun baiknya secara substantif, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegak hukum yang baik pula.[5]

Hukum Persaingan Usaha tidak hanya ditujukan pada ketertiban masyarakat (public order), namun juga sedikit banyak bekepentingan dengan terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persaingan usaha yang kondusif.

Mengingat bahwa hukum persaingan usaha berkaitan dengan aktivitas berusaha (business activity) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, bisa dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha yang komprehensif lantas dibentuk organ khusus untuk mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Dengan kewenangan yang dimiliki, organ-organ khusus semacam ini memikul tanggung jawab untuk mengungkapkan hukum persaingan di satu sisi dan di sisi lain sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh “intervensi” hukum persaingan usaha.

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini ke dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang persaingan usaha.

Maka dari itu, UU No. 5 Tahun 1999 telah membentuk apa yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Karena itu, KPPU memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999, KPPU dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang mengatur mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komisi memiliki beberapa tugas yang meliputi[6] :

  1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
  5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999.
  7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan tugas tersebut di atas maka KPPU menjalankannya dengan baik terbukti dengan terungkapnya kasus RSU. KOTA PEMATANG SIANTAR yang mengadakan tender mengenai Perbaikan Bangsal pada rumah sakit tersebut tetapi telah terjadi persekongkolan tender. Adanya kerjasama antara perusahaan peserta tender dengan Walikota, Wakil Walikota, Pelaksana Kepala RSU dan Panitia Tender mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 381.440.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).[7]

Dari uraian di atas maka sudah waktunya KPPU mulai memikirkan bagaimana upaya membantu pemerintah agar dapat lebih mengatasi masalah-masalah persaingan usaha tidak sehat dan atau persekongkolan tender tersebut terlebih lagi di daerah yang masih banyak terjadi persekongkolan tender.

Untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis tentang permasalahan ini, penulis memilih judul “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara” dengan studi kasus RSU. PEMATANG SIANTAR.

 

B.     Perumusan Masalah

Dalam suatu rencana penelitian langkah utama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok penelitian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana tender ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha?

2.      Bagaimana peran KPPU mengawasi dalam pelaksanaan Tender Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara?

 

C.     Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis. Namun, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini, antara lain :

1.      Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tender yang di tempuh oleh peseta tender sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah.

2.      Untuk mengetahui mengenai permasalahan yang timbul dalam pengadaan  barang dan jasa instansi Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Manfaat Penulisan

  1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai sejauh mana pengawasan terhadap tender tersebut dilakukan khususnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara.
  2. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian di negara kita; dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para pembaca yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari tata cara mengikuti tender-tender pemerintah.

 

D.    Keaslian Penulisan

Skripsi ini berjudul : “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi tender Badan Usaha Milik Daerah di Sumatera Utara”. Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis, materi yang dibahas dalam skripsi ini belum pernah dijadikan judul maupun pembahasan dalam skripsi yang sudah ada terdahulu, sehingga penulis tertarik mengangkat judul di atas serta permasalahannya sebagai judul dan pembahasan dalam skripsi ini.

 

E.     Tinjauan Kepustakaan

Dari judul pada skripsi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara maka dapat diambil beberapa tinjauan kepustakaan, yaitu :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi jalannya undang-undang.[8]

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.[9]

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.[10]

 

F.      Metode Penulisan

  1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[11] Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha. Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara.  

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum persaingan usaha. Kemudian dikaitkan dengan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana persoalan ini dilaksanakan dalam praktek.

  1. Jenis Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari[12] :

a.       Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b.      Sumber hukum sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan/ buku berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

  1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan KPPU di Medan.

  1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara[13] :

a.       Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b.      Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi ini dengan pihak-pihak yang terkait dengan KPPU dan perusahaan-perusahaan yang pernah mengikuti tender BUMN maupun BUMD, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti.

  1. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kulaitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.[14]

 

G.    Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini memiliki sistematika yang teratur, terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya.

Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diperinci lagi dalam sub bab, adapun kelima bab itu terdiri dari :

 

 

1.      BAB I        :     PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengapa penulis tertarik menyajikan materi yang ditelilti dalam bentuk skripsi, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi ini.

2.      BAB II       :     TINJAUAN UMUM TENTANG TENDER

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian tender, tahap-tahap pelaksanaan tender, dasar hukum tender, dan pengawasan pelaksanaan tender di BUMD.

3.      BAB III      :     TENDER DALAM TINJAUAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pada bab ini diuraikan secara teoritis mengenai persekongkolan yang dilakukan dalam tender yang merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, jenis-jenis persekongkolan dalam tender, larangan persekongkolan tender dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta peranan dan fungsi KPPU di daerah dalam pelaksanaan tender di BUMD.

4.      BAB IV     :     KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TENDER BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI SUMATERA UTARA

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Dimulai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas terhadap penegakan hukum UU No. 5 Tahun 1999, kemudian tinjauan umum KPPUD di Sumatera Utara, dilanjutkan dengan pelaksanaan tender di rumah sakit siantar, dan terakhir dibahas mengenai peranan KPPUD dalam pelaksanaan tender di Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar.

5.      BAB V       :     KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini. Dimana dalam bab ini ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENDER

 

A.     Pengertian dan Dasar Hukum

Yang dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.[15]

Pengertian tender meliputi, antara lain[16] :

  1. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
  2. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mengadakan barang-barang atau jasa;
  3. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang dan atau jasa;
  4. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan atau jasa.

Dalam prakteknya pengertian tender adalah sama dengan pengertian “lelang”. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/ jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.[17]

Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 UU. No. 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan. Dari definisi tersebut, pengertian tender dan lelang tidak dibedakan.

UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar (barrier to entry),[18] kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.[19]

Setelah berbicara mengenai tender maka tidak terlepas dari pengadaan barang/ jasa yang memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu[20] :

  1. Efisien berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. Efektif berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  5. Adil/ tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;
  6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

Walaupun pengadaan barang/ jasa memiliki prinsip-prinsip dasar yang baik namun masih banyak pengaturan pemenang tender yang dapat ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/ BUMD) dan perusahaan swasta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/ pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk[21] :

  1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
  2. Mengadakan barang dan atau jasa.
  3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
  4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui[22] :

  1. Tender terbuka;
  2. Tender terbatas;
  3. Pelelangan umum; dan
  4. Pelelangan terbatas.

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/ lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999[23].

Ketentuan tentang isi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan pelarangan, yaitu :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

 

Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur, antara lain[24] :

  1. Unsur pelaku usaha;

Pasal 1 butir 5 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

 

  1. Unsur bersekongkol;

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu.

  1. Unsur pihak lain;

Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

  1. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; dan

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

  1. Unsur persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Demikianlah diuraikan unsur-unsur dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tahap-tahap pelaksanaan tender.

 

B.     Tahap-Tahap Pelaksanaan Tender

Tahap-tahap pelaksanaan tender yang prosedural mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan UU No. 18 Tahun 2000, yaitu[25] :

  1. Perencanaan Pengadaan;

Perencanaan Pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat Rencana Pengadaan (Procurement Plan)[26] yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari pengadaan barang & jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBN maupun BLN. Rencana Pengadaan akan menjadi acuan utama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah per paket pekerjaan.[27]

 

  1. Pembentukan Panitia Lelang;

Panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek setelah seluruh persiapan administrasi pelaksanaan proyek baku. Penunjukkan panitia sepatutnya bersandar pada prinsip profesionalisme, responsif, accountable, credible, dan mandiri. Panitia lelang memiliki kewenangan antara lain[28] :

  1.  
    1. menyusun dokumen tender;
    2. menyusun dan menyeleksi peserta tender;
    3. melakukan kegiatan- kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang; dan
    4. melaksanakan tugas secara professional
  2. Prakualifikasi Perusahaan;

Kegiatan prakualifikasi adalah penentuan syarat administrasi, teknis, dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan (kontraktor/ konsultan/ dan supplier), yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan. Prakualifikasi dilaksanakan sebelum tender dalam rangka menjaring calon yang sanggup melaksanakan pekerjaan. Dalam tahap ini panitia menyusun kriteria kelulusan prakualifikasi dan mengumumkannya pada masyarakat. Prioritas dalam prakualifikasi akan merujuk kepada sertifikasi, izin usaha, kemampuan keuangan, pengalaman yang sesuai, kepatuhan dalam perpajakan, pekerjaan yang sedang dikelola, serta kinerja perusahaan. Sebagaimana tahap-tahap lainnya, pelaksanaan prakualifikasi harus mengacu pada prinsip keterbukaan, kejujuran, transparansi, kemandirian, dan profesionalisme.[29]

  1. Penyusunan Dokumen Lelang;

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah[30] :

  1.  
    1. Dokumen disusun secara sederhana oleh panitia agar mudah dipahami dan menjadi pedoman baku bagi seluruh pihak;
    2. Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peserta lelang, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang akan dikontrakkan, usulan perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi yang diperlukan oleh peserta tender.
  2. Pengumuman Lelang;

Pengumuman lelang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media massa. Pada dasarnya, pengumuman tersebut mewakili proses pendaftaran bagi perusahaan yang telah lulus kualifikasi untuk mengikuti tender.[31]

 

 

  1. Pengambilan Dokumen Lelang;

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan oleh Panitia Lelang kepada para peminat, secara lengkap dengan cuma-cuma maupun dengan biaya yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk mempermudah distribusi, dokumen lelang dapat dibagi menjadi dokumen tetap dan tidak tetap. Isi dokumen adalah instruksi standar untuk bidder, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis umum, contoh-contoh dokumen yang umum diberlakukan seperti surat penawaran, bid bond/ guarantee, performance bond/ guarantee, dan surat usulan ajudicator.[32]

  1. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan, berdasarkan[33] :

  1.  
    1. Harga pasaran yang berlaku;
    2. Patokan jenis, ukuran volume, metoda dan pekerjaan yang sesuai dengan desain atau rancang bangun pekerjaan dimaksud;
    3. Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
    4. Harga Perkiraan Sendiri perlu dalam penyusunan anggaran, proses pengadaan, dan pelaksanaan. Harga Perkiraan Sendiri berperan dalam penentuan pemenang;
    5. Setiap peserta lelang memperoleh akses untuk mengetahui Harga Perkiraan Sendiri;
    6. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus mengkaji studi kelayakan, engineering design, data harga kontrak di sekitar pekerjaan yang akan dilelangkan, harga pasar yang berlaku, dan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah/ manufaktur atau perusahaan jasa;
  2. Penjelasan Lelang;

Aanwijzing adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh Panitian Pengadaan dihadap keseluruhan calon peserta pelelangan Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administratif, agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawaran. Kegiatan tersebut, antara lain[34] :

a.       Kegiatan ini harus bersifat terbuka dan dibuat berita acaranya oleh panitia;

b.      Informasi yang diberikan dalam bentuk addendum dokumen lelang;

c.       Bila penjelasan lapangan diperlukan, panitia tidak diperkenankan memungut biaya untuk kegiatan tersebut.

  1. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Harga;

Penyerahan dokumen penawaran secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan penyerahan harus dapat dibuktikan dan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antara lain meliputi[35] :

a.       Penyampaian penawaran oleh peserta oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima addendum terakhir panitia;

b.      Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima;

c.       Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta;

d.      Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;

e.       Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.

  1. Evaluasi Penawaran;

Kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Adapun kegiatan itu adalah[36] :

a.       Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;

b.      Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran, dan aritmatik;

c.       Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran akan dikaji dari isi teknis dimana perusahaan yang mengikuti tender harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditas yang kredibel.

  1. Pengumuman Calon Pemenang;

Kegiatan Pengumuman urutan Calon Pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai, dan diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada penanggung jawab alokasi dana atau pemilik proyek. Calon pemenang diurutan pertama akan disyahkan sebagai pemenang pelelangan, setelah masa sanggah selesai dengan kegiatan sebagai berikut[37] :

a.       Pengumuman dipasang di media massa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak, pengumuman ditempelkan pula di Kantor proyek;

b.      Pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahan menjadi berkurang;

c.       Dilaksanakan dengan waktu yang cukup;

d.      Pelaksanaannya tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.

  1. Sanggahan Peserta Lelang;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta pelelangan yang minta penjelasan tentang keputusan panitia pelelangan tentang urutan calon pemenang, dengan kegiatan sebagai berikut[38] :

  1.  
    1. Panitia harus terbuka, akomodatif, dan memproses setiap sanggahan dari masyarakat yang umumnya berkisar paada ketidakpuasan evaluasi, intransparansi, ketidakadilan, dan penggelapan data dari pemenang;
    2. Berdasarkan informasi tersebut, panitia harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan. Bila sanggahan tersebut tidak benar, maka panitia akan melanjutkan ke penandatanganan kontrak, sebaliknya bila sanggahan dari masyarakat benar;
    3. Pemerintah harus memberikan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia.
  2. Penunjukan Pemenang Lelang;

Setelah masa ‘sanggah’ berakhir maka, kepala instansi/ proyek wajib untuk mengeluarkan secara resmi surat penetapan pemenang pelelangan. Guna dapat diproses di dalam ikatan perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan atau Kontrak Kerja. Kegiatan tersebut meliputi[39] :

a.       Berita acara yang telah selesai lengkap dengan tanda tangan seluruh anggota panitia;

b.      Catatan lengkap sanggahan dan jawaban merupakan kelengkapan data yang diperlukan untuk pengeluaran surat tersebut;

c.       Catatan samping, side letter yang merupakan hasil kesepakatan antara panitia dan mitra calon pemenang pada preaward meeting.

  1. Penandatanganan Kontrak Perjanjian;

Kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan. Perjanjian tentang nilai harga pekerjaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan secara pasti.[40]

  1. Penyerahan Barang/ Jasa kepada User.

Penyerahan barang dan jasa dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang. Penyerahan final dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Setelah penyerahan final selesai, tanggung jawab penyedia jasa masih belum berakhir. Penyerahan barang dan jasa dianggap memenuhi aturan yang berlaku apabila dilaksanakan[41] :

a.       Tepat waktu sesuai perjanjian;

b.      Tepat mutu sesuai yang dipersyaratkan;

c.       Tepat volume sesuai yang dibutuhkan;

d.      Tepat biaya sesuai dalam isi kontrak.

 

C.     Dasar Hukum Pengaturan Tender di BUMD

Prosedur mengenai pelaksanaan tender untuk proyek-proyek pemerintah, baik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam beberapa produk hukum, antara lain[42] :

  1. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1974 tentang pelaksanaan APBN yang kemudian melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN, dan diperbarui lagi melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1995, yang menjadi hukum positif dalam hal melaksanakan tender di BUMN maupun BUMD adalah Keppres. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah dengan Keppres. No. 61 Tahun 2004; dan
  2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS No. KEP-122/ KET/ 7/ 1994 tentang Tata Cara Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultasi.

Produk hukum pertama dan kedua di atas berlaku untuk departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Ketentuan ini dibuat agar pengelolaan uang atau kekayaan negara, baik yang dituangkan melalui APBN/ APBD maupun pengembangan BUMD/ BUMD, bisa berjalan lebih efisien dan efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keppres No. 16 Tahun 1994, merupakan pengganti Keppres No. 9 Tahun 1984 tentang pelaksanaan APBN. Perubahaan ketentuan seperti ini dilakukan karena perubahan kondisi. Misalnya, dalam nilai proyek yang ditenderkan. Dalam Keppres No. 9 Tahun 1984 ditentukan bahwa tender melalui pengadaan langsung adalah proyek yang bernilai sampai dengan Rp. 5 juta, sementara dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 nilai itu dinaikkan. Dalam Keppres yang lama, ketentuan mengenai prakualifikasi tidak diatur secara khusus dalam lampiran. Sementara dalam Keppres yang baru ketentuan rinci mengenai prakualifikasi diatur secara khusus dalam Lampiran III.[43]

Dalam Keppres No. 16 Tahun 1994, ketentuan tender tertuang dalam Pasal 21 – Pasal 29. Pengaturan secara rinci mengenai tender dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 dijabarkan dalam Lampiran I mengenai Ketentuan Tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Lampiran III mengenai Ketentuan Tentang Prakualifikasi untuk Calon Rekanan.

Dalam Keppres tersebut terdapat peluang terjadinya persaingan tidak sehat[44] :

  1. Tender Tidak Terbuka (Pasal 21);

Dalam Pasal 21 ayat 1 Keppres tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui :

  1. Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas

Pelelangan umum dan pelelangan terbatas diperlakukan bagi proyek bernilai di atas Rp. 50 juta. Secara umum, proses tender yang dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas ini lebih terbuka dibandingkan dengan pemilihan langsung dan pengadaan langsung. Namun, setelah diteliti lebih jauh ditemukan beberapa kelemahan yang memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat dalam proses tender.

  1. Pemilihan Langsung

Dalam Pasal 21 ayat (4) Keppres No. 16 Tahun 1994 menyebutkan :

“Pemilihan langsung adala pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan dilakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup, atau kualifikasi kemampuannya”.

 

Dalam cara pemilihan langsung ini calon peserta tender dijaring oleh pemilik proyek melalui undangan langsung. Dalam Lampiran I, Nomor IV, angka 2 disebutkan bahwa untuk pelaksanan pemilihan langsung, dibentuk panitia pemilihan langsung sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada Nomor II, angka 2, huruf a, b, c, d, dan e, 1 kecuali Nomor II, angka 2, huruf d, butir 2.2. Ini berarti penawaran tender tidak diumumkan secara terbuka dan meluas seperti pada pelelangan umum dan pelelangan terbatas.

Dalam ketentuannya, proyek yang ditenderkan melalui pemilihan langsung adalah proyek yang nilainya berkisar antara Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 50 juta. Tetapi, untuk kasus tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I, Nomor IV, angka 4, nilai proyek di atas Rp. 50 juta ditenderkan melalui penunjukan langsung. Beberapa persyaratan yang disebutkan antara lain :

1).    Pekerjaan yang tidak bisa ditunda berhubung adanya bencana alam berdasarkan pernyataan gubernur kepala daerah tingkat I;

2).    Pekerjaan lanjutan dari bangunan yang telah ada yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi;

3).    Pengadaan barang/ jasa yang bersifat khusus; dan

4).    Pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Cara pemilihan langsung dan penunjukan ini bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, karena proyek ditenderkan secara tidak terbuka. Ini memungkinkan pimpinan proyek atau panitia pelelangan hanya mengundang atau memberikan informasi kepada rekanan yang dekat atau mempunyai hubungan khusus dengan mereka. Akibatnya, para rekanan tidak memperoleh informasi tentang tender proyek secara merata. Hal ini membatasi peserta lain yang sebetulnya bisa ikut serta dalam tender tersebut.

Penentuan calon peserta tender juga bisa mengandung kolusi dan nepotisme, sehingga proyek-proyek yang ditawarkan melalui pemilihan langsung ini menjadi monopoli orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan pimpinan proyek atau panitia pelelangan. Bisa saja, informasi mengenai proyek tersebut hanya disebarkan kepada peserta tertentu. Ketidakterbukaan dalam proses seleksi juga memungkinkan pemenangnya sudah ditentukan lebih dahulu, sementara peserta lain hanya sebagai pembanding untuk memenuhi persyaratan. Persaingan yang tidak sehat ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya inefisiensi pada pelaksanaan kegiatan.

  1. Pengadaan Langsung

Dalam Pasal 21 ayat (5) disebutkan bahwa :

“Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan di antara rekanan yang termasuk perusahaan golongan lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung”.

 

Sementara proses tender yang dilakukan dengan pengadaan langsung jelas bersifat tertutup, karena pelaksana proyek ditentukan langsung tanpa seleksi sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran I Nomor V, angka 2 :

“Pengadaan langsung dilakukan untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

  1.  
    1. Sampai dengan 5 juta rupiah dilakukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).
    2. Di atas 5 juta rupiah sampa dengan 15 juta rupiah dilakukan dengan SPK dari satu penawar dari rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya”.

 

  1. Perlakuan Khusus

Pasal 22 ayat (10) dan (11) mengatur pelaksanaan khusus terhadap beberapa BUMN/ BUMD, yaitu PT. PLN/ Perusahaan Listrik Daerah, PT. Telkom, PT. Perusahaan Gas Negara, PDAM (Perusahaan Daera Air Minum), Perum Perumnas, Perum Percetakan Negara, dan PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Untuk proyek-proyek yang bernilai di atas Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan barang/ jasa yang ditawarkan BUMN/ BUMD tersebut dilaksanakan tanpa pelelangan.

Dalam Lampiran I, Nomor IV, angka 4, huruf b dijelaskan bahwa jenis pengadaan barang/ jasa tertentu yang dapat langsung ditunjuk rekanannya adalah pemasangan listrik oleh PT. PLN/ Perusahaan Listrik Daerah, pemasangan telepon oleh PT. Telkom, pemasangan gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara, pemasangan saluran air minum oleh PDAM, pembangunan rumah dinas oleh Perum Perumnas, percetakan oleh Perum Percetakan Negara, PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

Pemberian perlakuan khusus seperti itu membatasi peluang perusahaan lain untuk menangani proyek tersebut, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Bahkan, ketentuan ini memberikan hak monopoli kepada BUMN/ BUMD tersebut.

  1. Produk Dalam Negeri

Dalam Pasal 23 ayat (1) a dinyatakan bahwa departemen/ lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/ potensi nasional.

Dalam Lampiran II, Nomor III, angka 1 sampai 4 dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa (baik untuk kebutuhan sendiri maupun pelaksanaan proyek pembangunan) yang dibiayai dana dalam negeri, setiap pemerintah/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, wajib menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dan kontraktor nasional. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, kontraktor nasional bertindak sebagai kontraktor utama, sedangkan kontraktor asing dapat berperan sebagai subkontraktor sesuai kebutuhan. Bila bahan baku barang tersebut ada yang diimpor, wajib memilih barang dengan kandungan lokal paling besar.

Bila sifat dan ruang lingkup kegiatannya terlalu besar, maka dalam tahap pelelangan kontraktor nasional diberi kesempatan untuk membentuk kerja sama antar kontraktor nasional seperti konsorsium atau bentuk kerja sama lainnya. Bila jenis keahliannya tidak bisa dipenuhi kontraktor nasional, tenaga ahli asing bisa digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki.

Ketentuan ini jelas-jelas menganaktirikan produk-produk lokal (barang dan jasa) dan membatasi penggunaan produk asing. Pembatasan seperti ini menimbulkan persaingan tidak sehat, karena mempersempit ruang gerak produk-produk asing dalam proyek-proyek pemerintahan.

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini dibuat untuk melengkapi Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN dan secara khusus mengatur tender pengadaan jasa konsultasi.[45]

Dalam ketentuan ini terdapat Pasal 4 ayat (1) b dinyatakan adanya pengadaan konsultasi melalui penunjukan langsung. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa pengadaan konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah), dilakukan melalui pemilihan langsung serta Surat Perintah Kerja (SPK) dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga perusahaan konsultan yang tercatat dalam DRM.

Konsultan yang diundang, sebagaimana diatur dalam ayat (5) (b), ditentukan oleh pemimpin proyek. Ayat (5) (b) berbunyi :

“Pengiriman undangan kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) perusahaan konsultan perorangan yang dinilai memenuhi persyaratan dengan melampirkan KAK (Kerangka Acuan Kerja)”.

 

Penentuan pemenang dalam tender seperti ini dilakukan melalui negosiasi dengan rekanan yang diundang sebagaimana diatur dalam ayat (5) (d) dan (e). ayat (5) (d) berbunyi :

“Penilaian terhadap usulan teknis dan usulan biaya konsultan yang memasukkan usulan dalam bentuk nilai dan peringkat”.

 

Sedangkan ayat (5) (e) berbunyi :

“Dilakukan negosiasi teknis dan biaya dengan konsultan peringkat pertama agar diperoleh biaya yang wajar. Apabila dalam negosiasi dengan konsultan tingkat pertama tidak dapat dicapai kesepakatan, dilakukan negosiasi dengan konsultan peringkat kedua juga tidak dicapai kesepakatan, maka dilakukan negosiasi dengan konsultan peringkat ketiga”.

 

Proses tender seperti ini memberi peluang terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dalam hal ini, proyek-proyek yang ditenderkan melalui penunjukan langsung kemungkinan besar hanya jatuh kepada orang yang dekat dengan pimpinan proyek.

 

D.    Pengawasan Pelaksanaan Tender di BUMD

Pengawasan pelaksanaan tender di BUMD biasanya dilakukan oleh instansi pemerintahan yang mengadakan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh pimpinan instansi[46] dan masyarakat yang mengetahui tentang jalannya suatu tender pemerintah. Apabila ada suatu perbuatan yang melanggar hukum maka instansi pemerintah dan masyarakat dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada menteri/ pimpinan instansi yang diteruskan tembusannya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)[47] atau langsung kepada KPPU[48]. Para peserta tender itu sendiri juga saling mengawasi satu sama lain mengenai jalannya proses tender tersebut.

Suatu kegiatan/ proyek yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan/ proyek yang dilaksanakannya tersebut apabila terjadi pengaduan atau pihak-pihak yang memerlukan penjelasan sesuai dengan batas kewenangannya.[49]

Dalam hal KPPU menerima laporan bahwa telah terjadi adanya persekongkolan dalam tender yang bertentangan dengan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka upaya penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU adalah investigasi. Investigasi memainkan peranan amat menentukan. Buah dari investigasi inilah yang akan dipergunakan guna menetapkan terjadi atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha, tentunya pelaksanaan investigasi oleh KPPU harus dilakukan secara cermat dan akurat.

Teknik investigasi ini pertama-tama dikembangkan oleh para penyidik dan penyidik di dunia kriminal. Walaupun sifat dan karakteristik investigasi kriminal dan investigasi KPPU amat berbeda, namun tujuan dari investigasi ini pada pokoknya sama, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang tepat. Oleh karenanya dari para penyelidik dan penyidik inilah kita dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang efektif dan tentunya teknik investigasi dalam dunia kriminal perlu dimodifikasi untuk menunjang operasional investigasi KPPU sesuai dengan keunikan hukum persaingan usaha. Dalam investigasi kriminal, kepolisian mengenal beberapa teknik investigasi, yaitu[50] :

1.      Observasi;

2.      Surveillance;

3.      Interview;

4.      Undercover;

5.      Penggunaan informan.

Pertama sekali penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah pengamatan yang seksama terhadap tersangka dan objek lainnya, sehingga dari kegiatan observasi ini diperoleh informasi-informasi yang mendetail mengenai gerak-gerik dari tersangka. Berbeda dengan observasi yang bersifat statis, kegiatan surveillance dilakukan secara dinamis yaitu dengan cara membuntuti tersangka atau objek lainnya. Interview dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang tidak tertangkap oleh penglihatan, misalnya peristiwa-peristiwa yang telah lampau sehingga tidak mungkin diperoleh keterangan melalui observasi dan surveillance.

Hal penting dalam melakukan interview adalah identifikasi interview yang tepat sehingga keterangan yang diperoleh dari sang interview adalah data dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya akurasinya. Undercover adalah teknik penyamaran, dimana seorang penyidik atau penyelidik berpura-pura menjadi orang lain guna mendekati sasaran dan menggali keterangan dari yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan informan adalah teknik untuk memperoleh keterangan dari orang-orang dalam atau yang mengetahui mengenai suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Informan dalam perkara persaingan usaha pada umumnya adalah karyawan atau mantan karyawan dari suatu pelaku usaha yang tengah diinvestigasi.

Berbeda dengan penggunaan informan dalam dunia kriminal yang bersifat tetap dan secara kontinyu memberi informasi kepada penyelidik maupun penyidik. Informan dalam perkara persaingan usaha lebih bersifat sebagai saksi dan tidak secara kontinyu jasanya dipergunakan dalam investigasi perkara persaingan usaha lebih mengarah pada teknik interview.[51]

Dalam perkara persaingan usaha, investigasi biasanya dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai dua hal, yaitu conduct dan effect. Conduct umumnya dilakukan sebagai suatu kegiatan korporasi dan bukan perilaku personal, sedangkan effect adalah dampak yang diakibatkan oleh conduct tersebut pada pasar bersangkutan.[52]

Oleh karena itu, observasi dalam investigasi perkara persaingan usaha lebih diarahkan pada berkas dan bukti-bukti tertulis lainnya dan observasi pasar. Melalui pembelajaran pada berkas dan bukti-bukti tertulis dapat kita ketahui kronologis suatu kegiatan korporasi, tujuan yang hendak dicapainya, sumber daya yang digunakannya, dan berbagai konsiderannya. Melalui observasi pasar kita dapat mengidentifikasi pergerakan harga barang dan atau jasa, trend penjualan atau pembelian dari suatu pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat kita identifikasi kausalitas antara effect yang terjadi di pasar dengan conduct oleh suatu pelaku usaha.[53]

Surveillance hingga saat ini tidak pernah digunakan sebagai teknik investigasi perkara persaingan usaha. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang dapat berguna dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan.[54]

Interview merupakan teknik utama yang selama ini dilaksanakan dalam investigasi perkara persaingan usaha. Melalui interview dapat diperoleh seluruh keterangan-keterangan yang diperlukan, pemeriksaan silang terhadap akurasi suatu dokumen, dan penggambaran kondisi-kondisi pre-conduct yang mungkin tidak terekam melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan.[55]

Teknik investigasi dengan cara interview sering digunakan karena dapat dengan mudah diperoleh keterangan-keterangan maupun bukti-bukti dari para pelaku usaha atau karyawan suatu perusahaan tentang suatu kasus KPPU.

Berbeda sekali dengan teknik Undercover atau penyamaran yang hanya beberapa kali digunakan dalam investigasi suatu perkara persaingan usaha apabila seluruh bukti-bukti telah dimusnahkan oleh pelaku usaha tersebut maka dapat digunakan teknik undercover, namun demikian teknik ini jarang dipergunakan karena pada umumnya dalam perkara persaingan usaha keterangan-keterangan yang diperlukan dapat diperoleh secara tegas dengan hanya menjelaskan bahwa keterangan tersebut diperlukan oleh KPPU dalam rangka penyelidikan atas suatu dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha.[56]

Dengan bertolak belakang dengan teknik investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian maka KPPU mengadopsi beberapa teknik investigasi yang utama, yaitu :

1.      Wawancara;

2.      Pemeriksaan berkas atau bukti-bukti tertulis;

3.      Observasi pasar.

Melalui tiga teknik tersebut keterangan-keterangan yang diperlukan dapat dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan apakah telah terjadi/ tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum persaingan usaha. Dengan teknik wawancara dapat dilakukan dengan para pelaku usaha yang terlibat pelanggaran tersebut begitu juga dengan pemeriksaan berkas atau bukti-bukti tertulis lainnya. Lalu selanjutnya melakukan observasi pasar dengan melihat keadaan pasar dengan cara melihat stok barang, permintaan pasar, lalu harga. Apabila stok barang sedikit di pasar dan permintaan meningkat maka harga akan naik dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang besar. Namun sebaliknya apabila stok barang banyak di pasar dan permintaan sedikit maka harga akan turun dengan tujuan untuk menghabiskan/ mengganti  stok lama dengan stok baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TENDER BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI SUMATERA UTARA

 

A.     Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas terhadap Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Antimonopoli) merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan dari International Monetary Fund (IMF) sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tujuan adanya undang-undang ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru, dimana praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Sebenarnya Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Antimonopoli yang disusun oleh pelaku usaha dengan para ekonom Indonesia pada akhir tahun 80-an, yang apabila disahkan dapat digunakan sebagai landasan hukum penghapusan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat yang terjadi pada waktu itu. Namun sayangnya, karena adanya tekanan dari penguasa, RUU Antimonopoli tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-Undang.[57]

Dengan UU No. 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kewenangan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Pada prinsipnya Komisi Pengawas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun perdata.

Memang membentuk suatu Komisi khusus untuk menegakkan hukum anti monopoli sudah menjadi kelaziman dalam hukum anti monopoli di berbagai negara. Misalnya di USA, di tingkat federal, bahkan ada 2 (dua) agency yang bertugas khusus untuk menegakkan hukum anti monopoli ini, yaitu[58] :

  1. Divisi Antitrust dalam Departemen Kehakiman (Department of Justice); dan
  2. Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission).

Jika kita mengambil contoh di negeri Belanda, di sana beberapa prinsip dan ketentuan umum dari penegakan hukum, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum anti monopoli, terlihat sebagai berikut[59] :

  1. Menteri Ekonomi, kadang-kadang bersama-sama dengan Menteri lain adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum persaingan. Menteri selalu berkonsultasi dengan Komite Kompetisi Ekonomi, terutama sebelum mengambil tindakan-tindakan formal. Pihak perusahaan yang berkepentingan, seperti juga pihak ketiga, mempunyai hak untuk didengar.
  2. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensuplai informasi kepada Menteri atau Komite ketika dimintakan. Jika tidak mensuplai informasi tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan kriminal.
  3. Menteri berwenang untuk mengambil keputusan yang profesional jika tindakan-tindakan yang cepat perlu dilakukan.
  4. Jika kontrak tertutup dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, Menteri dapat menyatakan bahwa kontrak tersebut tidak operatif, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
  5. Kriteria-kriteria yang diambil oleh Menteri haruslah dipublikasi dalam pengumuman negara yang resmi.
  6. Pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan Menteri dalam menetapkan kriteria tersebut dapat mengajukan banding ke Mahkamah untuk Perdagangan dan Industri.
  7. Pihak-pihak yang melanggar ketetapan diambil oleh Menteri, dalam hal ini dapat dikenakan ancaman pidana.
  8. Pihak yang dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh Menteri dapat menggugat ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).[60]

Untuk penegakan hukum anti monopoli di Indonesia perlu kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. Kesungguhan tersebut mesti ada pada semua pihak yang terlibat. Apakah dia pejabat pengusutan (polisi), penuntutan (jaksa) ataupun pihak peradilan. Mereka semua harus dapat menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang anti monopoli untuk ditegakkan secara jujur dan maksimal.[61]

Indonesia memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Sama dengan undang-undang di berbagai negara lainnya, maka UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 30 – Pasal 37 membentuk suatu Komisi independen yang disebut dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini berbagai badan independen yang merupakan Self Regulatory Independent Body adalah suatu fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan, hal ini dilihat dari berbagai komisi independen yang telah terbentuk misalnya Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, Komisi Ombudsman Nasional (KON) diatur dalam Keppres No. 44 Tahun 2000, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 yang saat ini telah resmi dibubarkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam UU No. 3 Tahun 1999, Komnas Perempuan diatur dalam UU No. 181 Tahun 1999, Komnas Anak diatur dalam Keppres No. 12 Tahun 2001 dan Komisi Penyiaran Indonesia.[62]

Yang lebih penting lagi, kiprah yang diharapkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena komisi ini merupakan ujung tombak dari penegakan hukum anti monopoli, maka kapabilitas, kejujuran dan keseriusan dari anggota komisi ini sangat menentukan bagaimana warna dan irama dari berjalannya hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam prakteknya.[63]

KPPU memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres. No. 75 Tahun 1999. Mengingat wewenang komisi yang luas ini, maka dalam melaksanakan tugasnya KPPU memiliki Kode Etik KPPU, yaitu[64] :

  1. Independensi;

1.      Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

2.      Anggota Komisi dilarang menjadi :

                                                            1)      Anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;

                                                            2)      Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;

                                                            3)      Pihak yang memberikan layanan jasa kepada perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; dan

                                                            4)      Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

3.      Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang :

1)      Mempunyai hubungan sedarah/ semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berpekara;

2)      Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;

3)      Mempunyai hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan; dan

4)      Saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan.

  1. Kerahasiaan; dan
    1. Dalam menjalankan tugasnya, semua unsur di lingkungan Komisi wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi dan atau dokumen yang berhubungan dengan perkara serta informasi dan atau dokumen lain milik Komisi yang patut dirahasiakan, kepada pihak yang berpekara dan atau pihak manapun yang tidak berkepentingan; dan
    2. Dalam menangani pemeriksaan perkara semua unsur di lingkungan Komisi wajib merahasiakan identitas pelapor.
  2. Moralitas.
    1. Setiap unsur Komisi harus bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
    2. Setiap unsur Komisi dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan;
    3. Semua unsur Komisi dilarang menerima sesuatu dalam bentuk uang dan atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan jabatannya; dan
    4. Setiap anggota Komisi bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang berwenang.

Jika setiap anggota Komisi memegang teguh kode etik yang tersebut di atas maka kinerja seluruh anggota Komisi dapat maksimal. Setelah dibahas mengenai kode etik KPPU maka selanjutnya akan dibahas peranan dan fungsi KPPU di daerah.

Peranan dan fungsi KPPU di daerah merupakan kantor perwakilan yang tetap memberikan laporan secara berkala kepada KPPU yang ada di pusat. Jadi, KPPU di daerah hanya meneruskan perkara yang masuk ke KPPU pusat.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keppres No. 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri; melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/ atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat, seperti kegiatan-kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan; dan melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang disebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha atau saham. Dengan demikian, pada prinsipnya fungsi dan tugas utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, dimana pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah membuat perjanjian yang dilarang atau melakukan kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut.[65]

Tugas lain dari KPPU yang tidak kalah penting adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan/ atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Terakhir, secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[66]

Nantinya, KPPU sangat diharapkan bisa benar-benar bertindak positif untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/ atau persaingan usahat tidak sehat. Seandainya pasal-pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak memadai untuk menunjang tugas dan wewenangnya, KPPU dapat mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya. Demikian pula KPPU juga harus membuat pedoman (guidelines)[67] atau aturan main yang jelas, baik bagi diri sendiri maupun bagi pelaku usaha, misalnya bagaimana prosedur proses beracara di KPPU dan apakah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 cukup memadai. Jika tidak memadai, KPPU harus membuat sendiri pedoman beracara tersebut.[68]

Sebagai bahan perbandingan, Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa juga dapat mengusulkan kepada Dewan Menteri untuk mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Komisi. Hal ini dilakukan Komisi karena melihat kewenangan yang diberikan atau diperoleh dari Article 85 dan 86 Perjanjian Roma kurang memadai bagi Komisi untuk melaksanakan Hukum Persaingan Masyarakat Ekonomi Eropa. Selanjutnya, Federal Trade Commission juga mengeluarkan Trade Regulation Rules, yang menetapkan cakupan Section Federal Trade Commission Act untuk praktek-praktek industri tertentu. Bersama-sama dengan Justice Departement, Federal Trade Commission mengeluarkan The Justice Departement/ FTC 1992 Horizontal Merger Guidelines.[69]

Bila bunyi Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 kita baca secara cermat, terkadang makna KPPU berwenang untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini berarti pedoman maupun peraturan yang akan dibuat Komisi Persaingan Usaha tidak hanya berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara eksternal, yakni baik terhadap KPPU maupun pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penjelasan Pasal 35 ini tidak cukup memberi keterangan.

Dasar Hukum

Untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Kepres. No. 75 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Antimonopoli. Untuk pertama kali anggota KPPU ditetapkan dengan Kepres No. 162/ M Tahun 2000 tertanggal 7 Juni 2000, yang terdiri dari 11 (sebelas) anggota selama 5 (lima) tahun ke depan.[70]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun Peraturan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.[71]

Struktur Organisasi

Susunan organisasi KPPU terdiri dari[72] :

  1. Anggota Komisi; dan
  2. Sekretariat.

Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian, anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR atas dasar usulan pemerintah dimana masing-masing anggota dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.[73]

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, Komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi, yang bertugas untuk membantu kelancaran tugas administrasi dan teknis operasional dari Komisi. Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi. Organisasi dalam tubuh KPPU adalah sebagai berikut[74] :

  1. Pimpinan Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif, yang memiliki tugas untuk membantu Ketua Komisi untuk menyiapkan dan melaksanakan seluruh urusan administrasi dan teknis operasional Komisi, demi terlaksananya seluruh tugas Komisi. Direktur Eksekutif juga bertanggung jawab untuk menjalin hubungan luar negeri dalam rangka pengembangan Komisi dan Sekretariatnya serta tersusunnya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  2. Direktorat Administrasi dipimpin oleh Direktur Administrasi yang mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan kepegawaian. Direktur Administrasi membawahi Bagian Tata Usaha, Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian.
  3. Direktorat Penyelidikan dan Penegakan Hukum yang dipimpin oleh seorang Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum yang bertugas untuk membantu Direktur Eksekutif memproses laporan (pengaduan), menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan, menyiapkan keperluan persidangan, dan mewakili Komisi dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum. Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum membawahi Bagian Pengaduan dan Persidangan, Bagian Penyelidikan, Tim Penyelidik, dan Bagian Litigasi.
  4. Direktorat Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Direktur Komunikasi yang bertugas untuk membantu Direktur Eksekutif menyiapkan dan melaksanakan urusan komunikasi, informasi, dokumentasi dan publikasi, serta hubungan antar lembaga. Direktorat Komunikasi membawahi Bagian Komunikasi, Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi, serta Bagian Hubungan Antar Lembaga.
  5. Direktorat Pengkajian dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Direktur Pengkajian dan Pelatihan yang bertugas untuk membantu Direktur Eksekutif melaksanakan urusan pengkajian dan pengembangan baik kelembagaan maupun kebijakan persaingan usaha, pelatihan, serta monitoring. Direktorat Pengkajian dan Pelatihan membawahi Bagian Pengkajian dan Pengembangan, Bagian Pelatihan, dan Bagian Monitoring.

Alur Kerja

KPPU dapat memulai penyelidikan karena berbagai hal. Surat dari konsumen atau pelaku usaha, atau artikel tentang konsumen atau masalah ekonomi bisnis dapat memicu tindakan dari KPPU.[75]

Sebelum kita membahas mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU, perlu kita ketahui siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha, saksi atau pihak lain. Seperti kita ketahui, pelaku usaha, saksi atau pihak lain adalah pihak-pihak yang diperiksa dan diselidiki oleh KPPU dalam kaitannya dengan suatu praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, hanya pengertian pelaku usaha saja yang terdapat di dalam UU Antimonopoli, sedangkan pengertian saksi atau pihak lain tidak dicantumkan di dalam UU Antimonopoli.[76]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Antimonopoli,[77] menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

 

Pengertian saksi tidak terdapat di dalam UU Antimonopoli ataupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Pembahasan mengenai saksi akan dibahas dalam pembahasan mengenai Alat Bukti.

UU Antimonopoli kembali tidak memberikan definisi mengenai arti dari pihak lain ini. Namun, apabila kita baca UU Antimonopoli dengan seksama, pihak lain dapat diartikan sebagai saksi dan dapat diartikan sebagai pelaku usaha lain. Definisi pihak lain ini tidak jelas karena tidak menjelaskan kapan pelaku usaha tertentu disebut sebagai pihak lain, dan kapan saksi ditetapkan sebagai pihak lain. Ketidakjelasan di dalam definisi ini pada akhirnya menyulitkan KPPU karena untuk dapat menyatakan pelaku usaha tertentu bersalah dan melanggar ketentuan suatu pasal dari UU Antimonopoli, KPPU harus dapat membuktikan bahwa seluruh unsur dari pasal yang dituduhkan harus terbukti, termasuk siapa yang dimaksud dengan “pihak lain” ini.[78]

Apabila salah satu saja unsur dari suatu pasal UU Antimonopoli tidak terbukti, pelaku usaha tidak dapat dihukum. Di satu sisi, ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan “pihak lain” ini dipandang sebagai suatu kelemahan dari UU Antimonopoli, dan secara tidak langsung menguntungkan pelaku usaha, karena KPPU akan sulit untuk dapat membuktikan bahwa unsur-unsur suatu pasal terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain, ketidakjelasan mengenai istilah pihak lain ini dipandang sebagai suatu halangan di dalam penegakan hukum persaingan usaha.[79]

Ketika memulai proses penegakan hukumnya maka KPPU melalui beberapa tahap, yaitu[80] :

a.       Tahap Pengumpulan Laporan atau Indikasi Terjadinya Pelanggaran;

Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai baik dengan adanya laporan maupun berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri dari hasil penelitian para staff KPPU. Sebelum langkah selanjutnya, KPPU dapat melakukan proses hearing atau dengar pendapat dalam upaya memutuskan apakah pemeriksaan selanjutnya diteruskan atau tidak. [81]

 

 

b.      Tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

Pemeriksaan pendahuluan adalah proses Komisi untuk meneliti dan/ atau memeriksa apakah suatu Laporan dinilai perlu atau tidak untuk dilanjutkan kepada tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif Komisi juga wajib memulai proses Pemeriksaan Pendahuluan ini.[82]

c.       Tahap Pemeriksaan Lanjutan; dan

Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.[83]

d.      Tahap Eksekusi Putusan Komisi.

Apabila Keputusan Komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999,[84] Komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah pemberhentian suatu kegiatan, pembatalan merger konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Bila pihak terlapor tidak mengajukan keberatan, maka KPPU akan melakukan eksekusi putusannya.[85]

Menurut penulis, peraturan yang begitu cermat dan rapi dibuat oleh KPPU diharapkan agar semua pihak dapat mengerti mengenai tata cara KPPU dalam menangani kasus-kasus yang diterima.

Keberadaan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, telah menjadi dambaan banyak pihak seiring kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU sebagai pelaksananya. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan KPPU yang cenderung bergerak eksponensial setiap tahunnya. Di tahun 2005 misalnya laporan kepada KPPU berjumlah 182 buah, dibandingkan dengan 7 buah laporan pada tahun 2000.[86]

Karena tingginya harapan masyarakat terhadap KPPU, banyak persoalan di luar persaingan usaha yang menjadi substansi laporan, yang menempati sekitar 33% dari laporan. Beberapa di antaranya lebih terkait dengan permasalahan korupsi, yang menjadi musuh utama publik saat ini.[87]

Dari kasus yang ditangani KPPU sampai tahun 2000, diketahui bahwa persekongkolan tender mendominasi dengan menempati porsi 33%. Mencermati kasus-kasus persekongkolan tender, maka selain permasalahan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk pengaturan oleh para pelaku usaha, juga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang aparat yang menjadi panitia tender (vertical collusive). Akhir dari temuan kasus-kasus serupa, yakni munculnya ekonomi biaya tinggi akibat mark up oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan. Mark up inilah yang menjadi insentif bagi pelaku persekongkolan.[88]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

20

40

60

180

80

160

120

100

Laporan

Penanganan Perkara (+ inisiatif)

140

Gambar 4. Laporan dan Penanganan Perkaran Tahun 2000 – 2005.

Dalam penanganan perkara seperti ini, maka tugas KPPU berhenti pada upaya menghukum pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Sementara nuansa korupsi yang terungkap dalam kasus tersebut menjadi bukti awal yang akan dilimpahkan KPPU kepada lembaga penegak hukum korupsi (KPK).

Pada tahun 2006 kasus yang masuk ke KPPU berjumlah 376 laporan, diantara pengaduan itu baru 54 perkara yang sudah ditangani KPPU dengan 25 kasus diantaranya adalah persekongkolan tender yang sebagian kasus tersebut terjadi di daerah seuai dengan tren dan desentralisasi.[89]

Persekongkolan tender merupakan kasus terbesar yang masuk ke KPPU dan dinyatakan sebagai rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, dalam persekongkolan tender perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[90]

Dampak persekongkolan dalam tender antara lain, konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya, barang atau jasa yang diperoleh seringkali lebih rendah mutu dan jumlahnya, dan terjadinya hambatan pasar bagi peserta potensial.[91]

Dampak lainnya adalah nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat mark up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui APBN, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.[92]

Sanksi-Sanksi

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan social engineering bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya, dan para pelaku usaha pada khususnya, UU No. 5 Tahun 1999 inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai saksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang.

Macam-macam sanksi yang dapat dikenakan secara garis besar di dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

1.      Tindakan Administratif (Pasal 47 ayat (2));[93]

Tindakan administratif yang dapat diambil menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :

a.       Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut[94] :

1)      Perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2)      Perjanjian yang menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;

3)      Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;

4)      Perjanjian yang membuat suatu penetapan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

5)      Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerimaan barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

6)      Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

7)      Perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;

8)      Perjanjian dengan maksud untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :

                         a.      Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau

                        b.      Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

9)      Perjanjian dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

10)  Perjanjian kerja sama untuk membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

11)  Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12)  Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;

13)  Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

14)  Perjanjian yang memberikan harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, dengan syarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok :

                         a.      Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

                        b.      Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

15)  Perjanjian yang dibuat dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan/ atau

  1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan terjadinya integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya yang dilarang oleh ketentuan Pasal 14; dan/ atau
  2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan efek praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, berupa tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/ atau
  3. Perintah kepada pelaku usaha untuk mengentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/ atau
  4. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28; dan/ atau
  5. Pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan; dan/ atau
  6. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

2.      Sanksi Pidana Pokok (Pasal 48); dan

Selain sanksi administratif khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 juga dikenakan sanksi pidana pokok menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

a.       Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 mengenai penguasaan produksi, Pasal 9 mengenai pembagian wilayah, Pasal 10 yang bertujuan untuk menghalangi kegiatan usaha dari pelaku usaha lain, Pasal 11 mengenai pengaturan produksi, Pasal 12 mengenai pembentukan kartel usaha, Pasal 13 mengenai penguasaan pasokan secara bersama-sama oleh pelaku usaha, Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 16 tentang perjanjian internasional yang dilarang, Pasal 17 tentang kegiatan monopoli, Pasal 18 tentang monopsoni posisi dominan, Pasal 27 tentang kepemilikan saham mayoritas, dan Pasal 98 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil alihan saham, diancam pidana denda serendah-rendahna Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan).[95]

b.      Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 tentang penetapan harga secara bersama, Pasal 6 tentang perbedaan harga jual, Pasal 7 tentang penetapan harga di bawah harga pasar, Pasal 8 tentang penentuan batas atau patokan harga tertentu, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup dengan pihak ketiga, Pasal 20 tentang penjualan rugi, Pasal 21 tentang perlakuan kecurangan dalam biaya produksi, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 tentang persekongkolan, dan Pasal 26 tentang jabatan rangkap diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.[96]

c.       Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 mengenai pemeriksaan terhadap pelaku usaha diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.[97]

3.      Sanksi Pidana Tambahan (Pasal 49).

Di luar sanksi pidana pokok yang dikenakan dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3) undang-undang tersebut di atas ketentuan Pasal 49 undang-undang menetapkan sanksi pidana tambahan dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa[98] :

a.       Pencabutan izin usaha; atau

b.      Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c.       Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

4.      Pengecualian-Pengecualian

Selain pengecualian yang secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (2) mengenai penetapan harga secara bersama, undang-undang juga mengecualikan beberapa hal berikut ini dari berlakunya undang-undang ini[99] :

             a.      Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

            b.      Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

             c.      Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan atau menghalangi persaingan; atau

            d.      Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau

             e.      Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

              f.      Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau

             g.      Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau

             h.      Pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; atau

               i.      Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;

Melayani anggota di sini maksudnya adalah memberi layanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pembahasan selanjutnya menuju kepada tinjauan KPPUD di Sumatera Utara yang merupakan Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan.

 

B.     Tinjauan Umum KPPUD di Sumatera Utara

Pada tanggal 14 Agustus 2006, bertempat di Medan’s Club dilangsungkan kegiatan serah terima jabatan Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan dari Dedy Sani Ardi, SE, Ak., kepada Verry Iskandar, SH.[100]

Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan yang pergerakannya di dalam mensosialisasikan eksistensinya menunjukkan sinyalemen yang menarik. Harapan terwujudnya hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan DPRD Sumut dalam menginternalisasi kebijakan persaingan di daerah sangat penting untuk diwujudkan. Dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung, sinergisitas tersebut akan berpengaruh positif terhadap strategi percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Intensitas komunikasi dan keterbukaan akses informasi satu sama lain, dari hari kehari semakin menunjukkan kedekatan hubungan yang proporsional. Hal tersebut setidaknya menjadi prakondisi yang kondusif dalam upaya mengkonstruksikan hubungan fungsi kelembagaan ataupun institusi-institusi pengawas yang efektif di daerah.[101]

KPD KPPU di Medan melakukan berbagai kegiatan dalam hal untuk mensosialisasikan eksistensinya, kegiatan tersebut antara lain :

1.      Monitoring;

Monitoring perubahan perilaku terhadap kesepakatan-kesepakatan harga (price fixing cartel) yang dibuat oleh para pelaku usaha pesaing yang sering berlindung dibalik asosiasi seperti Kartel Fumigasi yang dilakukan DPD IPPHAMI Sumut, Kartel oleh DPD Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Sumut terus dilakukan, karena dalam prakteknya diperoleh informasi bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut tetap berlaku walaupun telah dicabut. Padahal, perilaku penetapan harga adalah perjanjian zaman dahulu yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meniadakan persaingan diantara mereka.[102]

Penanganan laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tetap menjadi prioritas KPD Medan, beberapa perkara yang sedang dalam tahap klarifikasi adalah Tender Pengerukan di Alur Pelabuhan Belawan, Tender Pembangunan Prasarana di Satker Pemda Simalungun, Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Kabupaten Humbang Hadundutan.[103]

2.      Sosialisasi dan Pembentukan Jaringan Persaingan Usaha

Dalam upaya untuk terus melakukan sosialisasi KPPU, KPD Medan terus menerus melakukan berbagai upaya untuk lebih membuat KPPU membumi (down to earth) bagi para stakeholder-nya. Ekspektasi pelaku usaha yang demikian besar terhadap KPPU untuk menyikapi beberapa persoalan terkait dengan tender, diharapkan menjadi modal kepercayaan dasar dari publik. Berbagai kunjungan ke Instansi terkait telah dilakukan diantaranya kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Badan Pembangunan Daerah Sumut. Selain itu juga melalui berbagai acara talk show interaktir yang khusus membahas persaingan usaha aktual telah dilakukan diantaranya yaitu dengan City Radio 95,9 FM dan Lite Fm 92,8 FM di Medan.[104]

3.      Seminar Persaingan Usaha;

Pada tanggal 15 November 2006, KPPU mengadakan Seminar Persaingan Usaha dengan menghadirkan para narasumber, yaitu : Faisal H. Basri (Anggota KPPU); Ir. Nurlisa Ginting (Wakil Kepala Bainprom Sumut); S. IS. Sihotang (Kadin Sumatera Utara). Acara tersebut dibuka oleh Erwin Syahril (Anggota KPPU) dan dimoderatori oleh Mokhammad Syuhadak (Direktur Komunikasi KPPU). Dihadiri oleh 90 orang dari berbagai macam stakeholder KPPU diantaranya adalah dinas terkait, para asosiasi perdagangan, Kadin Sumatera Utara, akademisi, dan LSM peminat persaingan usaha.[105]

4.      Sosialisasi Putusan KPPU;

Pada tanggal 18 Desember 2006, KPD Medan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Putusan Pematang Siantar. Sosialisasi putusan tersebut dimaksudkan sebagai upaya shock therapy bagi dunia usaha guna upaya perbaikan pengadaan barang/ jasa khususnya di Sumatera Utara. Diharapkan dengan terus menerus disosialisasikan putusan KPPU akan menimbulkan efek jera (detterance effect) bagi para pihak yang mencoba bersekongkol dalam tender.[106]

5.      Penguatan Kebijakan Persaingan Usaha Daerah;

Sebagai salah satu instrumen penting persaingan usaha, unsur kebijakan persaingan (competition policy) memainkan peranan sentral dalam pembentukan struktur pasar dan turut mempengaruhi perilaku para pelaku usaha dalam pasar, oleh karena itu, harmonisasi kebijakan mutlak diperlukan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selaku regulator senafas dengan irama persaingan usaha yang diemban oleh KPPU. KPD KPPU Medan memfasilitasi beberapa pertemuan terkait dengan kebijakan-kebijakan di daerah dengan para stakeholders terkait diantaranya adalah kebijakan-kabijakan di sektor telekomunikasi, kebijakan persaingan dalam penerbangan, dan kebijakan penyelenggaraan haji yang berbasis kompetisi.[107]

6.      Forum Jasa Konstruksi Daerah; dan

KPPU dipercaya untuk mengisi salah satu sesi dalam Forum Jasa Konstruksi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Tema yang diusung dalam forum tersebut adalah Industri Jasa Konstruksi dan Persaingan Usaha. KPPU dalam forum tersebut memberikan informasi seputar masalah persaingan usaha di sektor jasa konstruksi. Beberapa hal yang menurut KPPU berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 adalah pemberian sertifikasi yang seharusnya menjadi ukuran untuk mengukur kompetensi badan usaha seringkali dijadikan komoditas oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan beberapa asosiasi tertentu, bahkan tidak jarang sertifikasi dijadikan sebagai upaya untuk menghambat secara strategis pelaku usaha lain. Hal seperti ini memang tidak lepas dari konflik kepentingan, karena sebagian pengurus LPJK dan asosiasi haruslah orang yang profesional dan mewakili dunia usaha, bukan mewakili sebagian atau golongan pelaku usaha tertentu saja. Acara ini dihadiri oleh 150 orang dari unsur pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media.[108]

7.      Kuliah Umum Persaingan Usaha.

Kerjasama KPD KPPU Medan dengan dunia kampus dapat terjalin berkat dukungan dan dorongan dari Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M.Li., sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan Prof. Dahlan, SH, MH, sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Propinsi NAD. Sebagai awalan pemberian kuliah umum bagi mahasiswa yang telah mengambil program kekhususan Persaingan Usaha dapat menjadi jembatan untuk terus mengkomunikasikan dunia usaha dengan dunia akademis.[109]

Demikianlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPD KPPU Medan sepanjang tahun 2006. Selanjutnya, akan dibahas mengenai beberapa kasus menarik yang berkembang di Medan.

Adapun beberapa kasus tersebut diantaranya terkait dengan kelangkaan minyak tanah, kelangkaan pupuk, tender 9 paket pengadaan barang senilai       Rp. 102 miliar (seratus dua miliar rupiah) di PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Aceh – Sumut – Riau, Putusan KPPU tentang distribusi Garam di Sumut, perubahan perilaku kesepakatan tarif AABI karena adanya kesediaan dan advokasi pembatalan kesepakatan tarif fumigasi.[110]

Baik kelangkaan minyak tanah maupun kelangkaan pupuk, merupakan permasalahan ritual tahunan yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang baik. Permasalahan lemahnya fungsi pengawasan distribusi lebih dominan dibandingkan dengan isu persaingannya, mengingat latar belakang kebijakan pendistribusian minyak tanah bersubsidi tidak lain merupakan bentuk penugasan pemerintah kepada Pertamina dimana penetapan besaran margin distributor serta harga ecerannya kepada konsumen akhir telah diatur di dalamnya.[111]

Terkait dengan tender pengadaan barang di PT. PLN (Persero) Pikitring Sumut – Aceh – Riau senilai Rp. 102 miliar (seratus dua miliar rupiah), KPD KPPU Medan telah proaktif menyurati dan mengingatkan kepada segenap penyelenggara tender untuk sungguh-sungguh memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Larangan Persekongkolan Tender KPPU. Inisiasi KPD KPPU Medan untuk secara proaktif melakukan pengawasan dan identifikasi praktek persaingan usaha tidak sehat dalam segenap proses tender tersebut, merupakan salah satu pointer yang tersampaikan dalam audiensi Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut dengan Segenap Anggota Komisi KPPU di kantor KPPU Jakarta pada April 2006.[112]

Terkait dengan Putusan KPPU tentang Distribusi Garam ke Sumatera Utara yang dibacakan pada 13 Maret 2006, ketujuh pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU tidak mengajukan keberatan ke PN setempat. Sedangkan terkait dengan perkara kartel kesepakatan dan pembagian wilayah pelaku usaha aspal beton di Sumatera Utara yang tergabung dalam AABI Sumut, ditetapkan untuk tidak ditindaklanjuti ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan mengingat beberapa hal, diantaranya adanya kesediaan dari para pihak yang melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan perilaku dengan melakukan pencabutan terhadap isi kesepakatan.[113]

Dibuatnya perjanjian kesepakatan tarif oleh 6 (enam) perusahaan fumigator di Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2006, setelah mendapatkan penjelasan secara persuasif terkait dengan potensi berseberangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, kemudian secara resmi dicabut oleh mereka yang melakukan kesepakatan tarif per tanggal 7 Juni 2006. Namun demikian, perkembangan terakhir yang diperoleh dari pengguna jasa fumigasi, khususnya para eksportir, menginformasikan bahwa di lapangan, tarif yang dikenakan oleh para fumigator masih senilai dengan besaran tarif kesepakatan 18 April 2006. Informasi ini sedang terus didalami, sehingga apabila terbukti benar dapat menjadi bukti yang cukup untuk diusulkan ke tahapan proses penegakan hukum.[114]

Salah satu perkara yang diterima dan diteruskan oleh KPD KPPU Medan adalah mengenai tender di RSU. Kota Pematang Siantar dengan kegiatan Perbaikan Bangsal di rumah sakit tersebut. Adapun tahapan perkara tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

TENDER DALAM TINJAUAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

 

A.     Pengertian Persekongkolan dalam Tender

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan, pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimasudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.[115]

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.[116]

 

 

 

B.     Jenis-jenis Persekongkolan dalam Tender

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.[117]

Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.[118]

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang Barang / Pengguna Barang atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

PERSEKONGKOLAN

Gambar 1. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.[119]

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang Barang / Pengguna Barang atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

PERSEKONGKOLAN

Gambar 2. Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.[120]

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang Barang / Pengguna Barang atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

Pelaku usaha / Penyedia barang atau jasa

PERSEKONGKOLAN

Gambar 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

 

C.     Larangan Persekongkolan Tender dalam UU No. 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (conspiracy in restraint of business), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sahat[121]. Pengertian persekongkolan atau konspirasi dikemukakan dalam Pasal 1 angka (8) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

 

Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24. Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/  atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain disini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 22 menyatakan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.[122]

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (inherently) tender dan pemenangnya tidak bisa diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).[123]

Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang dikenal dengan sebutan rahasia dagang.[124] Sebutan rahasia dagang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information”, “trade secret”, atau “know how”. Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologi, ia juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya.[125]

Pengaturan mengenai rahasia dagang diatur secara tersendiri, tidak dimasukkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumpai dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang dikemukakan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah[126] :

“… informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

 

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka, melainkan termasuk informasi industrial know how. Hal ini juga dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum.

Persyaratan rahasia dagang dikemukakan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/ atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan yang diterapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 tersebut suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini[127] :

  1. Informasi bersifat rahasia, bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi; dan
  3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Di samping kedua bentuk persekongkolan di atas, Pasal 24 juga melarang persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dalam Pasal 24 tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi, memasarkan, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya; atau memperlambat waktu proses produksi pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat.[128]

 

D.    Perkara yang Diterima Oleh Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan tentang RSU. Kota Pematang Siantar

Pada awalnya, Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar mengadakan suatu tender/ Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005 yang diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) perusahaan pada tahap prakualifikasi dengan 24 (dua puluh empat) perusahaan dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat. [129]

Namun, setelah panitia memeriksa dan membuka penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas hanya 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan lengkap dan sah penawarannya. Maka ketujuh perusahaan-perusahaan tersebut berhak untuk maju ketahap selanjutnya yaitu penyusunan Dokumen Lelang.[130]

Ketujuh perusahaan yang masuk ke tahap Penyusunan Dokumen Lelang, antara lain sebagai berikut[131] :

5.      CV. Risma Karya dengan harga penawaran Rp. 1.502.757.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

6.      CV. SHT dengan harga penawaran Rp. 1.503.470.000,00 (satu milyar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7.      CV. Sagyta Taruna Perkasa dengan harga penawaran dengan harga penawaran Rp. 1.579.839.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

8.      PT. Rama Indah Jaya dengan harga penawaran Rp. 1.617.762.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

9.      CV. Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp. 1.884.197.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan tujuh ribu rupiah);

10.  PT. Pembangunan Delima Murni dengan harga penawaran Rp.1.888.852.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan

11.  CV. Sumber Mulya dengan harga penawaran Rp. 1.894.227.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah mengetahui perusahaan-perusahaan yang lulus Prakualifikasi dan masuk ke tahap Penyusunan Dokumen Lelang lalu dievaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa untuk mengumumkan pemenang tender. Hasil Pengumuman Pelelangan yang diusulkan untuk menjadi calon pemenang lelang kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar selaku Pengguna Barang atau Jasa adalah sebagai berikut[132] :

1.      Pemenang adalah CV. Risma Karya dengan harga penawaran Rp.1.502.757.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

2.      Pemenang Cadangan I adalah PT. Rama Indah Jaya dengan harga penawaran Rp. 1.617.762.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan

3.      Pemenang Cadangan II adalah CV. Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp. 1.884.197.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan tujuh ribu rupiah).

Pengumuman Pelelangan tersebut ditolak oleh Plt. Kepala RSU Kota Pematang Siantar dan mengarahkan agar dilakukan evaluasi ulang dan yang dipilih sebagai pemenang adalah Pemenang Cadangan II, yaitu CV. Kreasi Multy Poranc.[133]

Selanjutnya, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa merubah pemenang tender atas dasar arahan dari Walikota dan Wakil Walikota tersebut dengan mengeluarkan Surat No. 12/ PAN-RSU/ XI/ 2005 tertanggal 30 November 2005, dan mengusulkan[134] :

1.      Pemenang adalah CV. Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp. 1.884.197.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan tujuh ribu rupiah);

2.      Pemenang Cadangan I adalah PT. Pembangunan Delima Murni dengan harga penawaran Rp.1.888.852.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan

3.      Pemenang Cadangan II adalah CV. Sumber Mulya dengan harga penawaran Rp. 1.894.227.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dokumen Surat Penawaran dari ketiga perusahaan yang diusulkan pada tanggal 30 November 2005 tersebut dibuat oleh Hasudungan Nainggolan, SE selaku Wakil Direktur II CV. Kreasi Multy Poranc yang beralamat di Jl. Gereja No. 97A Pematang Siantar. Hal tersebut dibuktikan dari[135] :

2.      Daftar hadir aanwijzing dari orang-orang yang mewakili ketiga perusahaan tersebut menunjukkan adanya kesamaan nomor handphone yaitu 0819854272 yang dimiliki oleh Hasudungan Nainggolan, SE;

3.      Format Surat Penawaran adalah sama persis, perbedaan hanya pada bentuk huruf (font) dan ukuran huruf (font size); dan

4.      Laporan keuangan ketiga perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu, Ak tertanggal 17 April 2005, yang ternyata dipalsukan.

Maka atas dasar temuan-temuan KPPU di atas diduga kuat adanya persekongkolan antara pihak Panitia Tender, Plt. Kepala RSU. Kota Pematangsiantar dengan CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya.[136]

Atas dasar laporan tersebut Sekretariat Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan kemudian laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas.[137]

Setelah laporan dinyatakan lengkap dan jelas maka Rapat Komisi pada tanggal 11 Mei 2006 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan.[138]

Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan setelah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor maka ditemukan adanya indkasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dalam bentuk sebagai berikut[139] :

1.      Terdapat kerja sama antara Hasudungan Nainggolan, SE dengan melibatkan CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya berupa penyesuaian dokumen penawaran dengan membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan dan tindakan menciptakan persaingan semu di antara ketiga perusahaan tersebut.

2.      Persekongkolan tersebut juga melibatkan Walikota, Wakil Walikota, dan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender.

3.      Walikota dan Wakil Walikota melakukan intervensi yang diakui oleh Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender sebagai indikasi adanya pengaturan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang tender.

Dengan ditemukannya bukti bahwa Walikota, Wakil Walikota, Hasudungan Nainggolan, SE sebagai Wakil Direktur II CV. Kreasi Multy Poranc maka KPPU melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.[140]

Pada Pemeriksaan Lanjutan, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender, Walikota dan Wakil Walikota, Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi memberikan keterangan tertulis.[141]

Berdasarkan bukti-bukti, sejumlah surat atau dokumen, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan.[142]

Menurut penulis, tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan tender ini juga terdapat unsur kolusi, korupsi dan nepotisme. KPPU bisa membatalkan tender dan mengulangnya. Peserta tender yang melanggar bisa dikenai denda minimum Rp 1 miliar dan maksimum hingga Rp 25 miliar sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Mereka tidak akan diperbolehkan mengikuti tender-tender pemerintah lainnya.

Demikianlah uraian pelaksanaan tender di RSU. Kota Pematang Siantar dengan Kegiatan Perbaikan Bangsal rumah sakit tersebut. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai peranan KPPU dalam pelaksanaan tender di RSU. Kota Pematang Siantar tersebut.

 

 

 

 

 

 

E.     Peranan KPPUD dalam Pelaksanaan Tender di Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar

Pada awalnya, KPPU menerima laporan bahwa telah terjadi persekongkolan pada tender RSU. Kota Pematang Siantar dengan Kegiatan Perbaikan Bangsal RSU. Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005.[143]

Dengan adanya laporan tersebut KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yaitu : Erwin Syahril (Ketua), Pande Radja Silalahi dan Moh. Iqbal (anggota). Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan KPPU menemukan beberapa temuan, yaitu[144] :

  1. Ada kerja sama antara Hasudungan Nainggolan, SE dengan melibatkan CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya, berupa penyesuaian dokumen penawaran, membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan dan menciptakan persaingan semu;
  2. Persekongkolan juga melibatkan Walikota, Wakil Walikota, Plt. Kepala RSU dan Panitia Tender; dan
  3. Intervensi Walikota dan Wakil Walikota yang diakui oleh Plt. Kepala RSU dan Panitia sebagai indikasi adanya pengaturan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai Pemenang Tender.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan maka Tim Pemeriksan merekomendasikan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menetapkan Ir. RE. Siahaan (Walikota), Drs. Imal Raya Harahap (Wakil Walikota), dan Hasudungan Nainggolan, SE sebagai Terlapor.[145]

Pada Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menemukan beberapa temuan, yaitu[146] :

1.      Panitia tidak menjalankan Pakta Integritas;

Pada tanggal 28 November 2005, Panitia menyampaikan usulan calon pemenang tender kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar. Pada tanggal 29 November 2005, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar bersama Panitia Tender menghadapWalikota dan Wakil Walikota untuk melaporkan calon pemenang tender. Setelah pelaporan pada tanggal 29 November 2005, Panitia melakukan perubahan calon dari CV. Risma Karya menjadi CV. Kreasi Multy Poranc atas perintah Walikota, Wakil Walikota, dan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar tanpa melakukan evaluasi ulang.

2.      Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya;

Panitia tidak menjalankan pakta integritas, sesuai dengan Keppres. No. 80 Tahun 2003 Panitia Tender harus menandatangani Pakta Integritas yang menunjukkan tugas dan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Perubahan usulan calon pemenang tanpa adanya evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia akibat campur tangan Walikota, Wakil Walikota, dan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar adalah menunjukkan Panitia tidak menjalankan Pakta Integritas.

Menurut Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar, penerbitan Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 027/ 1496/ WK-Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Pematang Santar Tahun Anggaran 2005 adalah karena status Iswan Lubis, SH pada saat itu sebagai Plt. Sementara sehingga tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Pada saat ada usulan calon pemenang tender dari Panitia, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar selaku pengguna barang/ jasa melakukan pelaporan kepada Wakil Walikota pada tanggal 29 November 2005 dengan alasan yang sama yaitu tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan mengingat statusnya sebagai Plt. Sementara.

Tindakan pelaporan tersebut tidak sesuai dengan Keppres. No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan pengguna barang/ jasa berwewenang untuk menetapkan pemenang tender.

Pada tanggal 21 Desember 2005, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/ 2675/ II/ TU-RSU/ BDB/ XII/ 2005 pada tanggal 21 Desember 2005 dengan pihak CV. Kreasi Multy Poranc yang diwakili oleh Hasudungan Nainggolan, tanpa melaporkan sebelumnya kepada Wakil Walikota dan Walikota. Hal-hal tersebut menunjukkan sikap tidak konsisten yang dilakukan oleh Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar selaku pengguna barang/ jasa

3.      Walilkota dan Wakil Walikota turut berperan dalam menentukan pemenang; dan

Pada tanggal 29 November 2005, Panitia telah mengusulkan CV. Risma Karya sebagai calon pemenang kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan melaporkannya kepada Wakil Walikota. Menurut pengakuan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia, Wakil Walikota berkomunikasi melalui telepon dengan Walikota mengenai calon pemenang lelang/ tender, dan kemudian Wakil Walikota memerintahkan merubah calon pemenang dari CV. Risma Karya menjadi CV. Kreasi Multy Poranc.

Meskipun Walikota dan Wakil Walikota tidak mengakui adanya komunikasi melalui telepon yang membicarakan mengenai pemenang tender, namun setelah pelaporan pada tanggal 29 November 2005 Panitia melakukan perubahan usulan calon pemenang tanpa melakukan perubahan usulan calon pemenang tanpa melakukan evaluasi ulang, dari semula CV. Risma Karya menjadi CV. Kreasi Multy Poranc.

Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia, pada tanggal 30 November 2005 Walikota menelpon Ketua Panitia dengan menggunakan handphone milik Plt. Kepala RSU Kota Pematang Siantar, agar Panitia menetapkan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang. Selanjutnya Panitia mengusulkan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang dan meminta persetujuan dari Walikota, Wakil Walikota dan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar yang dituangkan dalam bentuk disposisi.

Adanya sanggahan, sanggah banding dan somasi yang disampaikan oleh CV. Risma Karya kepada Walikota serta jawaban-jawabannya, menunjukkan bahwa Walikota sudah mengetahui sejak awal adanya permasalahan dalam pelaksanaan tender perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar.

Hasudungan Nainggolan turut menentukan pemenang tender dengan menggunakan CV. Kreasi Multy Poranc dan meminjam PT. Pembangunan Delima Murni serta CV. Sumber Mulya sebagai pendamping. Hasudungan menyusun dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut, dan khusus untuk PT. Pembangunan Delima Murni dan CV. Sumber Mulya, penyusunan dokumen penawaran dilakukan tanpa sepengetahuan Direktur masing-masing.

Salah satu persyaratan lelang/ tender yaitu laporan keuangan ketiga perusahaan tersebut, tidak diakui kebenarannya oleh Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu. Hasudungan Nainggolan yang telah lama mengenal dan sering berkomunikasi dengan Wakil Walikota, serta pengakuan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia tidak bisa apabila perusahaannya dikalahkan, merupakan upaya mempengaruhi Wakil Walikota  untuk menekan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Ketua Panitia, agar memenangkan CV. Kreasi Multy Poranc.  

4.      Dampak atas pengaturan pemenang tender tersebut adalah memenangkan CV. Kreasi Multy Poranc.

Tindakan meminjam perusahaan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres. No. 80 Tahun 2003, dan prinsip-prinsp good coorporate governance. Tindakan meminjam perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan meniadakan persaingan atau mengakibatkan persaingan semu antara CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya.

Perubahan calon pemenang dari CV. Risma Karya ke CV. Kreasi Multy Poranc mengakibatkan selisih antara harga penawaran Rp. 381.440.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan RSU. Kota Pematang Siantar tidak memperoleh harga terbaik. Penawaran yang diajukan oleh CV. Kreasi Multy Poranc lebih mahal Rp. 381.440.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan kerugian bagi negara.

Setelah melalui pemeriksaan lanjutan maka selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar, yaitu :

1.      Pelaku Usaha;

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[147]

Bahwa yang dimakud dengan pelakuusaha dalam perkara ini adalah CV. Kreasi Multy Poranc dan Hasudungan Nainggolan.[148]

 

 

2.      Bersekongkol;

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upya memenangkan peserta tender tertentu.[149]

Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam hal ini Panitia Tender, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar, Wakil Walikota, dan Walikota Pematang Siantar, dalam bentuk[150] :

a.       Hasudungan Nainggolan sebagai peserta dalam tender perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar menggunakan CV. Kreasi Multy Poranc dan sekaliogus meminjam PT. Pembangunan Delima Murni dan CV. Sumber Mulya sebagai pendamping;

b.      Hasudungan Nainggolan yang mempersiapkan dokumen penawaran CV. Kreasi Multy poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya;

c.       Hasudungan Nainggolan mempengaruhi Wakil Walikota untuk memenangkan CV. Kreasi Multy Poranc;

d.      Hasudungan Nainggolan mempunyai hubungan dekat dengan Wakil Walikota Pematang Siantar;

e.       Wakil Walikota dalam bertindak selalu meminta arahan dari Walikota;

f.        Panitia Tender mengubah usulan calon pemenang lelang atas perintah Walikota, Wakil Walikota, dan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar; dan

g.       Tindakan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender merubah usulan calon pemenang sesuai dengan perintah Walikota dan Wakil Walikota tersebut merupakan bentuk fasilitas kepada CV. Kreasi Multy Poranc.

3.      Pihak Lain;

Pihak Lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.[151]

Yang dimaksud pihak lain pada perkara ini adalah PT. Pembangunan Delima Murni, CV. Sumber Mulya, Walikota, Wakil Walikota, Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar, dan Pantia Tender.[152]

4.      Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; dan

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.[153]

Sesuai dengan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi No. 02/ PAN-RSU/ X/ 2005 yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pekerjaan perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005.[154]

Hasudungan Nainggolan mempersiapkan dokumen penawaran CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya. Surat penawaran tersebut mempunyai kesamaan format dan bahasa dan mengatur harga penawaran CV. Kreasi Multy Poranc lebih rendah dari PT. Pembangunan Delima Murni dan CV. Sumber Mulya untuk memenangkan CV. Kreasi Multy Poranc. Ia juga merubah Akta CV. Kreasi Multy Poranc dengan tujuan hanya untuk mengikuti tender perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar dan mempengaruhi Wakil Walikota untuk memenangkan CV. Kreasi Multy Poranc. Walikota dan Wakil Walikota memerintahkan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender untuk mengubah usulan calon pemenang dan menetapkan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang dan arahan dari Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender.[155] 

5.      Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[156] 

Tindakan penyesuaian dokumen yang dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan adalah perbuatan curang dan tidak jujur dalam rangka bersaing dengan peserta tender lainnya.[157]

Tindakan meminjam perusahaan melanggar ketentuan Keppres. No. 80 Tahun 2003, dan prinsip-prinsip good coorporate governance yang meniadakan persaingan melainkan menimbulkan persaingan semu.[158]

Setelah pembahasan mengenai unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka selanjutnya KPPU melakukan pertimbangan, yaitu[159] :

1.      Walikota dan Wakil Walikota seharusnya tidak campur tangan dalam penentuan pemenang lelang, karena berdasarkan ketentuan dalam Keppres. No. 80 Tahun 2003 yang berwenang menetapkan pemenang adalah pengguna barang/ jasa;

2.      Akibat penetapan CV. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang, terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya Rp. 381.440.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

3.      Kebiasaan meminjam perusahaan baik langsung atau melalui perubahan Akta Notaris untuk mengikuti tender seperti yang dilakukan oleh CV. Kreasi Multy Poranc, PT. Pembangunan Delima Murni, dan CV. Sumber Mulya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan Keppres. No. 80 Tahun 2003, prinsip-prinsip good coorporate governance.

4.      Tindakan Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender mengubah usulan calon pemenang atas perintah Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah melalui tahap pertimbangan maka Majelis Komisi merekomendasikan, yang isinya adalah sebagai berikut[160] :  

1.      Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan terhadap Walikota, Wakil Walikota Pematang Siantar dan Hasudungan Nainggolan terhadap kerugian negara sebesar Rp. 381.440.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaan tender perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar;

2.      Meminta kepada Pemerintah agar dalam pelaksanaan Keppres. No. 80 Tahun 2003, Panitia lelang/ tender melaksanakan Pakta Integritas dengan benar dan pihak yang melaksanakan Pakta Integritas terlindungi secara hukum;

3.      Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memerintahkan kepada setiap Panitia Pengadaan Barang/ Jasa agar dalam pelaksanaan tender memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 dan Keppres. No. 80 Tahun 2003 dan menutup peluang bagi pemakai/ peminjam perusahaan lain (pinjam bendera);

4.      Meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak mengenakan sanksi administratif kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia, serta sesegera mungkin meminta kepada Badan Kepegawaian Nasional atau Badan Kepegawaian yang berwenang untuk tidak memproses pengenaan sanksi administratif kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia;

5.      Meminta kepada atasan langsung dari Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar dan Panitia Tender.

6.      Menyatakan bahwa Terlapor I, Iswan Lubis, SH selaku Plt. Kepala RSU. Kota Pematang Siantar, bersama-sama dengan Terlapor II, Santo Denny Simanjuntak, SH selaku Ketua Panitia Tender/ Lelang Perbaikan Bangsal RSU. Kota Pematang Siantar, dan Terlapor VII, Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematang Siantar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

7.      Menyatakan bahwa Terlapor III, CV. Kreasi Multy Poranc, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

8.      Menyatakan bahwa Terlapor VIII, Hasudungan Nainggoan, SE terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

9.      Menghukum Terlapor III, CV. Kreasi Multy Poranc, Terlapor IV, PT. Pembangunan Delima Murni, Terlapor V, CV. Sumber Mulya tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

10.  Menghukum Terlapor VIII, Hasudungan Nainggolan, SE tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar selama 1 (satu) tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktoran Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralaman di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

Demikianlah peranan dan fungsi KPPU di RSU. Kota Pematang Siantar atas tender pengadaan barang/ jasa dengan kegiatan perbaikan bangsal RSU. Kota Pematang Siantar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Dari penjelasan bab demi bab pada skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa :

  1. Telah terjadi persekongkolan tender horizontal vertikal antara perusahaan-perusahaan peserta dengan panitia, pejabat pelaksana, dan walikota dan wakil walikota di RSU. Kota Pematang Siantar yang menyebabkan
  2. Selama ini pelelangan melibatkan penyedia dan pengguna jasa, sehingga jika ada permasalahan hanya diredam di antara dua pihak. Apakah dimungkinkan untuk memberi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dengan pengadaan sebagai pengawas. Sebaik-baiknya sistem tanpa didukung dengan moralitas yang baik maka sistem tersebut akan berlangsung sia-sia.
  3. Dari kasus-kasus yang diterima oleh KPPU hanya segelintir yang dapat diselesaikan, dikarenakan bahwa perwakilan-perwakilan di daerah tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan perwakilan hanya 1 (satu) orang dan tidak terdapat pada setiap propinsi dan kabupaten/ kota.
  4. Seluruh perkara yang masuk ke KPPU di daerah Sumatera Utara diteruskan ke pusat bukan diselesaikan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan. Hal ini akan mengakibatkan seluruh perkara yang masuk ke KPPU tidak bisa terselesaikan karena perkara yang masuk lebih banyak dari pada perkara yang diselesaikan.

Demikianlah kesimpulan atas skripsi yang berjudul Peranan dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi Tender Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara, setelah disimpulkan maka penulis akan membahas mengenai saran-saran.

 

B.     Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan, antara lain sebagai berikut :

  1. Sebaiknya setiap undang-undang baru contohnya seperti UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah disampaikan kepada masyarakat dengan baik. Caranya adalah dengan mensosialisasikan/ memberitakan undang-undang tersebut di berbagai media massa, dijelaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang tersebut, membuat suatu acara tanya jawab di televisi mengenai suatu undang-undang yang akan dikeluarkan, dapat diaksesnya situs-situs resmi pemerintah khususnya pada KPPU.
  2. Sebaiknya setiap pemerintah propinsi, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan tidak terlepas dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Caranya adalah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila dipatuhi saja maka tidak ada yang menyimpang dan setiap tender yang dilaksanakan menjadi lebih jujur dan persaingan antar perusahaan peserta menjadi lebih sehat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.
  3. Sebaiknya KPPU tidak hanya sekedar menunggu laporan mengenai apa yang terjadi melainkan lebih mencari dan memantau perlakuan-perlakuan para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di wilayahnya. Caranya adalah dengan menjalankan menunggu laporan dan melakukan inisiatif atau inspeksi mendadak ke pasar dan melakukan tinjauan harga.

 

Demikianlah saran yang penulis ajukan untuk kiranya agar dapat menjadi pertimbangan di kemudian hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Fuady, Munir. Hukum Anti Monopoli. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.

 

Hidayat, Komaruddin. Tool Kit Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. http://kormonev.org/data/toolkitbarang.pdf. ADB Project Public Relations Activities in Support of Government’s Anticoruption Efforts. Jakarta. 2005.

 

Karim, Adiwarman. konomi Islam dalam Pandangan Adam Smith, http://www.hudzaifah.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=171. 2007.

 

Keppres. No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

 

Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

 

Keputusan KPPU No. 6/ KPPU/ Kep./ XI/ 2000 Tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU.

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. KPPU. Jakarta. 2005.

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Guideline Tender. Jakarta. 2007.

 

Kompetisi. The 2nd Asean Conference on Competition Policy and Law. Edisi II. Jakarta. 2006.

 

Kompetisi. Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Edisi III. Jakarta. 2006.

 

KPPU, Putusan Perkara No. : 06 / KPPU-L / 2006 Tentang Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005. 

 

Martua, Soy. Persekongkolan Tender di Tahun 2006 Masih Marak. www.tempointeraktif.co.id. Jakarta. 2006.

 

Moedjiono. Seluruh Departemen Mulai Pakai E-Procurement. www.depkominfo.go.id. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jakarta. 2007.

 

Nasution, Farid F. Teknik Investigasi di KPPU. www.kppu.go.id. Jakarta. 2007.

 

Nusantara, Abdul Hakim G. dan Benny K. Harman. Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli. PT. Gramedia, Jakarta, 1999.

 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

 

Prayoga, Ayudha D. et al. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Proyek ELIPS. Jakarta. 2000.  

 

Rizal, Syamsul. Analisis Yuridis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). USU Digital Library. Medan. 2003.

 

Silalahi, Pande Raja. Menyoal Persaingan Tidak Sehat. www.fokusonline.co.id. Jakarta. 2007.

 

Sirait, Ningrum Natasya. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004.

 

Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.

 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986.

 

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. Bogor. 1976.

 

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta 1979.

 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

 

Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta. 2004.

 

Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga. Hukum Acara Persaingan Usaha. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

 

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999.

 



  1. Adiwarman Karim, Ekonomi Islam dalam Pandangan Adam Smith, http://www.hudzaifah.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=171. 2007. h. 1.
  1. Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman. Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli. PT. Gramedia, Jakarta, 1999. h. 21.
  1. Ibid.
  1. Ibid. h. 22.
  1. Arie Siswanto. Hukum Persaingan Usaha. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. h. 49.
  1. Ningrum Natasya Sirait. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004. h. 108 – 109.
  1. KPPU, Putusan Perkara No. : 06 / KPPU-L / 2006 Tentang Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005. 
  1. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999. h. 53.
  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. KPPU. Jakarta. 2005. h. 7.
  1. Syamsul Rizal. Analisis Yuridis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). USU Digital Library. Medan. 2003.
  1. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986. h. 9-10.

 

  1. Ibid. h. 51 – 52.
  1. Ibid. h. 24.
  1. Ibid.
  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Guideline Tender. Jakarta. 2007.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ningrum Natasya Sirait. Op cit. h. 100.
  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Op cit. h. 7.
  1. Pasal 3 Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Loc cit.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Komaruddin Hidayat. Tool Kit Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. http://kormonev.org/data/toolkitbarang.pdf. ADB Project Public Relations Activities in Support of Government’s Anticoruption Efforts. Jakarta. 2005. h. 15 – 22.
  1. Moedjiono. Seluruh Departemen Mulai Pakai E-Procurement. www.depkominfo.go.id. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jakarta. 2007.
  1. Loc cit. h. 15 – 22.
  1. Komaruddin Hidayat. Op cit. h. 15 – 22.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman. Op cit. h. 21 – 22.
  1. Ibid. h. 22 – 23.
  1. Ibid. h. 23. 
  1. Ibid. h. 29. 

46.       Pasal 48 Ayat (4) Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa : instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/ jasa dan panitia/ pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

47.       Pasal 48 Ayat (5) Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa : Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/ proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/ pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

  1. Murman Budijanto. KPPU Awasi Tender. www.pikiranrakyat.com. Jakarta. 2005.

49.       Pasal 48 Ayat (6) Keppres. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa : pengguna barang/ jasa wajib memberikan tanggapan yang berada dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan. 

  1. Farid F. Nasution. Teknik Investigasi di KPPU. www.kppu.go.id. Jakarta. 2007.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. Hukum Acara Persaingan Usaha. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. h. 1 – 2.
  1. Munir Fuady. Hukum Anti Monopoli. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. h. 117.
  1. Ibid. h. 118.

 

  1. Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
  1. Munir Fuady. Loc cit. h. 118.
  1. Ningrum Natasya Sirait. Op cit. h. 106.
  1. Ibid. h. 118.
  1. Keputusan KPPU No. 6/ KPPU/ Kep./ XI/ 2000 Tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU.
  1. Rachmadi Usman. Op cit. h. 105 – 106.
  1. Ibid. h. 106.
  1. Op cit. Guideline Tender.
  1. Ayudha D. Prayoga et al. Op cit. h. 134.
  1. Ibid.
  1. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. Op cit. h. 2 – 3.
  1. Ibid. h. 4.
  1. Pasal 8 dan Pasal 9 Keppres. No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
  1. Ningrum Natasya Sirait. Op cit. h. 112.
  1. Ibid. h. 113.
  1. Ibid. h. 10.
  1. Ibid. h. 13.
  1. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  1. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. Loc cit. h. 14.
  1. Ibid.
  1. Ningrum Natasya Sirait. Op cit. h. 115 – 116.
  1. Pasal 12 – Pasal 26 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
  1. Pasal 27 – Pasal 41. Ibid.
  1. Pasal 42 – Pasal 50. Ibid.
  1. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa :

(1).    Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;

(2).    Tindakan administratif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : huruf

(a).    penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

(b).   perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

(c).    perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuka menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

(d).   perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

(e).    penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

(f).     penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau huruf (g) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

  1. Pasal 51 – Pasal 67. Loc cit.
  1. Kompetisi. Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Edisi III. Jakarta. 2006. h. 7.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Soy Martua. Persekongkolan Tender di Tahun 2006 Masih Marak. www.tempointeraktif.co.id. Jakarta. 2006.
  1. Pande Raja Silalahi. Menyoal Persaingan Tidak Sehat. www.fokusonline.co.id. Jakarta. 2007.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Pasal 50. Ibid.
  1. Kompetisi. Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa. Op cit. h. 19.
  1. Kompetisi. The 2nd Asean Conference on Competition Policy and Law. Edisi II. Jakarta. 2006. h. 21.
  1. Kompetisi. Anggota KPPU. KPPU. Edisi VIII. Jakarta. 2007. h. 21 – 22.
  1. Ibid. 22.
  1. Kompetisi. Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa. Op cit. h. 19.
  1. Kompetisi. Anggota KPPU. Loc cit. h. 22.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid. h. 19.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Op cit. h. 10.
  1. Ibid. 
  1. Ibid.  
  1. Ibid. 
  1. Ibid. 
  1. Ibid. 
  1. Rachmadi Usman. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta. 2004. h. 79.
  1. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
  1. Ayudha D. Prayoga et al. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Proyek ELIPS. Jakarta. 2000. h. 122.  
  1. Pasal 23, UU No. 5 Tahun 1999.  Loc cit. 
  1. Racmadi Usman. Op cit. h. 80. 
  1. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
  1. Rachmadi Usman. Op cit.  h. 82.
  1. Ibid. h. 82 – 83.
  1. KPPU, Putusan Perkara No. : 06 / KPPU-L / 2006 Tentang Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005. 
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Pasal 27 – Pasal 41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
  1. KPPU, Putusan Perkara No. : 06 / KPPU-L / 2006 Tentang Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005. 
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Pasal 1 Angka (5) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  1. KPPU, Putusan Perkara No. : 06 / KPPU-L / 2006 Tentang Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005. 
  1. KPPU. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Op cit. h. 8.
  1. KPPU, Putusan Perkara. Loc cit.
  1. KPPU. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Op cit.
  1. KPPU. Putusan Perkara. Op cit.
  1. KPPU. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Loc cit.
  1. KPPU. Putusan Perkara. Loc cit.
  1. Ibid.
  1. Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999. Op cit.
  1. KPPU. Putusan Perkara. Op cit.
  1. Ibid.
  1. Ibid.
  1. Ibid.

Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound & Carl

26 November 2008

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Oleh :

Agung Yuriandi

087005039

Pendahuluan

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara.[1] Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.[2]

Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering atau inovation.[3]

Teori Roscoe Pound

“Law is a tool of a social engineering”.

Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tentang hukum. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat.[4]

Dalam perspektif politik hukum, jika menurut Roscoe Pound hukum itu berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.[5]

Teori Friedrich Karl von Savigny

“Law is and expression of the common consciousness or spirit of people”.

            Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke).[6] Kalau sudah begitu menurut von Savigny (volkgeist), hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.[7]

Jadi, disini undang-undang itu berasal dari masyarakat dan sebagai perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan undang-undang tersebut. Disebut juga bottom up atau dari bawah ke atas. Bagian bawah rakyat dengan DPR sebagai perwakilannya ke Pemerintah sebagai penyelenggara negara.[8]

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dari pokok pembicaraan ini, yaitu : Teori yang dipakai oleh Indonesia dalam konteks pembentukan hukumnya; dan contoh perundang-undangan yang menggunakan top down dan bottom up.

Teori yang Dipakai dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.[9]

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances[10], seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.[11]

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).[12] Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.[13]

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.[14]

Kesimpulan 

Pada tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan per-undang-undangan di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound, dikarenakan kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

 

Damordiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

 

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

 

Nasution, Bismar. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

 

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

 

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

 


1.       Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

2.       Bismar Nasution. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

3.       Oka Mahendra. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

4.       Bismar Nasution. Loc. cit.  

5.       Bismar Nasution. Loc. cit.

6.       Darji Damordiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

7.       Bismar Nasution. Op. cit.

8.       Bismar Nasution. Op. cit.

9.       Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

10.    Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

11.    Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

12.    Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

13.    Bismar Nasution. Op. cit.

14.    Bismar Nasution. Op. cit.

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM TENDER DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

26 November 2008

R I N G K A S A N
Oleh :
Agung Yuriandi
087005039
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2008

I. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
1. TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI
A. Dari Otoritarianisme Ke Demokrasi : Kemunculan Negara-Negara Demokrasi Baru
Otoriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh militer sehingga muncullah diktator. Negara-negara yang tadinya otoriter, lama kelamaan berubah menjadi demokrasi dikarenakan oleh kegerahan masyarakatnya yang ditindas.
Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpin-pemimpin negara yang memakai paham demokrasi, antara lain : Yunani, Spanyol, Argentina, Chile, Brazil, Uruguay, Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Untuk memajukan negara yang sudah demokrasi maka tidak terlepas dari rekonsiliasi dengan masa lampau negaranya yang berupa pelanggaran HAM.
Menurut Samuel P. Huntington, negara yang otoriter dulunya berubah menjadi demokrasi adalah lebih dari 40 (empat puluh) negara. Adapun perubahan tersebut dengan cara, antara lain :
– Ada perubahan dengan cara yang signifikan;
– Penguatan kelompok reformis yang mengambil inisiatif untuk mendorong transisi;
– Negosiasi dengan kelompok oposisi; dan
– Intervensi Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa.
Menurut Anthony Giddens fungsi pemerintah dalam hal transisi, antara lain :
– Menyediakan sarana untuk kepentingan-kepentingan yang beragam;
– Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing;
– Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan;
– Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan yang kolektif;
– Mengatur pasaar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam;
– Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan;
– Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan;
– Menopang sistem hukum yang efektif;
– Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro – ekonomi, plus penyediaan infrastruktur;
– Membudayakan masyarakat – pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya; dan
– Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta sasaran-sasaran global.
Negara totaliter bukan sekedar hanya mengontrol kehidupan masyarakat, mempertahankan kekuasaan sebuah elit politik, juga bukan sekedar rezim seorang diktator yang haus kuasa, tetapi juga sebuah sistem politik yang melebihi bentuk kekuasaan negara yang mengontrol, menguasai, dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat.
Ada 2 (dua) rezim totaliter yang dikenal pada abad ini, yaitu : pemerintahan Nasional – Sosialisme (NAZI), Adolf Hitler (1933-1945) di Jerman; dan kekuasaan Bolshevisme Soviet di bawah kepemimpinan Jossif W. Stalin (1922-1953), yang kemudian menyebar ke negara lain di Eropa Timur, Cina, Korut, dan Indocina.
B. Reposisi Hubungan Sipil – Militer
Bagi negara-negara yang baru menganut demokrasi maka diperlukan untuk memisahkan hubungan antara sipil – militer, membangun kekuasaan wilayah publik, merancang konstitusi baru, menciptakan sistem kompetisi partai dan institusi-institusi demokrasi, liberalisasi, privatisasi, dan bergerak ke arah ekonomi pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menahan laju inflasi dan pengangguran, mengurangi defisit anggaran, membatasi kejahatan dan korupsi, serta mengurangi ketegangan dan konflik antar etnis dan kelompok agama.
Seperti di Indonesia setelah ORBA (Orde Baru), kekuasaan militer masih sangat besar. Terlihat pada rangkap jabatan yang berlaku pada masa itu. Contoh : seorang TNI-POLRI bisa menduduki kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Maka langkah yang harus diambil adalah recovery militer untuk kembali kepada fungsinya yang dasar yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara.

C. Perumusan Kebijakan Baru Untuk Menyelesaikan Hubungan Dengan Rezim Sebelumnya
Dikarenakan adanya perubahan politik dari totaliter ke demokrasi yang disebut dengan transisi politik maka diperlukan kebijakan-kebijakan baru, yang menurut Solon adalah memberikan perlindungan yang besar terhadap populasi penduduk, langkah ini disebut dengan kekuasaan hukum termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen demokratis dari majelis rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil, disamping itu juga perlindungan kepada hak-hak anak juga harus diperhatikan.
Selanjutnya dikembangkan oleh Bronkhorst yaitu : memperbaharui tatanan sosial baru; membuat suatu propaganda yang mengatakan bahwa salah untuk menghina pihak-pihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa dengan tujuan untuk menghindari proses balas dendam dikarenakan pihak-pihak yang dulunya berkuasa dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan mereka kembali. Sumber daya yang ada pada penguasa yang lama adalah sangat diperlukan untuk proses rekonstruksi sebuah negara; dan melakukan pembersihan pada setiap lini pemerintahan.

D. Demiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Militer
Dalam Paradigma Baru ada yang disebut sebagai kelompok reformis yang menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi perkembangan politik tetapi tidak lagi untuk mendominasi kursi pemerintahan. Pada kenyataan yang ada, pihak militer tidak akan melakukan intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil.
Menurut Harold Crouch, ada 5 (lima) langkah yang perlu ditempuh untuk mengubah paradigma TNI-POLRI tersebut, yaitu :
– Mengurangi peran TNI-POLRI di dalam pemerintahan;
– Penghapusan kekaryaan;
– Menetralisasi politik;
– Pemisahan POLRI dari TNI; dan
– Orientasi pertahanan.
Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh TNI-POLRI di Indonesia tersebut, tampak bahwa kepemimpinan TNI-POLRI yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk pada “supremasi sipil” suatu terminologi yang selalu dihindari oleh kelompok militer masa lalu.
Menurut Robert Lowry mengenai peningkatan anggota militer dengan sipil seharusnya meningkat 24% selama 19 tahun dari tahun 1993 – 2019. Jika kenaikan tersebut tercapai maka hal itu merupakan suatu kenaikan yang signifikan dan dapat merubah dan memperkuat struktur keanggotaan militer dalam konteks perbandingan antara jumlah personil yang berdinas aktif dibandingkan dengan jumlah penduduk.

2. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
A. Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan
Steven Biko adalah seorang pemimpin gerakan kulit hitam yang kharismatik, ia ditangkap di pos polisi penghadang jalan. Ia ditahan di dalam pos tersebut dan meninggal ditempat sekitar 1 (satu) bulan dari waktu penahanannya. Meninggal dengan mulut berbusa dan penuh luka bekas pukulan.
Dua puluh tahun kemudian, para polisi yang berada pada pos tempat Steven Biko dianiaya meminta pengampunan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, namun hal tersebut hanya bisa dikabulkan apabila mereka menceritakan segala tindakan mereka kepada Steven. Konstitusi Transisi Afrika Selatan mengabulkan permintaan mereka dengan memperhatikan segala aspek yang akan ditimbulkan dari putusan tersebut. Jika kekerasan dilawan dengan kekerasan maka tidak akan ada habisnya.

B. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi
Selanjutnya, istri dari Steven Biko adalah Ntsiki Biko mengajukan tuntutan kepada pelaku yang menganiaya suaminya agar dihukum sebelum para pelaku tersebut melakukan pengajuan amnesti dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Bahkan, Ntsiki Biko mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan bahwa pengajuan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Namun, gugatan tersebut ditolak dan mendalilkan bahwa kewenangan komisi untuk memberikan amnesti, bahkan juga bila diberlakukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada akhirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan kemudian menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Steven Biko dikarenakan para pembunuh belum memberikan kesaksian dengan jujur dan pembunuhan tersebut tidak terkait dengan suatu tujuan politik.

C. Perspektif Hukum Internasional
Pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, pemberian amnesti kepada pembunuh Steven Biko merupakan inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Begitu juga dengan negara-negara domestik lebih memilih penghukuman dari pada amnesti karena sudah memiliki hukum yang sah untuk menjatuhkan hukuman daripada upaya untuk pembalasan dendam. Masyarakat internasional dapat dengan sendirinya menegakkan ketentuan-ketentuan hukum dan menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ada perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip “inward looking” versus kelompok yang mengutamakan prinsip “outward looking”. Outward looking adalah semua ketentuan dan badan internasional bersifat mengikat (binding) dan harus dilaksanakan sedangkan inward looking adalah keputusan-keputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep kedaulatan negara.

3. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA
A. Negara Amerika Latin
Menurut O’Donnell ada beberapa karakteristik transisi politik di Amerika Latin dan Eropa Selatan, antara lain : heterogenitas yang lebih tinggi di Amerika Latin dari pada Eropa Selatan; memenuhi kategori otoriterisme birokratis; dan memiliki unsur-unsur patrimonialis.
Contoh negara otoriter birokratis dan otoriter tradisional, yaitu :
– Di Nikaragua yang dikuasai oleh rezim Somoza adalah termasuk salah satu negara yang memenuhi kategori ini;
Contoh negara otoriter “populis” adalah Peru.

B. Non – Amerika Latin
– Di Yunani, pada tanggal 21 April 1967 suatu kelompok perwira militer tingkat menengah yang disebut junta telah mengambil alih pemerintahan dari Perdana menteri George Papandreou yang menjamin untuk memegang kekuasaan secara sementara dengan dalih mengontrol komunis, menghindari korupsi dan mengembalikan Yunani ke arah demokrasi;
– Di Spanyol, pada tahun 1939 Jenderal Fransisco Franco muncul sebagai pemenang dalam Perang Sipil Spanyol dengan memerintah secara totaliter dengan tujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat. Namun, pada tahun 1980-an, rezim totaliter di Spanyol tersebut diganti dengan rezim yang demokratis yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

II. KEADILAN TRANSISIONAL
1. PENGANTAR
A. Pemutusan Kaitan dengan Masa Lalu, Pencarian Jalan Baru
Masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Ada timbul pertanyaan apakah masyarakat menghukum penguasanya yang lama atau membiarkannya. Namun, biasanya beberapa bangsa hanya menutup mata terhadap masa lalunya yang kacau.
Menurut Bronkhorst, ada yang perlu dibahas dalam konteks keadilan pada masa transisi yaitu :
– Kebenaran;
– Rekonsiliasi; dan
– Keadilan.
Meskipun demikian peran keadilan lebih banyak menimbulkan perdebatan dari pada kebenaran dan rekonsiliasi.
Komisi-komisi pada sekitar 40 (empat puluh) negara yang dibentuk untuk menuntaskan masalah masa lalu yang otoriter menunjukkan bahwa pentingnya konsepsi keadilan transisional.

B. Empat Permasalahan Utama : Politik Memori
Menurut Ruti G. Teitel, jika suatu negara yang otoriter sudah berubah ke arah demokrasi maka permasalahannya sekarang adalah bagaimana masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa lampau karena berkaitan dengan masa depan negara, antara lain :
– Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu rezim baru terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkannya?
– Tindakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikansi transformatif?
– Apakah – jika ada – terdapat kaitan antara pertanggungjawaban suatu negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang liberal?
– Hukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasi?

2. KONTEKS INTERNASIONAL PADA WAKTU TRANSISI
A. Internasionalisasi Permasalahan
Permasalahan internasionalisasi pada waktu transisi, antara lain :
– Membersihkan suatu kelompok besar dari para mantan pejabat komunis dan kolaboratornya; dan
– Menurut Kritz, pemerintahan-pemerintahan asing didorong untuk memainkan suatu peranan baik dalam bentuk pemberian perlindungan bagi mereka yang berasal dari rezim sebelumnya atau memfasilitasi pengeluaran atau ekstradisi mereka untuk diadili.

B. Hukum Internasional dan Keadilan Retroaktif
Konsep penengah dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional berguna untuk mengurangi dilemma dari aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif (azas berlaku surut).

C. Keadilan Retrospektif di Belgia, Perancis, dan Belanda
Menurut Lawrence Weschler dalam bukunya yang membahas mengenai penyelesaian masalah dengan para penyiksa adalah secara retrospektive, penyiaran kebenaran sampai kepada tahap tertentu untuk menebus penderitaan korban bekas suatu rezim. Sedikitnya, sampai pada batas tertentu ini adalah untuk menjawab dan menghargai para korban tersebut, yang merupakan pembuktian terbalik bagi para penyiksa yang berpura-pura untuk menuntut sesuatu. Secara prospektif, penyiaran kebenaran menggunakan banyak cara yang halus dalam hal menuntut para pelaku kejahatan kemanusiaan. Untuk … hal tersebut adalah struktur pokok dari penyiksaan bahwa itu terjadi secara rahasia, di dalam kegelapan, merupakan ganjaran untuk membuat perhitungan dengan membuat malu para pelaku … para penyiksa tersebut perlu diperlakukan seperti itu dan dengan tidak seorangpun akan pernah tahu; jika tidak seluruh pernyataan yang mendasari penalaran memberikan kontribusi miliknya akan dengan cepat masuk ke dalam pertanyaan.

D. UU Lustrasi Cekoslovakia
Pada bulan Februari 1948 di Cekoslovakia, komunis melakukan/ mendesak pemerintahan koalisi untuk mundur dan komunis mengambil kekuasaan tersebut. Rezim komunis di Cekoslovakia tersebut memaksakan suatu sistem pemerintahan yang sama dengan Uni Soviet dimana partai melakukan kontrol terhadap negara.
Pada tahun 1950-an, kelompok Nasionalis Borjuis membersihkan pemerintahan negaranya dari komunis dan para pengikutnya, lebih dari 100,000 (seratus ribu) tahanan politik dipenjara dan dipekerjakan di kamp-kamp perburuhan dan sisanya ada yang dibunuh oleh kekuatan pemerintah yang berkuasa.
Proses transisi di negara ini menggunakan sistem Uni Soviet juga. Namun, perekonomian ambruk lalu program ekonomi yang barupun didiskusikan. Lalu pada Januari 1968 terjadilah reformasi demokrasi dan ekonomi tapi usaha tersebut sia-sia dikarenakan Cekoslovakia kembali diduduki oleh rezim komunis yaitu Uni Soviet, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Bulgaria yang menginvasi mereka. Paham komunis kembali diberlakukan di negara tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemerintahan baru yang dengan cepat melawan warisan-warisan ketidakadilan dari rezim komunis. Pada tanggal 4 Oktober 1991 diberlakukanlah Law on Lustration. Yang bertujuan untuk mengungkapkan kasus 100,000 (seratus ribu) tahanan politik yang diidentifikasikan komunis dan memberikan amnesti kepada 200,000 (dua ratus ribu) orang lainnya.
Law on Lustration selanjutnya di review kembali di Mahkamah Konstitusi Cekoslovakia atas kritikan dari ILO (International Labor Organization) karena telah melanggar undang-undang tersebut.
Dalam hal lustrasi ini Uhde menyatakan bahwa tingkat pelanggaran dan kejahatan yang telah dilakukan melawan hak, hak azasi manusia, dan kebidupan menjadi lebih tinggi dari pada beberapa hukum yang akan menyelesaikannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita … seharusnya memesan pada pencarian kehidupan untuk definisi dan keadilan yang absolut.

E. Akibat yang Lebih Signifikan dan Empat Skenario Pasca Komunis
Empat skenario pascakomunis, antara lain :
– Suatu negara pascakomunis secara gradual bertransformasi menjadi suatu negara yang demokrasi pluralis stabil;
– Dari suatu sistem otoritarian, menurut Holmes beberapa peneliti menghasilkan suatu gradasi yang baik dari hal ini, dan dapat diargumentasikan bahwa suatu pembedaan harus dibuat antara kelompok populis, nasionalis, militer, dan bahkan versi-versi – dengan asumsi adanya kemungkinan kembalinya ke sistem komunis lama, meskipun tidak terdapat sinyal-sinyal yang meyakinkan tentang kemungkina terjadinya hal ini padasaat ini – dalam konteks komunis;
– Secara essential tidak mengarah kepada transisi jangka panjang, dimana pemerintah berubah dengan frekuensi yang abnormal, dan tetap berupaya untuk mengubah arah; dan
– Skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya dideskripsikan; ia tidak dapat diprediksi, sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan kategori-kategori yang eksis sebelumnya.
Skenario-skenario ini ditetapkan adalah dengan tujuan agar sebagai pengelompokan negara-negara komunis dikarenakan ada lebih dari 30 (tiga puluh) negara yang pernah mengalami rezim otoriter (komunis) jadi tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap negara-negara tersebut.
3. KEADILAN DALAM MASA TRANSISI POLITIK
A. Pandangan Kelompok Realis Versus Kelompok Idealis
Dalam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berhadapan, yakni pandangan kelompok realis versus kelompok idealis, dalam kaitannya dengan kenyataan bahwa hukum harus menunjang pembangunan demokrasi.
Keadilan transisional adalah keadilan yang diasosiasikan dengan konteks ini dan keadaan-keadaan politik. Transisi mengimplikasikan pergeseran-pergeseran paradigma dalam kosepsi keadilan; karenanya, fungsi hukum menjadi secara mendalam dan secara inheren berlawanan azas (paradoxical).

B. Hukum Hanyalah Suatu Produk dari Perubahan Politik
Suatu negara apabila kondisi politiknya berubah maka hukumnya akan berubah juga. Jadi hukum adalah suatu alat untuk melegitimasi kekuasaan. Berbagai kepentingan menjadi satu dan kepentingan nasionallah yang ada pada suatu hukum.

C. Tergantung pada Hubungan Antara Hukum dan Politik
Dalam penyusunan teori liberal, yang dominan dalam hukum internasional dan politik, hukum pada umumnya dipahami sebagai mengikuti konsepsi idealis bahwa ia secara luas tidak dipengaruhi oleh konteks politik. Sedangkan dalam konteks penyusunan teori hukum kritis, sebagaimana kelompok realis menekankan pada kaitan yang erat antara hubungan hukum dan politik.
Menurut Moh. Mahfud Mahmudin, di Indonesia berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa ada intervensi antara politik terhadap hukum. Dalam realitanya, hukum tidak steril dalam pembentukannya. Politik sering berperan dalam pembuatan dan pelaksanaannya.

4. DILEMA PENERAPAN ATURAN HUKUM
A. Dasar Hukum Membawa Rezim Masa Lalu ke Pengadilan
Pada masa transisi politik timbul suatu dilema dalam hal penghormatan terhadap aturan-aturan hukum, dimana hal ini berkaitan dengan permasalahan keadilan pada rezim yang menggantikan. Pertanyaan yang muncul adalah dalam hal apa yang membawa rezim masa lalu ke pengadilan.
Dalam periode ini, mahkamah-mahkamah konstitusi (constitutional courts) yang baru didirikan telah memikul beban institusional yaitu bagaimana menetapkan suatu sistem hukum yang rule of law.

B. Perdebatan Hukum tentang Penyelenggaraan Persidangan Terhadap Para Mantan Kolaborator Nazi
Di Jerman ada 2 (dua) ahli hukum yang saling bertolak belakang dalam hal penghukuman terhadap para mantan kolaborator Nazi, yaitu : Hart dan Fueller. Hart menganut aliran positivisme hukum yang menyatakan bahwa seluruh hukum yang masih berlaku wajib dilaksanakan sebelum ada ketentuan-ketentuan hukum baru, jadi walaupun tidak bermoral tetap harus dijalankan. Sedangkan menurut Fueller peraturan yang menghukum para Nazi tersebut adalah hukum yang baru dibuat berdasarkan demokrasi karena putusnya hubungan dengan rezim otoriter maka putus pula hubungan hukum nazi tersebut.
Penyelesaian masalahnya, akhirnya pemerintahan Jerman memakai cara Fueller untuk menghukum para kolaborator Nazi tersebut.

T A N G G A P A N

Setelah membaca dan meringkas buku Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M. Hum., adapun tanggapan saya antara lain :

I. Komunisme
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Banyak orang yang mengira komunisme ‘mati’ dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan kuputusan Presiden Mikail Ghorbacev. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua.
Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada didalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.
Manifesto Komunis (B.Jerman : Das Manifest der Kommunistischen Partei) atau sering juga disebut dengan Manifesto Partai Komunis adalah suatu manifesto tertulis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua guru besar dalam ilmu Sosialisme dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern. Pada awalnya manifesto ini ditujukan untuk Liga Komunis. Manifesto ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari tahun 1848 di London.
Manuskrip Manifesto ini dikirimkan ke percetakan di London bulan Januari 1848, beberapa minggu sebelum meletus Revolusi Perancis tanggal 24 Februari 1848. Manuskripnya ditulis dalam bahasa Jerman yang kemudian segera terjemahannya diterbitkan dalam bahasa Perancis, Inggris, Denmark, Polandia dan bahasa – bahasa lainnya.

II. Rezim Otoriter dan Perubahannya
Bahwa ada suatu hukum yang mengatur dimana jika ada kekuasaan yang otoriter berkuasa maka masyarakat pada negara tersebut menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada masa perubahan dari rezim otoriter ke rezim demokrasi disebut transisi politik.
Perubahan situasi politik ke arah otoriter biasanya dilakukan dengan cara pemberontakan oleh pihak militer. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan orang sipil yang menggerakkan atau bisa disebut sebagai otak dari pergerakan itu.

III. Permasalahan yang Muncul
Seluruh permasalahan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah tidak terlepas dari Human Rights (Hak Azasi Manusia) dan bagaimana penyelesaiannya. Terdapat 2 (dua) hukum dalam menghukum para pelaku kejahatan tersebut antara lain adalah hukum yang berlaku pada zaman rezim tersebut berkuasa dan hukum yang baru dibuat pada masa transisi.
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membersihkan seluruh rezim komunis dan para pejabatnya, hal ini menjadikan hal yang utama pada kalangan internasional.
Pada masa perubahan/ transisi ada konsep penengah yang lain dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional menempatkan institusi-institusi dan proses-proses yang melampaui hukum dan politik domestik. Dalam periode perubahan politik, hukum internasionallah yang menawarkan suatu konstruksi alternatif dari hukum yang ada, walaupun terdapat suatu perubahan politik yang substansial, tetap berlangsung kekal.
Hukum internasional berperan untuk mengurangi dilema dari aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif.

IV. Komisi dari Masa Transisi
Gerakan yang timbul setelah masa transisi adalah komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menegakkan konsepsi keadilan transisional (transisional justice).
Adapun yang diadili pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah kejahatan melawan kedamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

V. Pemutusan Hukuman
Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemutusan hukuman dalam hal genocide apabila : membunuh anggota kelompok; menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya atau sebagian, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat; dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Isi dari buku tersebut begitu ilmiah dan scientific sehingga agak sulit untuk memahaminya apabila hanya dengan satu kali baca. Banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Penggunaan istilah-istilah sangat bagus. Ada 2 (dua) benturan yang saya dapati belum saya mengerti, yaitu : transitology dan consolidology.
Demikianlah tanggapan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Penulisan ringkasan dan tanggapan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Politik Hukum agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan dalam penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

E-Learning. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. http://www.e-learning.unram.ac.id. 2008. h. 106.

Marx, Karl dan Friedrich Engels. Manifesto Partai Komunis 1848 : Pendahuluan. http://marx.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm. Edisi Keterangan. 2008.

Priyono, A. E. Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. http://www.demosindonesia.org/pdf/AEP–Projek%20Demiliterisasi,%20Keadilan%20Transisional,%20dan%20Politik%20Demokratisasi.pdf. 2008.

Organisasi. Pengertian, Macam dan Jenis Hak Azasi Manusia/ HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN/ PMP Indonesia. http://www.organisasi.org. 2006.

Wikipedia. Genosida. http://www.wikipedia.org/wiki/genosida. Wikimedia Inc. 2008

Wikipedia. Komunisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme. Wikimedia Inc. 2008.

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

26 November 2008

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Oleh :

Agung Yuriandi

087005039

Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Sumatera Utara

Medan

2008

Pendahuluan

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara.[1] Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.[2]

Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering atau inovation.[3]

Teori Roscoe Pound

“Law is a tool of a social engineering”.

Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tentang hukum. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat.[4]

Dalam perspektif politik hukum, jika menurut Roscoe Pound hukum itu berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.[5]

Teori Friedrich Karl von Savigny

“Law is and expression of the common consciousness or spirit of people”.

            Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke).[6] Kalau sudah begitu menurut von Savigny (volkgeist), hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.[7]

Jadi, disini undang-undang itu berasal dari masyarakat dan sebagai perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan undang-undang tersebut. Disebut juga bottom up atau dari bawah ke atas. Bagian bawah rakyat dengan DPR sebagai perwakilannya ke Pemerintah sebagai penyelenggara negara.[8]

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dari pokok pembicaraan ini, yaitu : Teori yang dipakai oleh Indonesia dalam konteks pembentukan hukumnya; dan contoh perundang-undangan yang menggunakan top down dan bottom up.

Teori yang Dipakai dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.[9]

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances[10], seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.[11]

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).[12] Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.[13]

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.[14]

Kesimpulan 

Pada tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan per-undang-undangan di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound, dikarenakan kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

 

Damordiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

 

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

 

Nasution, Bismar. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

 

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

 

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

 



1.       Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

2.       Bismar Nasution. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

3.       Oka Mahendra. Hukum dan Politik. www.geocities.com/rainforest/vines/3367/oka.html. 2008.

4.       Bismar Nasution. Loc. cit.  

5.       Bismar Nasution. Loc. cit.

6.       Darji Damordiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

7.       Bismar Nasution. Op. cit.

8.       Bismar Nasution. Op. cit.

9.       Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

10.    Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

11.    Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/.  2008.

12.    Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

13.    Bismar Nasution. Op. cit.

14.    Bismar Nasution. Op. cit.

Hello world!

26 November 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!