RINGKASAN & TANGGAPAN TERHADAP BUKU HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

R I N G K A S A N

Oleh :

Agung Yuriandi

087005039

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2008

 

I.     HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

1.     TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI

A.    Dari Otoritarianisme Ke Demokrasi : Kemunculan Negara-Negara Demokrasi Baru

Otoriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh militer sehingga muncullah diktator. Negara-negara yang tadinya otoriter, lama kelamaan berubah menjadi demokrasi dikarenakan oleh kegerahan masyarakatnya yang ditindas.

Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpin-pemimpin negara yang memakai paham demokrasi, antara lain : Yunani, Spanyol, Argentina, Chile, Brazil, Uruguay, Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Untuk memajukan negara yang sudah demokrasi maka tidak terlepas dari rekonsiliasi dengan masa lampau negaranya yang berupa pelanggaran HAM.

Menurut Samuel P. Huntington, negara yang otoriter dulunya berubah menjadi demokrasi adalah lebih dari 40 (empat puluh) negara. Adapun perubahan tersebut dengan cara, antara lain :

-          Ada perubahan dengan cara yang signifikan;

-          Penguatan kelompok reformis yang mengambil inisiatif untuk mendorong transisi;

-          Negosiasi dengan kelompok oposisi; dan

-          Intervensi Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa.

Menurut Anthony Giddens fungsi pemerintah dalam hal transisi, antara lain :

-          Menyediakan sarana untuk kepentingan-kepentingan yang beragam;

-          Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing;

-          Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan;

-          Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan yang kolektif;

-          Mengatur pasaar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam;

-          Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan;

-          Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan;

-          Menopang sistem hukum yang efektif;

-          Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro – ekonomi, plus penyediaan infrastruktur;

-          Membudayakan masyarakat – pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya; dan

-          Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta sasaran-sasaran global.

Negara totaliter bukan sekedar hanya mengontrol kehidupan masyarakat,  mempertahankan kekuasaan sebuah elit politik, juga bukan sekedar rezim seorang diktator yang haus kuasa, tetapi juga sebuah sistem politik yang melebihi bentuk kekuasaan negara yang mengontrol, menguasai, dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat.

Ada 2 (dua) rezim totaliter yang dikenal pada abad ini, yaitu : pemerintahan Nasional – Sosialisme (NAZI), Adolf Hitler (1933-1945) di Jerman; dan kekuasaan Bolshevisme Soviet di bawah kepemimpinan Jossif W. Stalin (1922-1953), yang kemudian menyebar ke negara lain di Eropa Timur, Cina, Korut, dan Indocina.

B.   Reposisi Hubungan Sipil – Militer

Bagi negara-negara yang baru menganut demokrasi maka diperlukan untuk memisahkan hubungan antara sipil – militer, membangun kekuasaan wilayah publik, merancang konstitusi baru, menciptakan sistem kompetisi partai dan institusi-institusi demokrasi, liberalisasi, privatisasi, dan bergerak ke arah ekonomi pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menahan laju inflasi dan pengangguran, mengurangi defisit anggaran, membatasi kejahatan dan korupsi, serta mengurangi ketegangan dan konflik antar etnis dan kelompok agama.

Seperti di Indonesia setelah ORBA (Orde Baru), kekuasaan militer masih sangat besar. Terlihat pada rangkap jabatan yang berlaku pada masa itu. Contoh : seorang TNI-POLRI bisa menduduki kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Maka langkah yang harus diambil adalah recovery militer untuk kembali kepada fungsinya yang dasar yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara.

 

C.   Perumusan Kebijakan Baru Untuk Menyelesaikan Hubungan Dengan Rezim Sebelumnya

 Dikarenakan adanya perubahan politik dari totaliter ke demokrasi yang disebut dengan transisi politik maka diperlukan kebijakan-kebijakan baru, yang menurut Solon adalah memberikan perlindungan yang besar terhadap populasi penduduk, langkah ini disebut dengan kekuasaan hukum termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen demokratis dari majelis rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil, disamping itu juga perlindungan kepada hak-hak anak juga harus diperhatikan.

Selanjutnya dikembangkan oleh Bronkhorst yaitu : memperbaharui tatanan sosial baru; membuat suatu propaganda yang mengatakan bahwa salah untuk menghina pihak-pihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa dengan tujuan untuk menghindari proses balas dendam dikarenakan pihak-pihak yang dulunya berkuasa dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan mereka kembali. Sumber daya yang ada pada penguasa yang lama adalah sangat diperlukan untuk proses rekonstruksi sebuah negara; dan melakukan pembersihan pada setiap lini pemerintahan.

 

D.   Demiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Militer

Dalam Paradigma Baru ada yang disebut sebagai kelompok reformis yang menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi perkembangan politik tetapi tidak lagi untuk mendominasi kursi pemerintahan. Pada kenyataan yang ada, pihak militer tidak akan melakukan intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil.

Menurut Harold Crouch, ada 5 (lima) langkah yang perlu ditempuh untuk mengubah paradigma TNI-POLRI tersebut, yaitu :

-          Mengurangi peran TNI-POLRI di dalam pemerintahan;

-          Penghapusan kekaryaan;

-          Menetralisasi politik;

-          Pemisahan POLRI dari TNI; dan

-          Orientasi pertahanan.

Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh TNI-POLRI di Indonesia tersebut, tampak bahwa kepemimpinan TNI-POLRI yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk pada “supremasi sipil” suatu terminologi yang selalu dihindari oleh kelompok militer masa lalu.

Menurut Robert Lowry mengenai peningkatan anggota militer dengan sipil seharusnya meningkat 24% selama 19 tahun dari tahun 1993 – 2019. Jika kenaikan tersebut tercapai maka hal itu merupakan suatu kenaikan yang signifikan dan dapat merubah dan memperkuat struktur keanggotaan militer dalam konteks perbandingan antara jumlah personil yang berdinas aktif dibandingkan dengan jumlah penduduk.

 

2.     HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

A.   Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan

Steven Biko adalah seorang pemimpin gerakan kulit hitam yang kharismatik, ia ditangkap di pos polisi penghadang jalan. Ia ditahan di dalam pos tersebut dan meninggal ditempat sekitar 1 (satu) bulan dari waktu penahanannya. Meninggal dengan mulut berbusa dan penuh luka bekas pukulan.

Dua puluh tahun kemudian, para polisi yang berada pada pos tempat Steven Biko dianiaya meminta pengampunan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, namun hal tersebut hanya bisa dikabulkan apabila mereka menceritakan segala tindakan mereka kepada Steven. Konstitusi Transisi Afrika Selatan mengabulkan permintaan mereka dengan memperhatikan segala aspek yang akan ditimbulkan dari putusan tersebut. Jika kekerasan dilawan dengan kekerasan maka tidak akan ada habisnya.

 

B.   Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi

Selanjutnya, istri dari Steven Biko adalah Ntsiki Biko mengajukan tuntutan kepada pelaku yang menganiaya suaminya agar dihukum sebelum para pelaku tersebut melakukan pengajuan amnesti dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Bahkan, Ntsiki Biko mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan bahwa pengajuan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Namun, gugatan tersebut ditolak dan mendalilkan bahwa kewenangan komisi untuk memberikan amnesti, bahkan juga bila diberlakukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada akhirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan kemudian menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Steven Biko dikarenakan para pembunuh belum memberikan kesaksian dengan jujur dan pembunuhan tersebut tidak terkait dengan suatu tujuan politik.

 

C.   Perspektif Hukum Internasional

Pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, pemberian amnesti kepada pembunuh Steven Biko merupakan inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Begitu juga dengan negara-negara domestik lebih memilih penghukuman dari pada amnesti karena sudah memiliki hukum yang sah untuk menjatuhkan hukuman daripada upaya untuk pembalasan dendam. Masyarakat internasional dapat dengan sendirinya menegakkan ketentuan-ketentuan hukum dan menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ada perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip “inward looking” versus kelompok yang mengutamakan prinsip “outward looking”. Outward looking adalah semua ketentuan dan badan internasional bersifat mengikat (binding) dan harus dilaksanakan sedangkan inward looking adalah keputusan-keputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep kedaulatan negara. 

 

 

 

 

3.     PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

A.   Negara Amerika Latin

Menurut O’Donnell ada beberapa karakteristik transisi politik di Amerika Latin dan Eropa Selatan, antara lain : heterogenitas yang lebih tinggi di Amerika Latin dari pada Eropa Selatan;  memenuhi kategori otoriterisme birokratis; dan memiliki unsur-unsur patrimonialis.

Contoh negara otoriter birokratis dan otoriter tradisional, yaitu :

-          Di Nikaragua yang dikuasai oleh rezim Somoza adalah termasuk salah satu negara yang memenuhi kategori ini;

Contoh negara otoriter “populis” adalah Peru. 

 

B.   Non – Amerika Latin

-          Di Yunani, pada tanggal 21 April 1967 suatu kelompok perwira militer tingkat menengah yang disebut junta telah mengambil alih pemerintahan dari Perdana menteri George Papandreou yang menjamin untuk memegang kekuasaan secara sementara dengan dalih mengontrol komunis, menghindari korupsi dan mengembalikan Yunani ke arah demokrasi;

-          Di Spanyol, pada tahun 1939 Jenderal Fransisco Franco muncul sebagai pemenang dalam Perang Sipil Spanyol dengan memerintah secara totaliter dengan tujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat. Namun, pada tahun 1980-an, rezim totaliter di Spanyol tersebut diganti dengan rezim yang demokratis yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

 

II.    KEADILAN TRANSISIONAL

1.     PENGANTAR

A.   Pemutusan Kaitan dengan Masa Lalu, Pencarian Jalan Baru

Masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Ada timbul pertanyaan apakah masyarakat menghukum penguasanya yang lama atau membiarkannya. Namun, biasanya beberapa bangsa hanya menutup mata terhadap masa lalunya yang kacau.

Menurut Bronkhorst, ada yang perlu dibahas dalam konteks keadilan pada masa transisi yaitu :

-          Kebenaran;

-          Rekonsiliasi; dan

-          Keadilan.

Meskipun demikian peran keadilan lebih banyak menimbulkan perdebatan dari pada kebenaran dan rekonsiliasi.

Komisi-komisi pada sekitar 40 (empat puluh) negara yang dibentuk untuk menuntaskan masalah masa lalu yang otoriter menunjukkan bahwa pentingnya konsepsi keadilan transisional.

 

B.   Empat Permasalahan Utama : Politik Memori

Menurut Ruti G. Teitel, jika suatu negara yang otoriter sudah berubah ke arah demokrasi maka permasalahannya sekarang adalah bagaimana masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa lampau karena berkaitan dengan masa depan negara, antara lain :

-          Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu rezim baru terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkannya?

-          Tindakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikansi transformatif?

-          Apakah – jika ada – terdapat kaitan antara pertanggungjawaban suatu negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang liberal?

-          Hukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasi?

 

2.     KONTEKS INTERNASIONAL PADA WAKTU TRANSISI

A.   Internasionalisasi Permasalahan

Permasalahan internasionalisasi pada waktu transisi, antara lain :

-          Membersihkan suatu kelompok besar dari para mantan pejabat komunis dan kolaboratornya; dan

-          Menurut Kritz, pemerintahan-pemerintahan asing didorong untuk memainkan suatu peranan baik dalam bentuk pemberian perlindungan bagi mereka yang berasal dari rezim sebelumnya atau memfasilitasi pengeluaran atau ekstradisi mereka untuk diadili.

 

B.   Hukum Internasional dan Keadilan Retroaktif

Konsep penengah dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional berguna untuk mengurangi dilemma dari aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif (azas berlaku surut).

 

C.   Keadilan Retrospektif di Belgia, Perancis, dan Belanda

Menurut Lawrence Weschler dalam bukunya yang membahas mengenai penyelesaian masalah dengan para penyiksa adalah secara retrospektive, penyiaran kebenaran sampai kepada tahap tertentu untuk menebus penderitaan korban bekas suatu rezim. Sedikitnya, sampai pada batas tertentu ini adalah untuk menjawab dan menghargai para korban tersebut, yang merupakan pembuktian terbalik bagi para penyiksa yang berpura-pura untuk menuntut sesuatu. Secara prospektif, penyiaran kebenaran menggunakan banyak cara yang halus dalam hal menuntut para pelaku kejahatan kemanusiaan. Untuk … hal tersebut adalah struktur pokok dari penyiksaan bahwa itu terjadi secara rahasia, di dalam kegelapan, merupakan ganjaran untuk membuat perhitungan dengan membuat malu para pelaku … para penyiksa tersebut perlu diperlakukan seperti itu dan dengan tidak seorangpun akan pernah tahu; jika tidak seluruh pernyataan yang mendasari penalaran memberikan kontribusi miliknya akan dengan cepat masuk ke dalam pertanyaan.  

 

D.   UU Lustrasi Cekoslovakia

Pada bulan Februari 1948 di Cekoslovakia, komunis melakukan/ mendesak pemerintahan koalisi untuk mundur dan komunis mengambil kekuasaan tersebut. Rezim komunis di Cekoslovakia tersebut memaksakan suatu sistem pemerintahan yang sama dengan Uni Soviet dimana partai melakukan kontrol terhadap negara.

Pada tahun 1950-an, kelompok Nasionalis Borjuis membersihkan pemerintahan negaranya dari komunis dan para pengikutnya, lebih dari 100,000 (seratus ribu) tahanan politik dipenjara dan dipekerjakan di kamp-kamp perburuhan dan sisanya ada yang dibunuh oleh kekuatan pemerintah yang berkuasa.

Proses transisi di negara ini menggunakan sistem Uni Soviet juga. Namun, perekonomian ambruk lalu program ekonomi yang barupun didiskusikan. Lalu pada Januari 1968 terjadilah reformasi demokrasi dan ekonomi tapi usaha tersebut sia-sia dikarenakan Cekoslovakia kembali diduduki oleh rezim komunis yaitu Uni Soviet, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Bulgaria yang menginvasi mereka. Paham komunis kembali diberlakukan di negara tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemerintahan baru yang dengan cepat melawan warisan-warisan ketidakadilan dari rezim komunis. Pada tanggal 4 Oktober 1991 diberlakukanlah Law on Lustration. Yang bertujuan untuk mengungkapkan kasus 100,000 (seratus ribu) tahanan politik yang diidentifikasikan komunis dan memberikan amnesti kepada 200,000 (dua ratus ribu) orang lainnya.

Law on Lustration selanjutnya di review kembali di Mahkamah Konstitusi Cekoslovakia atas kritikan dari ILO (International Labor Organization) karena telah melanggar undang-undang tersebut.

Dalam hal lustrasi ini Uhde menyatakan bahwa tingkat pelanggaran dan kejahatan yang telah dilakukan melawan hak, hak azasi manusia, dan kebidupan menjadi lebih tinggi dari pada beberapa hukum yang akan menyelesaikannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita … seharusnya memesan pada pencarian kehidupan untuk definisi dan keadilan yang absolut.

 

 

 

 

 

E.   Akibat yang Lebih Signifikan dan Empat Skenario Pasca Komunis

Empat skenario pascakomunis, antara lain :

-          Suatu negara pascakomunis secara gradual bertransformasi menjadi suatu negara yang demokrasi pluralis stabil;

-          Dari suatu sistem otoritarian, menurut Holmes beberapa peneliti menghasilkan suatu gradasi yang baik dari hal ini, dan dapat diargumentasikan bahwa suatu pembedaan harus dibuat antara kelompok populis, nasionalis, militer, dan bahkan versi-versi – dengan asumsi adanya kemungkinan kembalinya ke sistem komunis lama, meskipun tidak terdapat sinyal-sinyal yang meyakinkan tentang kemungkina terjadinya hal ini padasaat ini – dalam konteks komunis;

-          Secara essential tidak mengarah kepada transisi jangka panjang, dimana pemerintah berubah dengan frekuensi yang abnormal, dan tetap berupaya untuk mengubah arah; dan

-          Skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya dideskripsikan; ia tidak dapat diprediksi, sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan kategori-kategori yang eksis sebelumnya.

Skenario-skenario ini ditetapkan adalah dengan tujuan agar sebagai pengelompokan negara-negara komunis dikarenakan ada lebih dari 30 (tiga puluh) negara yang pernah mengalami rezim otoriter (komunis) jadi tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap negara-negara tersebut.

3.     KEADILAN DALAM MASA TRANSISI POLITIK

A.   Pandangan Kelompok Realis Versus Kelompok Idealis

Dalam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berhadapan, yakni pandangan kelompok realis versus kelompok idealis, dalam kaitannya dengan kenyataan bahwa hukum harus menunjang pembangunan demokrasi.

Keadilan transisional adalah keadilan yang diasosiasikan dengan konteks ini dan keadaan-keadaan politik. Transisi mengimplikasikan pergeseran-pergeseran paradigma dalam kosepsi keadilan; karenanya, fungsi hukum menjadi secara mendalam dan secara inheren berlawanan azas (paradoxical).

 

B.   Hukum Hanyalah Suatu Produk dari Perubahan Politik

Suatu negara apabila kondisi politiknya berubah maka hukumnya akan berubah juga. Jadi hukum adalah suatu alat untuk melegitimasi kekuasaan. Berbagai kepentingan menjadi satu dan kepentingan nasionallah yang ada pada suatu hukum.

 

C.   Tergantung pada Hubungan Antara Hukum dan Politik

Dalam penyusunan teori liberal, yang dominan dalam hukum internasional dan politik, hukum pada umumnya dipahami sebagai mengikuti konsepsi idealis bahwa ia secara luas tidak dipengaruhi oleh konteks politik. Sedangkan dalam konteks penyusunan teori hukum kritis, sebagaimana kelompok realis menekankan pada kaitan yang erat antara hubungan hukum dan politik.

Menurut Moh. Mahfud Mahmudin, di Indonesia berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa ada intervensi antara politik terhadap hukum. Dalam realitanya, hukum tidak steril dalam pembentukannya. Politik sering berperan dalam pembuatan dan pelaksanaannya.

 

4.     DILEMA PENERAPAN ATURAN HUKUM

A.   Dasar Hukum Membawa Rezim Masa Lalu ke Pengadilan

Pada masa transisi politik timbul suatu dilema dalam hal penghormatan terhadap aturan-aturan hukum, dimana hal ini berkaitan dengan permasalahan keadilan pada rezim yang menggantikan. Pertanyaan yang muncul adalah dalam hal apa yang membawa rezim masa lalu ke pengadilan.

Dalam periode ini, mahkamah-mahkamah konstitusi (constitutional courts) yang baru didirikan telah memikul beban institusional yaitu bagaimana menetapkan suatu sistem hukum yang rule of law.

 

 

 

B.   Perdebatan Hukum tentang Penyelenggaraan Persidangan Terhadap Para Mantan Kolaborator Nazi

Di Jerman ada 2 (dua) ahli hukum yang saling bertolak belakang dalam hal penghukuman terhadap para mantan kolaborator Nazi, yaitu : Hart dan Fueller. Hart menganut aliran positivisme hukum yang menyatakan bahwa seluruh hukum yang masih berlaku wajib dilaksanakan sebelum ada ketentuan-ketentuan hukum baru, jadi walaupun tidak bermoral tetap harus dijalankan. Sedangkan menurut Fueller peraturan yang menghukum para Nazi tersebut adalah hukum yang baru dibuat berdasarkan demokrasi karena putusnya hubungan dengan rezim otoriter maka putus pula hubungan hukum nazi tersebut.

Penyelesaian masalahnya, akhirnya pemerintahan Jerman memakai cara Fueller untuk menghukum para kolaborator Nazi tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A N G G A P A N

 

Setelah membaca dan meringkas buku Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M. Hum., adapun tanggapan saya antara lain :

 

      I.    Komunisme

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. [1]

Banyak orang yang mengira komunisme ‘mati’ dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan kuputusan Presiden Mikail Ghorbacev. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua.[2]

Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada didalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.[3]

Manifesto Komunis (B.Jerman : Das Manifest der Kommunistischen Partei) atau sering juga disebut dengan Manifesto Partai Komunis adalah suatu manifesto tertulis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua guru besar dalam ilmu Sosialisme dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern. Pada awalnya manifesto ini ditujukan untuk Liga Komunis. Manifesto ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari tahun 1848 di London.[4]

Manuskrip Manifesto ini dikirimkan ke percetakan di London bulan Januari 1848, beberapa minggu sebelum meletus Revolusi Perancis tanggal 24 Februari 1848. Manuskripnya ditulis dalam bahasa Jerman yang kemudian segera terjemahannya diterbitkan dalam bahasa Perancis, Inggris, Denmark, Polandia dan bahasa – bahasa lainnya.[5]

 

    II.    Rezim Otoriter dan Perubahannya

Bahwa ada suatu hukum yang mengatur dimana jika ada kekuasaan yang otoriter berkuasa maka masyarakat pada negara tersebut menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada masa perubahan dari rezim otoriter ke rezim demokrasi disebut transisi politik.[6]  

Perubahan situasi politik ke arah otoriter biasanya dilakukan dengan cara pemberontakan oleh pihak militer. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan orang sipil yang menggerakkan atau bisa disebut sebagai otak dari pergerakan itu.[7]

 

   III.    Permasalahan yang Muncul

Seluruh permasalahan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah tidak terlepas dari Human Rights (Hak Azasi Manusia)[8] dan bagaimana penyelesaiannya. Terdapat 2 (dua) hukum dalam menghukum para pelaku kejahatan tersebut antara lain adalah hukum yang berlaku pada zaman rezim tersebut berkuasa dan hukum yang baru dibuat pada masa transisi.[9]

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membersihkan seluruh rezim komunis dan para pejabatnya, hal ini menjadikan hal yang utama pada kalangan internasional.[10]

Pada masa perubahan/ transisi ada konsep penengah yang lain dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional menempatkan institusi-institusi dan proses-proses yang melampaui hukum dan politik domestik. Dalam periode perubahan politik, hukum internasionallah yang menawarkan suatu konstruksi alternatif dari hukum yang ada, walaupun terdapat suatu perubahan politik yang substansial, tetap berlangsung kekal.[11]

Hukum internasional berperan untuk mengurangi dilema dari aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif.[12]

 

  IV.    Komisi dari Masa Transisi

Gerakan yang timbul setelah masa transisi adalah komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menegakkan konsepsi keadilan transisional[13] (transisional justice).

Adapun yang diadili pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah kejahatan melawan kedamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[14]

 

 

   V.    Pemutusan Hukuman

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemutusan hukuman dalam hal genocide[15] apabila : membunuh anggota kelompok; menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya atau sebagian, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat; dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.[16]

 

Isi dari buku tersebut begitu ilmiah dan scientific sehingga agak sulit untuk memahaminya apabila hanya dengan satu kali baca. Banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Penggunaan istilah-istilah sangat bagus. Ada 2 (dua) benturan yang saya dapati belum saya mengerti, yaitu : transitology dan consolidology.

Demikianlah tanggapan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Penulisan ringkasan dan tanggapan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Politik Hukum agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan dalam penulisannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Arinanto, Satya. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

 

E-Learning. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. www.e-learning.unram.ac.id. 2008. h. 106.

 

Marx, Karl dan Friedrich Engels. Manifesto Partai Komunis 1848 : Pendahuluan. http://marx.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm. Edisi Keterangan. 2008.

 

Priyono, A. E. Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. http://www.demosindonesia.org/pdf/AEP–Projek%20Demiliterisasi,%20Keadilan%20Transisional,%20dan%20Politik%20Demokratisasi.pdf. 2008.

 

Organisasi. Pengertian, Macam dan Jenis Hak Azasi Manusia/ HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN/ PMP Indonesia. www.organisasi.org. 2006.

 

Wikipedia. Genosida. www.wikipedia.org/wiki/genosida. Wikimedia Inc. 2008

 

Wikipedia. Komunisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme. Wikimedia Inc. 2008.

 


2.     Ibid.

3.     Ibid.

4.     Karl Marx dan Friedrich Engels. Manifesto Partai Komunis 1848 : Pendahuluan. http://marx.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm. Edisi Keterangan. 2008.

5.     Ibid.

6.     Satya Arinanto. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Cet. 3. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

7.     Ibid.

8.     HAM/ Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Organisasi. Pengertian, Macam dan Jenis Hak Azasi Manusia/ HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN/ PMP Indonesia. www.organisasi.org. 2006.

9.     Satya Arinanto. Loc cit. hal. 241 – 243. 

10.  Loc cit. hal. 130.

11.  Loc cit. h. 146.

12.  Loc cit. h. 211.

13.  A. E. Priyono. Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. http://www.demosindonesia.org/pdf/AEP–Projek%20Demiliterisasi,%20Keadilan%20Transisional,%20dan%20Politik%20Demokratisasi.pdf. 2008.

14.  E-Learning. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. www.e-learning.unram.ac.id. 2008. h. 106.

15.  Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Wikipedia. Genosida. www.wikipedia.org/wiki/genosida. 2008

16.    Satya Arinanto. Op cit. h. 171.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: