UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF TEORI

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI BEBERAPA PERSPEKTIF TEORI

Oleh :

Agung Yuriandi*)

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

 

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.[1]

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[2]

Monopoli dan praktek monopoli diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat[3] :

  1. Perbuatan yang dilarang;
  2. Perjanjian yang dilarang; dan
  3. Posisi dominan.

Praktek monopoli hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis besar yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol pasar. Apabila terjadi hal tersebut maka harga akan meningkat dikarenakan kelangkaan barang.[4]

Akibat dari monopoli adalah dapat menguntungkan satu pihak saja dan dapat mematikan usaha-usaha kecil yang bergerak dalam bidang yang sama. Praktek monopoli dapat juga dikatakan teknik pengisapan darah masyarakat yang dilakukan penjajah VOC dulu.[5]

Praktek monopoli merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hal tersebut tetap dilakukan oleh para pelaku usaha demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan moral merupakan salah satu penyebab hal itu terjadi dalam konteks ini.

B.    Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan pada pembahasan makalah ini, antara lain :

  1. Teori apa saja yang dapat digunakan untuk melihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
  2. Bagaimana latar belakang terbentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.     Teori Yang Dipakai

 

Jeremy Bentham (1748-1832)

“The Greatest Hapiness of The Greatest Number”

Menurut Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai ”rangkaian perintah dan larangan yang disampaikan oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum yang disertai sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut”.[6]

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rangkaian perintah dan larangannya, badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum adalah badan Eksekutif = Pemerintah dan badan Legislatif = DPR, sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut jelas terdapat di dalam undang-undang tersebut, dan badan Pengawal Undang-Undang tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Setelah semua unsur terpenuhi, selanjutnya muncul pertanyaan apa yang menjadi kegunaannya karena teori Jeremy Bentham lebih kepada utility-nya, yaitu :

  1. Agar masyarakat dapat bersaing dengan para pelaku usaha dengan adil dan luas;

Contoh Kasus : Temasek, yang memiliki kedua provider besar di Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat.[7]

  1. Semakin banyak masyarakat yang diberikan kebahagiaan maka akan terbebas dari kesusahan;

Contoh Kasus : Pada saat sekarang sudah banyak provider yang menjadi pilihan masyarakat dalam hal telekomunikasi. Bermunculan perusahaan-perusahaan raksasa yang mengimbangi Telkomsel dan Indosat.

  1. Lebih mengenyampingkan kepentingan minoritas daripada mayoritas.

Contoh Kasus : Dibukanya pasar untuk bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia, dengan sudah dibenarkannya seluruh perusahaan perminyakan dan pertambangan untuk membuka kantor perwakilan dan Pom Bensin Petronas maupun Pom Bensin Shell.[8] 

Lawrence Friedman (The Legal System, 1975)

Sistem hukum harus meliputi hal-hal sebagai berikut[9] :

  1. Struktur;
  2. Substansi; dan
  3. Budaya hukum.

Struktur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adanya suatu badan yang mengawal suatu undang-undang dikarenakan untuk law enforcement-nya undang-undang tersebut, jika tidak ada badan yang mengawasi maka undang-undang itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Substansi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah undang-undang itu sendiri yang lebih kepada isi dan ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Budaya hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disinilah merupakan hal yang paling penting dalam law enforcement suatu undang-undang. Lebih kepada law from inside[10] (hukum yang berasal dari dalam) diri seseorang atau disebut dengan hukum dan moral, karena sebaik apapun undang-undang dan badan hukum sebagai penyelenggaranya/ pengawal yang dibuat jika tidak ada moral untuk menegakkannya maka seperti mobil yang tidak ada kunci kontaknya tidak bisa hidup begitu juga hukumnya tidak bisa tegak. Artinya, Friedman ingin mengingatkan betapa pentingnya peranan kultur hukum/ budaya hukum, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum juga bisa berupa persepsi masyarakat tentang hukum, harapan-harapan masyarakat terhadap hukum dan pandangan mereka mengenai peranan hukum dalam masyarakat untuk berjalannya suatu sistem hukum.[11]

Roscoe Pound (1870-1964)

“Law as a tool of social engineering”

Seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai rekayasa sosial. Yaitu penguasalah yang mempunyai wewenang untuk menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang. Jadi, harus memiliki kekuasaan agar dapat menentukan suatu hukum. Bicara mengenai kekuasaan tidak terlepas dari politik suatu negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[12] Itulah keinginan dari undang-undang tersebut.

Teori social engineering, jika ditinjau melalui pembuatannya lebih kepada dari atas ke bawah (top down) yaitu atas disebut pemerintah sedangkan bawah disebut masyarakat.[13] Berarti pemerintah yang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) lalu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan fungsi legislasinya sebagai salah satu tugas dan wewenang DPR.[14]

 

B.    Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada pemerintahan Habibi, DPR pernah mengajukan suatu RUU mengenai hal ini namun pemerintah juga mengajukan hal yang sama maka dari itu nama dari undang-undang tersebut adalah Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[15]

Mengenai cara terbentuknya dapat ditinjau dari perspektif Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny. Jika bicara mengenai Roscoe Pound tidak terlepas dari social engineering-nya sedangkan Savigny tidak terlepas dari volkgeist-nya.[16]

Roscoe Pound menganut pembentukan dari atas ke bawah (top down) yaitu pemerintah yang mengajukan untuk dibentuk suatu perundang-undangan.[17]

Savigny menganut pembentukan dari bawah ke atas (bottom up) yaitu dari masyarakat yang diajukan ke pemerintah untuk membentuk suatu perundang-undangan, biasanya lebih kepada hukum adat istiadat yang diundangkan.[18]

Seluruh undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertolak belakang dengan rechtzekerheid beginsel (akar dari hukum itu)/ root of law, dalam konteks ini bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.[19]

Pertama sekali ditarik dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menginstruksikan bahwa perekonomian Indonesia disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.[20] Perekonomian Indonesia tidak menginginkan adanya sistem free fight liberalism yang mengeksploitasi manusia atau dominasi perekonomian oleh negara serta persaingan curang dalam berusaha dengan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Praktek ini muncul dalam berbagai bentuk monopoli ataupun monopsoni[21] yang merugikan serta bertentangan dengan instruksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.[22]

Untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, maka pada bulan Januari 1998 Indonesia menandatangani Letter of Intent sebagai bagian dari program bantuan International Monetary Fund (IMF). Walaupun ditentang oleh sebagian pihak, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa peran IMF sebagai bagian dari Letter of Intent cukup signifikan dalam menentukan beberapa perubahan yang terjadi terutama dalam kebijakan perekonomian dan hukum.[23]

IMF adalah salah satu badan organisasi yang dibentuk oleh United Nations (UN)/ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mendorong kerjasama moneter global, menstabilkan keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Dengan konsekuensi harus melakukan pederegulasian berdasarkan memorandum yang ditandatangani bersama.[24]

IMF adalah salah satu bentuk pengontrolan/ penjajahan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara sedang berkembang di dunia. Karena undang-undang antimonopoli pertama sekali dipelopori oleh Amerika dengan Antitrust Law-nya. Maka secara tidak langsung Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah salah satu keinginan dari Amerika di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.     Kesimpulan

Adapun beberapa benang merah yang dapat ditarik dari penulisan makalah ini, antara lain :

-          Suatu undang-undang memiliki tujuan apakah itu menguntungkan bagi penguasa dan/ atau bagi masyarakat;

-          Cara pandang teori hukum berbeda-beda terhadap suatu undang-undang; dan

-          Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan hasil jiplakan dari Antitrust Law Amerika.

 

B.    Saran

Pada bagian ini penulis menyarankan agar kiranya hukum yang berlaku bagi masyarakat itu diambil dari masyarakat itu sendiri bukan dari negara lain. Karena setiap hukum yang berlaku bagi satu masyarakat belum tentu dapat berfungsi baik bagi masyarakat lain daerah/ tempat. Sebagai bangsa yang berdaulat kita harus bisa berdiri di kaki sendiri dalam berbagai bidang apapun itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abduh, Muhammad. Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Arinanto, Satya. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Wewenang DPR. http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang&PHPSESSID=n1j9euv05vrkrsv3r7nec4kdl3. 2008. 

 

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Raharja, Miko. Menggugat Temasek. http://mikoraharja.wordpress.com/tag/monopoli/. 1999.

 

Silalahi, Darwin. Terjadi Perubahan Bisnis Global Industri Migas. Kompas Online. 2000.

 

Sirait, Ningrum Natasya. Pengantar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Workshop For Young Journalist. Sukabumi. 2006. h. 4.

 

Sirait, Ningrum Natasya. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004. h. 1.

 

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Politik Hukum : Hukum dan Moral. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

 

Sumaryono, E., et. al. Etika dan Hukum. Kanisius. 2002. h. 221.

 

Taba, Abdul Salam. Menelisik Kasus Temasek. Republika Online. 2008.

 

Wikipedia. Supply and Demands. www.wikipedia.org. 2009.

 

Wikipedia. Monopsoni. http://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni. 2008.



*)       Penulis adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2008.

1.       Pasal 1 ayat 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.       Pasal 1 ayat 2. Ibid.

3.       Ningrum Natasya Sirait. Pengantar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Workshop For Young Journalist. Sukabumi. 2006. h. 4.

4.       Wikipedia. Supply and Demands. www.wikipedia.org. 2009.

5.       Miko Raharja. Menggugat Temasek. http://mikoraharja.wordpress.com/tag/monopoli/. 1999.

6.       E. Sumaryono, et. al. Etika dan Hukum. Kanisius. 2002. h. 221.

7.       Abdul Salam Taba. Menelisik Kasus Temasek. Republika Online. 2008.

8.       Darwin Silalahi. Terjadi Perubahan Bisnis Global Industri Migas. Kompas Online. 2000.

9.       Satya Arinanto. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

10.   Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Politik Hukum : Hukum dan Moral. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

11.   Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

12.   Pasal 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

13.   Bismar Nasution. Loc. cit.

14.   Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Wewenang DPR. http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang&PHPSESSID=n1j9euv05vrkrsv3r7nec4kdl3. 2008.

15.   Bismar Nasution. Op. cit.

16.   Bismar Nasution. Op. cit.

17.   Bismar Nasution. Op. cit.

 

18.   Bismar Nasution. Op. cit.

19.   Muhammad Abduh. Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

20.   Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa : ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaz kekeluargaan; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

21.   Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/ atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Wikipedia. Monopsoni. http://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni. 2008.

22.   Ningrum Natasya Sirait. Hukum Persaingan di Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004. h. 1.

23.   Ibid. h. 7.

24.   Ibid. h. 7-8.

About these ads

Tag: , , , , , ,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: